Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM_ Pemekaran 54 kampung pada 15 distrik di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dituding berbau politis. Hal ini tidak lepas dari realita bahwa program tersebut dijalankan menjelang Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Apalagi, Bupati dan Wakil Bupati saat ini yaitu Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom juga maju kembali sebagai pasangan petahana.
Kepada infofakfak.com yang ditemui saat melakukan kunjungan ke enam kampung yang dipersiapkan untuk dimekarkan di Distrik Pariwari, Untung Tamsil mengatakan, “Biarlah orang yang menilai itu. Pemerintahan ini tidak terlepas dari politik. Yang jelas tugas kami sebagai pelayan. Karena syarat-syarat sudah terpenuhi, kita harus lakukan ini dengan waktu yang ada. Karena ini momentumnya pas dengan waktu Pilkada, biarlah orang-orang yang menilai itu. Saya yakin rakyat akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan ini,” kata Untung.
Mengemuka dalam pekan ini, selain isu pemekaran kampung itu sendiri yang dituding berbau politis, pelaksanaan penyerahan Peraturan Bupati yang diberikan secara safari dari distrik ke distrik, juga muncul menjadi pertanyaan. Kenapa penyerahan Peraturan Bupati pemekaran kampung tidak dilakukan secara sentral, satu tempat satu kesempatan saja.
Dan seperti penegasan Bupati, biarlah masyarakat yang menilai.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menjelaskan perihal cuti dan pelaksana tugas Bupati Fakfak ketika dirinya mengambil cuti nanti.
“Saya cuti pada 24 atau 25 September selama 1 bulan 20 hari. Nantinya akan ada pelaksana tugas, bukan penjabat bupati. Ada pejabat sementara setingkat Plh. Itu kewenangannya Bapak Gubernur. Saya usulkan Sekda. Tapi kalau Bapak Gubernur menyatakan lain, ya tidak tahu,”pungkasnya.
Safari Bupati untuk menyerahkan Peraturan Bupati pemekaran kampung ke distrik-distrik masih akan terus berlangsung.
Hari ini, Kamis, 12 September 2024, Bupati dijadwalkan menyerahkan Peraturan Bupati tersebut di Distrik Kokas. ***
