Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Serah terima jabatan (sertijab) Wakil Direktur I Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) yang digelar beberapa hari lalu sempat dipublikasikan sebagai agenda penyegaran organisasi rutin. Namun, di balik seremoni resmi tersebut, fakta membuktikan bahwa strategi pergantian ini bukanlah sekedar rotasi kinerja biasa, melainkan buntut panjang posisi dari gejolak internal yang mendera kampus.
Kronologi pencopotan pejabat Wadir I bermula dari mencuatnya dugaan kasus pelecehan yang menimpa delapan orang mahasiswi. Kasus ini memicu gelombang aksi protes dan desakan dari mahasiswa, hingga akhirnya melahirkan keputusan tegas pimpinan Polinef melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 6002/PL35/KP/2026 tentang pencopotan BD dari jabatannya.
Saat ini, proses penanganan hukum tersebut masih terus bergulir dan berlanjut di Polres Fakfak.
Namun, di luar proses hukum yang sedang ditangani kepolisian, perhatian publik kini tertuju penuh pada kelembagaan internal Polinef, khususnya keseriusan Direktur Polinef dan kebebasan bergerak Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
Mencuatnya kasus ini hingga berujung pencopotan pejabat dan proses hukum melahirkan pertanyaan mendasar: di mana dan bagaimana peran awal Satgas PPKS Polinef saat indikasi persoalan ini pertama kali muncul? Apakah tim internal telah bekerja secara proaktif melindungi para korban sejak awal, atau baru tersentak bangun setelah ada tekanan aksi dari BEM?
Sesuai aturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS jo. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT, Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi diwajibkan bekerja proaktif, mandiri, dan cepat. Tim ini dituntut menjadi wadah utama dalam mengusut indikasi pelanggaran serta melindungi para korban tanpa harus menunggu kasus meledak ke publik.
Proses hukum terhadap BD di Polres Fakfak jelas bukan garis akhir bagi institusi kampus. Direktur Polinef tidak bisa berhenti begitu saja pasca-sertijab dan membiarkan BD menjalani proses hukumnya sendiri seolah-olah masalah internal kampus sudah selesai. Sebagai puncak tertinggi yang menaungi struktur kampus saat peristiwa terjadi, Direktur bertanggung jawab penuh untuk proaktif membantu kerja-kerja Satgas PPKS, mengumpulkan bukti-bukti internal, serta memastikan perlindungan dan hak-hak para mahasiswi korban terpenuhi.
Transparansi dan keberanian pimpinan kampus kini menjadi kunci utama. Sivitas akademika, orang tua pelajar, dan masyarakat yang mendesak agar setiap perkembangan pendampingan psikologis, kepastian keinginan belajar bagi para korban, serta langkah-langkah pencegahan di internal kampus dibuka secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Sertijab Wadir I yang baru sesuai Surat Keputusan Direktur Polinef kini telah usai digelar. Namun pertanyaannya: apakah Direktur Polinef benar-benar akan turun tangan membantu kerja-kerja Satgas PPKS dalam mengungkap fakta dan memperjuangkan hak para korban? Masyarakat masih terus menyatu dan memadukan perkembangan di lapangan. Babak baru kasus ini akan terus dikawal hingga tuntas.***
