Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM,- Koordinator Presidium MD KAHMI Fakfak, Baharudin Lahadalia, S.Sos., MM, M.Si., yang berperan sebagai Presidium MD KAHMI Fakfak, Abdul Rahman, SP, pentingnya peran kader HMI dalam mengawal kebijakan investasi dan pembangunan di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Rahman saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Madya (LK II) HMI Tingkat Nasional yang berlangsung di Gedung Diklat Pemda Fakfak, Sabtu 20 September 2026.
Kegiatan pelatihan nasional yang diselenggarakan berlangsung dari tanggal 20 hingga 27 September 2026 ini mengusung tema “Hegemoni kekuasaan dan arus investasi hilirisasi di tanah Papua: Membangun kader intelektual progresif sebagai pengawal keadilan sosial dan perlindungan daerah”.
Dalam arahannya, Abdul Rahman menilai materi yang diangkat pada LK II kali ini sangat menyentuh dinamika sosial dan ekonomi Papua hari ini. Menurutnya, kader HMI sebagai akademi insan tidak boleh tinggal diam melihat masifnya pengelolaan sumber daya alam di daerah.
“Kader HMI dibentuk untuk peka terhadap kondisi di sekitarnya. HMI tidak boleh sebatas melihat lahan yang dibuka atau masuk investor, tapi harus bisa membaca peta situasi, mengkaji dokumen AMDAL, serta mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus dan Proyek Strategis Nasional,” kata Abdul Rahman.
Ia mengingatkan seluruh peserta agar mengembangkan pola pikir kritis berbasis data dan kajian ilmiah, bukan sekadar berwacana. Kader HMI juga diminta lebih memilih dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu pembohong yang belum jelas kebenarannya.
“Seorang sejarawan harus berpikir jernih. Jangan menelan informasi mentah-mentah yang belum pasti supaya tidak terjebak dalam narasi provokatif,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, ia mendorong para kader untuk terus menguji apakah investasi yang masuk benar-benar membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat kecil, pedagang di pasar, serta membuka lapangan kerja tempatan.
Untuk menjawab tantangan itu, Abdul Rahman menekankan tiga prinsip dasar yang wajib dipegang setiap kader HMI, yakni kesadaran keislaman dan keindonesiaan, kesadaran intelektual, serta kesadaran mengawal keadilan sosial di daerah.
“Di LK II ini tempat kalian ditempa memahami esensi perjuangan HMI. Jangan hanya mengejar sertifikat sebagai formalitas, tapi pulanglah membawa kapasitas diri untuk berbuat bagi masyarakat dan daerah,” tuturnya.
Pelatihan tingkat nasional ini diikuti sebanyak 20 peserta yang merupakan utusan dari berbagai cabang HMI di wilayah Papua, Papua Barat, hingga Papua Barat Daya.
Acara pembukaannya juga dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Dandim 1803/Fakfak, Kapolres Fakfak, Komandan Subdenpom Fakfak, Direktur RSUD Fakfak, pengurus KAHMI dan FORHATI Fakfak, Ketua OKP Cipayung Plus, serta tamu undangan lainnya.***
