Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.com, —Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menegaskan keprihatinannya terhadap rencana pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya berpotensi memukul sendi ekonomi masyarakat lokal. Pernyataan ini disampaikan saat Bupati menerima laporan tentang tekanan anggaran di ruang rapat Sekretariat Daerah, Kamis, 16 Oktober 2025.
Bupati Samaun menyebut bahwa alokasi TKD Fakfak yang semula di kisaran Rp 1,4 triliun akan dipangkas menjadi sekitar Rp 900 miliar. Menurutnya, pemangkasan sebesar itu bukan sekadar angka melainkan pukulan terhadap daya belanja masyarakat dan stabilitas ekonomi kawasan yang sangat bergantung pada belanja pemerintah daerah.
“Kalau dana TKD turun, efeknya langsung terasa ke pasar, ke tukang ojek, ke kontraktor kecil. Siapa yang belanja kalau pegawai tak dapat TPP? Jangan remehkan itu.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa utamanya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) akan menjadi korban, dan jika TPP tersendat, daya beli ribuan ASN dan pegawai non-ASN akan melemah.
Dalam wawancaranya, Bupati Samaun menegaskan bahwa Fakfak berbeda dari daerah kaya sumber daya alam “Kami tak punya tambang,” katanya sehingga beban anggaran daerah berutang pada APBD secara penuh. Ia mengkritik kebijakan fiskal yang seragam untuk semua daerah, tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah.
“Mungkin bagi daerah yang punya tambang, pemotongan tidak terlalu terasa. Tapi bagi kami, setiap rupiah berarti kehidupan.”
Menurutnya, daerah seperti Fakfak justru rentan terhadap pemangkasan karena tidak memiliki sumber alternatif untuk menutupi kekurangan anggaran.
Bupati juga mengingatkan bahwa sektor usaha lokal, seperti kontraktor skala kecil dan UMKM penunjang proyek infrastruktur, akan terpukul sangat berat. Selama ini pemerintah daerah memanfaatkan proyek-proyek kecil (PL, kegiatan fisik lokal) agar tenaga kerja lokal terserap. Namun jika dana dikurangi, banyak proyek kecil bisa dibekukan atau dibatalkan menyusutnya lapangan kerja langsung berdampak domino terhadap konsumsi lokal.
“Kalau dana habis hanya untuk gaji, bagaimana mereka bisa bekerja? Proyek jalan kecil, jembatan, saluran itu bagian dari kehidupan ekonomi rakyat.”
Menanggapi tuduhan bahwa pemerintah daerah sering menumpuk dana di kas daerah (yang dipakai sebagai salah satu alasan pemotongan), Bupati Samaun menjelaskan bahwa Fakfak tidak termasuk kategori itu. Ia menyebut bahwa penyaluran anggaran dilakukan bertahap sesuai kemajuan proyek fisik.
“Jika pekerjaan belum selesai, ya belum bisa dibayar. Jadi jika di akhir tahun masih ada sisa, itu karena pekerjaan masih berjalan, bukan karena kami simpan uang.”
Sistem kerja dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) menurutnya memang mendesain aliran dana agar sinkron dengan progres pekerjaan di lapangan.
Diakhir pernyataannya, Bupati Samaun menyampaikan seruan halus namun bernada tegas kepada pemerintah pusat agar kebijakan pemotongan TKD ditinjau ulang, khususnya bagi daerah yang sangat tergantung pada APBD.
“Pemerintah pusat harus melihat dari Fakfak, bukan hanya dari Jakarta. Kami tidak punya tambang emas, tapi kami punya rakyat yang harus makan, anak-anak yang harus sekolah.”
Menurutnya, keadilan fiskal bukan semata membagi angka di APBN, tetapi memastikan bahwa rakyat pinggiran tidak menjadi korban kebijakan makro.***
