Breaking News
Home / Fakfak News / Pemotongan DBH Migas Ancam Keuangan Daerah, DPR Papua Barat dan DPRK Fakfak Tolak Tegas Kebijakan Pusat

Pemotongan DBH Migas Ancam Keuangan Daerah, DPR Papua Barat dan DPRK Fakfak Tolak Tegas Kebijakan Pusat

Anggota DPR Papua Barat Amin Ngabalin dan Wakil Ketua III DPRK Fakfak Domianus saat diwawancarai media, Senin 16 November 2026 di Ruangan Sidang DPRK Fakfak.

 

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 81,56 persen atau setara Rp2,5 triliun menuai reaksi keras dari para wakil rakyat. Sikap penolakan ini disuarakan langsung oleh jajaran legislatif DPR Papua Barat bersama DPRK Otsus Fakfak usai mengikuti Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT Kota Fakfak ke-126, Senin 16 November 2026.

​Anggota DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, membeberkan bahwa sekitar 93 persen komponen penerimaan APBD daerah bersumber dari dana Otonomi Khusus, yang di dalamnya termasuk DBH Migas. Dengan adanya pemotongan yang telah disahkan melalui Undang-Undang APBN ini, total penerimaan DBH Migas di tingkat provinsi pada tahun depan diperkirakan merosot tajam menjadi sekitar Rp400 miliar dan belum dibagi ke tingkat kabupaten.

​”Saya sudah konfirmasi ke Bupati Fakfak, Kabupaten Fakfak hanya menerima kurang lebih Rp20 miliar, turun drastis dari Rp168 miliar pada tahun lalu,” ujar Amin.

​Kondisi tersebut dinilai akan memicu dampak sistemik yang melumpuhkan roda pemerintahan, mengganggu pelayanan publik, hingga menghambat program memberikan hak-hak dasar masyarakat di daerah.

​Nada serupa disampaikan Ketua Fraksi Otsus DPRK Fakfak, Valentinus Fabianus Kabes. Ia menilai kebijakan pusat itu sangat merugikan daerah-daerah penghasil migas di Tanah Papua. Menurutnya, undang-undang otonomi khusus tidak mungkin bisa berjalan efektif tanpa adanya pendanaan yang mampu dari pusat.

​Sementara itu, Wakil Ketua III DPRK Fakfak dari Fraksi Otsus, Domianus Tuturop, menegaskan bahwa keadilan fiskal merupakan kunci utama berjalannya roda pemerintahan di tanah Papua. Ia pun melayangkan pandangan kritis sekaligus peringatan keras agar pemerintah pusat tidak memangkas anggaran daerah secara sembarangan.

​”Undang-undang tidak bisa berjalan tanpa diikuti dengan dana yang cukup. Jika pengurangan ini terus dipertahankan, maka kami pun akan mempertimbangkan agar Otsus dikembalikan ke Jakarta untuk dibicarakan ulang dengan pemerintah pusat,” tegas Domianus.

​Pernyataan bersama ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan evaluasi serius bagi pemerintah pusat agar lebih adil dan berpijak pada realitas kebutuhan riil di daerah penghasil migas.***

About Amrin Landupa

Check Also

Kawal Investasi, Majukan Daerah, Bupati Samaun: Mari Sudahi Aksi Palang!

Reporter: Amryn Landupa INFOFAKFA.COM, – Bupati Fakfak Samaun menaruh perhatian serius terhadap persoalan keamanan daerah. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *