Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang juga Ketua Pokja Adat, Abdollah Baraweri, menyerap langsung aspirasi masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kampung di Distrik Kokas dan Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak. Senin, 22 Juni 2026.
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi warga di wilayah yang terdampak langsung aktivitas industri.
Abdollah mengawali kunjungannya di Distrik Kokas, termasuk Kampung Ugar, sebelum melanjutkan agenda ke Distrik Arguni. Selain berdialog dengan warga, ia juga mendengarkan berbagai masukan terkait keberadaan industri di kawasan pesisir, termasuk aktivitas BP Tangguh LNG.
Menurut warga, meski DBH selama ini dialokasikan untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat adat, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kampung yang berada di sekitar wilayah operasi industri.
“Kami di kampung ini belum terlalu merasakan dampak DBH secara langsung. Harapan kami, pembangunan bisa lebih nyata dan benar-benar sampai ke masyarakat di pesisir,” ujar salah satu warga.
Warga juga menilai bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri merupakan pihak yang paling rentan apabila terjadi gangguan operasional. Karena itu, mereka berharap manfaat pembangunan yang diterima dapat sebanding dengan risiko yang mereka hadapi.
“Kalau terjadi masalah di perusahaan, kami yang paling dulu merasakan dampaknya. Karena itu kami berharap ada keseimbangan antara risiko yang kami tanggung dan manfaat yang kami terima,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Abdollah Baraweri menegaskan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan merupakan bagian dari upaya MRP Papua Barat untuk mendengar langsung suara masyarakat adat dan memastikan aspirasi mereka dapat disampaikan kepada pemerintah.
“Kami turun langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait dampak industri dan pengelolaan DBH, agar ke depan manfaatnya bisa lebih dirasakan secara adil oleh masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Abdollah.
Ia berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DBH, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat adat dan warga pesisir yang terdampak langsung aktivitas industri.***
