Home / Headline / Terkait Aset Daerah Bermasalah, Kajari Tunggu Kuasa Dari Pemda

Terkait Aset Daerah Bermasalah, Kajari Tunggu Kuasa Dari Pemda

Kajari Fakfak, Anton Arifullah saat diskusi lepas bersama wartawan dan.pemuda, dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan dan Pendampingan Hukum Melalui Media Online (Foto IF)

Reporter : Wahyu Hidayat
INFOFAKFAK.COM, PARIWARI_ Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Anton Arifullah, S.H., M.H. menyampaikan, terkait aset daerah yang dianggap bermasalah, yang disoroti KPK, pihaknya menunggu surat kuasa dari Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan fungsinya sebagai pengacara negara.

“Kami baru bisa jalan, apabila sudah menerima surat kuasa dari Pemerintah Kabupaten Fakfak,” ujar Anton Arifullah, saat diskusi lepas bersama wartawan dan.pemuda, dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan dan Pendampingan Hukum Melalui Media Online, yang dilangsungkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Jumat, 11 Juni 2021.

Menurut Kajari, dirinya sudah mendapat laporan adanya aset daerah yang bermasalah. Kajari sempat menyebut diantaranya adalah, gedung olahraga atau GOR dan gedung kesenian Fakfak.

“Kami akan komunikasikan dengan Bapak Bupati terkait aset-aset yang bermasalah tersebut, agar segera selesai masalahnya,” imbuh pria kelahiran Jawa Timur ini.

Permasalahan aset daerah yang dianggap bermasalah, sempat mencuat beberapa hari ini, lantaran KPK menyoroti masalah tersebut.

Selain soal aset, Kajari dengan santai juga menjelaskan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Fakfak, diantaranya terkait tindak pidana korupsi.

“Kami akan melakukan pendampingan apabila memang diminta. Unuk itu, beberapa waktu lagi kami akan menandatangani pakta kerjasama atau MoU dengan Pemerintah Daerah Fakfak, terkait pendampingan,” jelas Kajari. “Sebelumnya sudah ada beberapa OPD yang meminta pendampingan, antara lain dari Dinas Pendidikan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, terkait Bandara Siboru,” tambahnya.

Kajari melanjutkan, tentu pihaknya tidak serta merta langsung menjadikan seseorang sebagai tersangka. Perlu ada peringatan lebih dulu, juga upaya untuk memulihkan atau mengembalikan keuangan negara.

“Apabila sudah diingatkan dan diberikan kesempatan untuk memulihkan atau mengembalikan keuangan negara, namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan, tidak niat baik,  barulah diambil langkah hukum lebih lanjut,” urai Kajari.

Dalam diskusi lepas yang berakhir hingga menjelang salat Jumat ini, Frans Tamaela, reporter TVRI Papua Barat, menyampaikan harapannya agar Kejaksaan Negeri Fakfak, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan dengan baik, dan mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi, sehingga jauh dari kesan angker dan menakutkan.

Terhadap harapan ini, Kajari meminta kepada pemuda yang diwakili KNPI dan wartawan yang hadir, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Fakfak siap membantu apabila diperlukan layanan dan pendampingan hukum. Kajari juga berjanji akan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik. ***

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Pintu Tak Terkunci,  6 HP dan Uang Puluhan Juta Digasak Maling

Reporter : Sri Maryati   | Editor : Wahyu Hidayat INFOFAKFAK.COM, FAKFAK_ Sial bagi H. Sudirman.  ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *