Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, MT, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak harus mempercepat kinerja untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, ketersediaan kerja OPD menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai jadwal, sekaligus menjaga peluang Kabupaten Fakfak mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup Donatus kepada awak media menghadiri usai Rapat Paripurna Keenam DPRK Fakfak Masa Sidang Kedua Tahun 2026 yang membahas sejumlah agenda legislatif, termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Fakfak.
Wabup Donatus menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah mempercepat penyelesaian dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2026 sekaligus menyiapkan rancangan APBD Induk Tahun 2027.
Ia menyebutkan, penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk pergeseran anggaran 2026 telah melalui proses reviu dan tinggal memasuki tahap finalisasi.
“Tiga poin utama terkait pergeseran anggaran 2026 ini sebenarnya sudah kita siapkan. Pergeseran yang kita lakukan tinggal rapat untuk menentukan KUA-PPAS karena tahapan-tahapannya sudah direviu,” ujar Wabup Donatus.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan rapat finalisasi bersama Bupati Fakfak sebelum dokumen tersebut disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah ditentukan.
“Ini kan kita bahas pertanggungjawaban batasnya 31 Juli. Kalau perubahan, bulan Agustus harus sudah kita bahas, sehingga bulan September kita masuk anggarannya untuk sidang lagi. Ada jadwal waktu yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Selain menyelesaikan Pergeseran Anggaran Tahun 2026, TAPD juga secara bersamaan menyiapkan rancangan APBD Induk Tahun 2027 agar agenda pembangunan daerah pada tahun mendatang dapat berjalan tepat waktu.
“Jadi habis kita naikkan Perubahan Anggaran 2026, Tim Anggaran Eksekutif masih menyiapkan lagi Anggaran Induk 2027. Dua-duanya sudah disiapkan untuk kita sidang lagi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Donatus juga menyoroti kemajuan pelaksanaan program di sejumlah OPD, terutama sektor pelayanan dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Untuk sektor kesehatan, ia mengungkapkan pembangunan enam unit Puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menyisakan pekerjaan penyelesaian fisik di lapangan.
“Dari enam Puskesmas, empat sudah selesai, hanya dua yang belum. Artinya sudah dikerjakan, tapi finishing-nya belum selesai, meliputi meubelair juga belum lengkap. Peresmian belum bisa dilakukan karena ada perubahan-perubahan yang harus diselesaikan dulu,” tutur Wabup Donatus.
Sementara untuk sektor pendidikan, Wabup Donatus menyampaikan pelaksanaan program secara umum berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah juga melakukan perubahan anggaran untuk menangani kebutuhan infrastruktur pendidikan yang mendesak, termasuk perbaikan fasilitas di SD Fatima.
Terkait target mempertahankan predikat WTP yang ke-12, Wabup Donatus mengakui bahwa realisasi fisik pembangunan hingga semester pertama masih berada di kisaran 50 persen. Namun, ia optimistis pencapaian tersebut akan meningkat seiring penyelesaian administrasi kontrak serta percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ia kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar tidak bekerja lambat dan segera melakukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Perlu kerja keras menekan OPD-OPD ini supaya harus cepat kerja mengejar targetnya, baru bisa mencapai WTP. Kalau hanya kita jalan lambat, tidak bisa,” tegas Wabup Donatus.
Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat realisasi program, sehingga pembangunan berjalan optimal serta pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.***
