Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Aksi spontanitas warga Kokas dengan menebang pohon di ruas jalan Aregas Kayauni–Kokas pada 19 Agustus 2026 berlanjut ke kantor DPRK Fakfak. Dua hari kemudian, Jumat 21 Agustus 2026, massa aksi pemuda dan tokoh masyarakat adat Kokas mendatangi DPRK untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang hingga kini belum mendapat kepastian penanganan.
Aksi tebang pohon sebelumnya dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi ruas jalan yang rusak dan dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dalam audiensi di ruang sidang utama DPRK Fakfak, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Kokas, Abdollah Barawaeri, hadir bersama massa aksi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para wakil rakyat.
Abdollah mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Kokas, terutama terkait penanganan infrastruktur jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas dan mobilitas warga.
“Jalan ini pernah dilewati Presiden Jokowi. Kokas ini bagian dari Fakfak yang punya kontribusi besar, tapi apa yang negara berikan kembali untuk masyarakat di sini?” tegas Abdollah.
Ia kemudian menyoroti kejelasan status ruas jalan Kayauni–Kokas yang masuk dalam kewenangan provinsi. Menurutnya, persoalan kewenangan perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui arah penanganannya dan pemerintah daerah dapat mengawal usulan tersebut sesuai kewenangan.
Abdollah juga menyinggung peran Bapperida dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menilai pengawalan data dan usulan masyarakat, termasuk masyarakat adat Kokas, perlu dilakukan lebih aktif agar kebutuhan pembangunan di lapangan dapat masuk dalam perencanaan secara tepat.
Sorotan tersebut juga disampaikan terkait pembahasan pembangunan fisik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus). Menurut Abdollah, pemerintah perlu hadir dan mengawal usulan masyarakat agar kebutuhan di lapangan tidak terlewat dalam proses perencanaan.
“Bapperida harusnya turun mengawal data bersama masyarakat adat, bukan malah pasif,” tambahnya.
Atas persoalan tersebut, Abdollah mendesak DPRK Fakfak, khususnya Fraksi Otsus, untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi kepada pimpinan daerah agar penanganan ruas jalan Kayauni–Kokas menjadi prioritas.
Ia mendorong agar dukungan anggaran untuk penanganan jalan tersebut dapat diperjuangkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), APBD Perubahan, maupun penganggaran tahun anggaran 2027.
Menurut Abdollah, komunikasi terkait persoalan jalan tersebut juga telah dilakukan hingga ke tingkat Sekretaris Daerah Fakfak dan Wakil Gubernur Papua Barat. Ia berharap penyampaian aspirasi di DPRK kali ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Fokus kita hari ini cuma satu: bagaimana ada solusi nyata supaya jalan itu segera diperbaiki. Mari sama-sama berjuang, jangan lihat ke belakang, kita tatap ke depan,” pungkasnya.
Masyarakat Kokas kini menunggu tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan. Aksi tebang pohon pada 19 Agustus dan kedatangan massa ke DPRK dua hari kemudian menjadi penanda kuat bahwa persoalan ruas jalan Kayauni–Kokas diharapkan tidak lagi berhenti pada keluhan, tetapi segera mendapat kepastian penanganan.***
