Home / Headline / Kajari Ingatkan Pejabat Tidak Boleh Menerima Proyek

Kajari Ingatkan Pejabat Tidak Boleh Menerima Proyek

Kajari Fakfak, Rilke Jeffri Huwae, SH
Kajari Fakfak, Rilke Jeffri Huwae, SH

Fakfak_ Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Rilke Jeffri Huwae, SH. MH. mengingatkan para pejabat, baik sipil, Polri maupun TNI, untuk tidak menerima atau justru meminta proyek kepada Pemda, dalam hal ini dari kepala dinas di lingkungan Pemda.

“Kebiasaan seperti itu, meminta proyek, sebaiknya segera dihilangkan. Sebab, hal itu jelas melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara, serta berpotensi menghalang-halangi pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintah pusat,” ujar Jeffri.

Jeffri menyadari, bahwa sering terjadi tekanan kepada kepala dinas dan PPA oleh oknum tertentu. Sehingga, pemberian proyek tersebut, sejatinya merupakan transaksi kepentingan dan balas budi.

“Kalau tidak kuat menerima tekanan, lebih baik mundur dari jabatan kepala dinas atau PPA. Itu lebih aman,” lanjut Jeffri.

Peringatan ini, menurut Jeffri juga berlaku bagi internal kejaksaan yang dipimpinnya. Dirinya tidak ingin mendengar dan tahu bahwa ada anak buahnya yang menerima proyek.

“Kalau yang lalu, sebelum era kepemimpinan saya, saya tidak tahu. Untuk hari ini dan kedepan, saya ingin internal kejaksaan juga bersih dari kelakuan itu,” kata Jeffri.

Jika kebiasaan transaksi kepentingan sudah bisa dihilangkan, maka salah satu pintu potensi korupsi bisa ditutup. Dengan begitu, diharapkan anggaran pembangunan bisa mencapai sasaran.

Kajari juga sempat menyinggung temuannya, ada barang pengadaan untuk murid yang masih belum disebarkan, sehingga dirinya meminta pemegang pekerjaan tersebut, untuk segera mendistribusikan barang tersebut, atau akan masuk penjara.

“Kalau tidak didistribusikan, itu masuk kategori fiktif. Saya tidak tolerir soal itu,” tandas Kajari.

Selain masalah transaksi kepentingan, Jeffri juga menyoroti soal papan pengumuman proyek yang jarang dipasang oleh kontraktor.

“Saya sudah pernah ingatkan, papan pengumuman proyek yang berisi nama pekerjaan, nilai dan sebagainya itu, harus dipasang. Hal ini perlu untuk transparansi dan agar dapat diketahui publik. Jangan main sembunyi-sembunyi, sebab itu uang rakyat,” terang Kajari. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Lapor Balik Penganiayaan Dan Perusakan, FK Juga Akan Laporkan Soal Cek Bodong

Fakfak_ FK atau Fredy Kerryanto, anggota DPRD Kabupaten Fakfak yang dilaporkan Lando Iha terkait dugaan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *