Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.com, — Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengingatkan pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), karena hal ini akan berdampak besar terhadap perputaran perekonomian di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, 90% pergerakan ekonomi masyarakat Fakfak sangat bergantung pada dana APBD, termasuk TPP ASN.
“Kalau TPP tidak ada, dampaknya sangat besar. Karena belanja masyarakat kita ini sebagian besar dari pegawai negeri. Banyak kredit di bank bergantung pada penerimaan TPP. Kalau ini dihentikan, otomatis belanja di pasar akan turun, penumpang ojek dan taksi berkurang. Efeknya luas,” tegas Bupati Samaun dalam wawancara khusus, Kamis, 16 Oktober 2025.
Selain ASN, lanjut Bupati, kontraktor sektor lokal juga akan terpukul. Pemerintah daerah selama ini berupaya mendorong kegiatan infrastruktur kecil seperti perbaikan saluran, jalan, dan jembatan agar kontraktor kelas kecil tetap bergerak dan membuka lapangan kerja. Jika TPP dipangkas dan anggaran infrastruktur minimal, maka kontraktor tidak akan punya ruang bergerak dan banyak tenaga kerja kehilangan penghasilan.
“Ini bukan sekadar soal pegawai, tapi dampaknya berantai: ke pasar, transportasi, UMKM, hingga tenaga kerja harian. Kalau TPP dipangkas, perputaran ekonomi pasti melambat,” ujarnya.
Bupati juga mengakui, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar dan penerimaan dari sumber daya alam mungkin dapat bertahan. Namun bagi Fakfak, yang PAD-nya terbatas, pengurangan TPP akan menjadi pukulan berat.
“Daerah besar mungkin bisa bertahan. Tapi bagi Fakfak, ini sangat berat. Karena 90 persen masyarakat kita menggantungkan hidup pada APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah program prioritas seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan dukungan kegiatan sosial masyarakat akan tetap diutamakan. Namun, sektor infrastruktur kemungkinan besar akan mengalami pemangkasan yang tajam.
“Yang mungkin akan sangat dikurangi itu perjalanan dinas, rapat, dan pos-pos rutin lainnya. Tapi pendidikan dan kesehatan tetap diprioritaskan,” kata Bupati.
Oleh karena itu, Bupati Samaun Dahlan berharap pemerintah pusat dapat menerbitkan kebijakan TPP secara adil, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal setiap daerah.
“Kalau daerah dengan penerimaan besar mungkin bisa bertahan, tapi daerah seperti Fakfak perlu perlakuan khusus. Ini menyangkut ekonomi masyarakat secara langsung,” tutupnya.***
