Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Fakfak, M. Saleh Hindom, S.KM., meninjau langsung kondisi asrama mahasiswa Papua di Bogor dan Yogyakarta. Hasil peninjauan menunjukkan perbedaan mencolok: asrama di Bogor masih tergolong layak huni, sementara asrama di Yogyakarta mengalami kerusakan berat dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Kunjungan tersebut dilakukan usai agenda konsultasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta koordinasi formasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Peninjauan difokuskan untuk memastikan kondisi hunian mahasiswa sekaligus menyerap aspirasi mereka secara langsung.
Saat berada di Bogor, Saleh mendapati bangunan asrama yang saat ini dikontrakkan oleh pemerintah daerah masih dalam kondisi baik dan mendukung aktivitas perkuliahan mahasiswa. Secara fisik bangunan dinilai masih kokoh, halaman memadai, serta akses menuju kampus relatif terjangkau sehingga menunjang kenyamanan mahasiswa perantauan.
Sebaliknya, hasil peninjauan di Yogyakarta menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Asrama tersebut mengalami kerusakan berat dan dinilai tidak lagi layak huni. Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan langkah penanganan segera karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 Disdikpora Kabupaten Fakfak, telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan atau rehabilitasi satu unit asrama mahasiswa di Yogyakarta. Namun, melihat tingkat kerusakan yang ada saat ini, bangunan tersebut dinilai tidak memungkinkan untuk tetap ditempati sambil menunggu realisasi rehabilitasi.
Selain Bogor dan Yogyakarta, masih terdapat sekitar 15 hingga 16 asrama mahasiswa Papua di berbagai daerah yang akan dijadwalkan untuk ditinjau langsung. Peninjauan menyeluruh ini dilakukan untuk memastikan seluruh asrama berada dalam kondisi aman, sehat, dan layak huni, sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah strategis pemerintah daerah ke depan.
Dalam dialog bersama mahasiswa, sejumlah aspirasi turut disampaikan. Mahasiswa berharap adanya peningkatan perhatian terhadap fasilitas asrama sebagai hunian utama perantauan, keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan “Seribu Mahasiswa”, serta kejelasan kebijakan terkait uang saku mahasiswa afirmasi yang dikabarkan berpotensi ditiadakan pada 2026.
Menanggapi aspirasi tersebut, Saleh menegaskan pihaknya akan melakukan kajian dan koordinasi lanjutan agar dukungan pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia memastikan kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas peninjauan, tetapi juga dalam bentuk kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” tegasnya.
Melalui peninjauan langsung ini, diharapkan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan serta mampu menjawab kebutuhan mahasiswa Papua di perantauan, khususnya dalam penyediaan hunian yang aman dan layak selama menempuh pendidikan.***
