Dana Belum Cair, KPUD Harus Lebih Sabar

Wagom_ KPUD Kabupaten Fakfak pusing delapan keliling. Pasalnya, permintaan pencairan dana Pilkada sebesar 4,2 miliar, tidak dikabulkan Bank Papua, lantaran pejabat yang menandatangani SPPD “tidak dikenal” dalam sistem administrasi Bank Papua.

“Kami sudah ke Bank Papua, tapi pihak bank menolak mencairkan dana tersebut, sebab yang akan menandatangani SPPD atas nama Jumilah Ugar, tidak dikenal dalam sistem bank. Menurut bank, hanya ada 4 pejabat di DPPKAD yang bisa menandatangani pencairan, tidak termasuk Jumilah Ugar,” jelas Ketua KPUD Kabupaten Fakfak, Zainudin S Hakim. “Sedangkan 3 pejabat yang berhak tandatangan masih di luar daerah. Hanya ada 1 pejabat, tapi sudah dimutasi. Sementara itu, Ibu Jumilah Ugar, hari ini operasi caesar,” lanjutnya.

Akibat kendala ini, KPUD harus mencari pinjaman lagi, agar pelantikan DPD dari 17 distrik dapat dilaksanakan besok pagi (hari ini, red).

Zainudin mendesak agar pemerintah daerah lebih serius masalah dana pilkada ini, sebab pihaknya harus melaksanakan tahapan Pilkada, yang bila ditiadakan akan berakibat fatal.

“Contohnya, masalah pencalonan perorangan. Jika tahapan ini tidak bisa dilaksanakan, orang pasti ribut dan berakibat fatal. Sebab hal ini menyangkut hak dan kesempatan orang untuk menjadi pemimpin daerah. Untuk itu, Pemda harus lebih serius lagi. Sebab, sejak jauh hari, masalah dana ini selalu kami keluhkan,” terang Zainudin.

Zainudin mengaku telah berkoordinasi dengan Sekda, namun belum ada solusi. Sedangkan KPUD Propinsi meminta agar komisioner KPUD Fakfak selalu koordinasi dengan Pemda dan harus lebih sabar. Sementara itu, nomor HP Kepala DPPKAD, hingga saat konferensi pers, tidak aktif. (wah)