Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pengamanan pembangunan dan pendampingan hukum di lingkungan pemerintah daerah. Prosesi penandatanganan berlangsung khidmat di Ruang Multi Media, Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat, pada Selasa pagi, 9 Desember 2025.
Acara diawali dengan registrasi dan penerimaan tamu pada pukul 09.00 WIT, kemudian dibuka oleh pembawa acara pukul 10.00 WIT. Lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua turut dikumandangkan untuk meneguhkan semangat persatuan serta komitmen menjaga integritas pembangunan daerah.
Dalam laporan panitia disampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kepastian hukum, serta dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Penandatanganan MoU ini disebut akan memperkuat fungsi preventif Kejaksaan melalui pendampingan hukum, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya pentingnya kolaborasi antarlembaga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi pembangunan di seluruh wilayah. Beliau menegaskan bahwa MoU ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berintegritas.
Prosesi penandatanganan berlangsung pada pukul 10.50 WIB, dimulai oleh Gubernur Papua Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para Bupati se-Provinsi Papua Barat bersama Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing, disaksikan langsung oleh Gubernur dan Kajati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Fakfak Samaun Dahlan turut hadir secara langsung dan menandatangani MoU bersama Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak. Kehadiran Bupati Fakfak mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pendampingan dan penguatan hukum menjadi bagian dari upaya memperkokoh penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Fakfak.
Acara ditutup dengan doa pada pukul 11.05 WIB dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Suasana hangat serta kekhidmatan yang tercipta mencerminkan tekad seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga pembangunan daerah tetap berjalan aman, transparan, dan sesuai aturan.
Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat kolaborasi hukum dan pemerintahan di Papua Barat, serta memastikan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel dan berintegritas.***
