Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Upaya mewujudkan kedaulatan pangan Papua membutuhkan kerja bersama antara masyarakat adat, ilmuwan, pemerintah, petani, praktisi pertanian, pelaku usaha, hingga generasi muda. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar potensi pangan lokal Papua, khususnya di Kabupaten Fakfak, dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi sekaligus menjamin ketersediaan pangan masyarakat.
Semangat tersebut mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan bertajuk “Bersama Wujudkan Kedaulatan Pangan Papua” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) di Auditorium I Gedung Listrik Polinef, Senin 27 Juli 2026.
Seminar tersebut menghadirkan berbagai pandangan dari kalangan akademisi, tokoh adat, praktisi pertanian, dan aktivis pemuda mengenai tantangan serta peluang dalam membangun sistem pangan yang mandiri di Tanah Papua.
Wakil Direktur I Polinef Bidang Akademik, Budiman, dalam Berbagainya mengapresiasi langkah BEM Polinef yang menghadirkan ruang diskusi mengenai isu strategis ketahanan pangan. Menurutnya, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas kesehatan dan penurunan angka stunting.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal tersedianya makanan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang bergizi sehingga kualitas hidup dapat meningkat,” ujarnya.
Pemula diskusi, Dosen Agribisnis Polinef, Dessy Eka Kuliahsari, menjelaskan perbedaan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan lebih menekankan pada ketersediaan pangan, sedangkan ketersediaan pangan berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Dessy menilai Fakfak sebenarnya memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan karena didukung sumber daya alam yang melimpah. Tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan potensi, melainkan bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan mampu mengelola serta mengembangkan sumber daya lokal secara optimal.
“Fakfak sebenarnya memiliki potensi untuk mandiri pangan. Tantangan kita bukan pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi bagaimana memanfaatkan potensi lokal secara optimal,” katanya.
Ia mendorong penguatan kembali pangan lokal seperti ubi, pisang, keladi, dan sagu sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Menurut Dessy, Fakfak saat ini telah memiliki ketahanan pangan, namun belum sepenuhnya berdaulat karena masih bergantung pada distribusi pangan dari luar Papua. Kondisi tersebut membuat daerah rentan apabila terjadi gangguan transportasi, terutama pada jalur distribusi laut.
Pandangan tersebut kemudian diperkuat dari perspektif masyarakat adat. Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, menegaskan bahwa pembangunan pangan masyarakat harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian nilai budaya dan kearifan adat setempat.
Menurutnya, pangan lokal bukan sekedar bahan makanan, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat adat Papua.
“Pangan lokal bukan sekadar sumber makanan, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keberlanjutan pangan harus dimulai dari menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi pangan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang,” jelasnya.
Apnel mengingatkan bahwa generasi muda saat ini mulai meninggalkan sejumlah pangan tradisional seperti sukun, keladi, dan petatas. Padahal, pangan lokal tersebut memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan pangan lokal harus tetap menghormati hak ulayat dan wilayah adat. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan TNI dinilai penting, terutama dalam menjawab masalah ketersediaan udara untuk pertanian di sejumlah wilayah Fakfak.
Apnel menyebut Program TNI Manunggal Air sebagai salah satu bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat untuk mendukung kebutuhan petani.
Sementara itu, praktisi pertanian Iwan Manggawa menyoroti tantangan nyata yang dihadapi petani di lapangan. Selama ini, ia mendampingi sekitar tujuh kelompok tani cabai di Fakfak dan melihat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih dari pangan lokal ke produk luar daerah.
Selain itu, rendahnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi perhatian serius.
“Ketahanan pangan tidak bisa diwujudkan oleh petani saja. Diperlukan dukungan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, hingga generasi muda agar sektor pertanian tetap berkembang dan mampu menjawab kebutuhan pangan di masa depan,” tuturnya.
Menurut Iwan, di sejumlah kampung hanya sedikit pemuda yang masih aktif bertani. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk menarik kembali minat generasi muda agar melihat sektor pertanian sebagai peluang masa depan.
Dalam sesi diskusi, perhatian peserta juga muncul pada rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) di Fakfak oleh Pupuk Kalimantan Timur (PKT), anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, serta dampaknya terhadap penguatan sektor pangan Papua.
Aktivis pemuda, Rahman Patur, menilai kehadiran KIP merupakan peluang besar untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat di Fakfak.
“Harapan kami, KIP oleh PKT bukan sekedar menjadikan Fakfak sebagai lokasi industri pupuk, namun juga menjadi momentum untuk menjadikan Fakfak sebagai sentra pangan Indonesia Timur,” ujarnya.
Rahman menyebut keberadaan industri pupuk dapat menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian, terutama melalui kemudahan akses sarana produksi bagi petani serta penguatan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, kemandirian pangan Fakfak dapat terwujud apabila berbagai potensi yang ada dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari ketersediaan pupuk, udara, infrastruktur pertanian, hingga peningkatan kapasitas petani.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas program TNI Manunggal Air yang telah berjalan di Distrik Tomage sebagai solusi terhadap permasalahan sumber air bagi pertanian. Selain itu, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dinilai juga memberikan kontribusi melalui infrastruktur pembangunan yang mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian.
Rahman menambahkan, dukungan terhadap sektor pertanian juga terlihat melalui penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia di Papua Barat. Pada tahun 2026, alokasi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut mencapai sekitar 2.000 ton, dengan realisasi penyaluran hingga 23 Juli 2026 sekitar 1.300 ton atau 65 persen dari total alokasi.
Sisa stok yang tersedia sekitar 500 ton, sebagian besar berupa pupuk Urea dan NPK. Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Saat ini, petani harus terdaftar dalam e-RDKK yang dikelola Kementerian Pertanian sebelum dapat menebus pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers menggunakan KTP.
Menutup seminar, seluruh nara sepakat bahwa kedaulatan pangan Papua, khususnya Fakfak, tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat adat, akademisi, pemerintah, petani, dunia usaha, dan generasi muda.
Penguatan pangan lokal, pembangunan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya udara, serta peningkatan akses terhadap sarana produksi menjadi langkah penting untuk menjadikan Fakfak sebagai daerah yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Seminar ini diharapkan tidak berhenti menjadi ruang diskusi, namun menjadi awal lahirnya langkah konkret dalam membangun Fakfak sebagai salah satu calon sentra pangan Indonesia Timur.
Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, bahkan mengajak BEM Polinef dan mahasiswa untuk melanjutkan diskusi bersama masyarakat adat di tingkat kampung sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan gerakan menuju konservasi pangan Papua.***
