Home / Headline / Klimaks PHP Pilkada Fakfak, MK Tolak Permohonan Pemohon

Klimaks PHP Pilkada Fakfak, MK Tolak Permohonan Pemohon

KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, didampingi Plt. Ketua KPU Fakfak, Christine
KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, didampingi Plt. Ketua KPU Fakfak, Christine

Fakfak_ Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada)‎ Kabupaten Fakfak Tahun 2015. Perkara dengan nomor regristrasi 148/PHP. BUP-XIV/2016 ini, dimohonkan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, yang tidak diloloskan KPU Fakfak, Inya Bay, SE. MM. – Drs. Said Hindom, M.Si.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Arief Hidayat, saat membacakan amar putusannya di Ruang Sidang Utama, Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/2), sebagaimana dikutip dari media online, beritaempat.

Dalam pertimbangannya, MK menerima eksepsi pihak termohon, yaitu, KPU Kabupaten Fakfak dan pihak terkait, paslon Mohammad Uswanas – Abraham Sopehaluakan. Eksepsi keduanya mempermasalahkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon.

Dalam eksepsinya, pihak termohon menilai, pemohon tidak memiliki legal standing, karena bukan merupakan paslon Cabup dan Cawabup Fakfak. Menurut pihak terkait, setelah dilakukan‎ verifikasi administrasi dan faktual, pemohon tidak memenuhi syarat dukungan sebesar 20 persen, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 40 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

KPU Kabupaten Fakfak juga tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan bakal pasangan calon yang mendaftar atas nama Inya Bay dan Said Hindom sebagai pasangan calon.

Mengenai putusan MK ini, Inya Bay selaku pemohon, mengaku menerima dengan keputusan MK yang telah menolak permohonan yang diajukan. Pasalnya, MK merupakan jalan terakhir dari permasalahan dalam Pilkada.

“Kita terima, karena ini poin-poin terakhir demokrasi. Kita mau ke mana lagi? Kita sudah diputuskan di sini (MK),” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amos Atkana menjelaskan bahwa, pihaknya segera berkoordinasi dengan KPU RI, untuk segera menetapkan Bupati/Wakil Bupati Fakfak terpilih.

“Kami akan segera berkoordinasi, untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati sesegera mungkin. Maksimal Senin, 22 Pebruari,” ujar Amus Atkana.

Amus juga menghimbau semua pihak dapat menerima keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut.

“Sebagai warga negara yang patuh hukum, mari kita saling menghormati. Kepada pihak terkait yang menang, jangan bereuforia berlebihan. Kemenangan ini bukan kemenangan Mohammad Uswanas, tetapi kemenangan masyarakat Fakfak, yang telah turut menentukan pilihannya,” imbuh Amus. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Masuk Dalam Daerah Yang Diwaspadai, TNI Polri Perkuat Soliditas

Fakfak_ Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang tinggal dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *