Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Kondisi ruas jalan Kayauni-Kokas kembali dikeluhkan masyarakat saat Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Abdollah Baraweri, melakukan pertemuan dengan warga di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap akses jalan yang dinilai penting bagi mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik di wilayah pesisir.
Di sela kunjungan kerjanya ke Distrik Kokas, Baraweri yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Barat berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi yang berkembang di tengah warga. Dalam pertemuan tersebut, kondisi jalan Kayauni-Kokas menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat.
Warga menilai ruas jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung antarkampung dan antardistrik, sekaligus menjadi akses utama yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan. Namun, kondisi jalan yang belum memadai dinilai masih menjadi kendala bagi kelancaran berbagai aktivitas masyarakat.
Selain menghambat mobilitas warga, kerusakan jalan di sejumlah titik juga disebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Karena itu, masyarakat berharap adanya perhatian dan langkah nyata dari pemerintah agar akses transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat pesisir dapat ditingkatkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Baraweri mengatakan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang baik akan memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Jalan merupakan akses yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, antarkampung maupun antardistrik. Ketika akses ini terganggu, maka berbagai aktivitas masyarakat juga ikut terdampak, termasuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat adat di wilayah pesisir Kokas, termasuk yang berada di kawasan terdampak langsung aktivitas LNG Tangguh, berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi terkait pembangunan jalan Kayauni-Kokas, kata dia, juga telah beberapa kali disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun forum Otonomi Khusus (Otsus).
Menurut Baraweri, kebutuhan pembangunan jalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Berbagai sumber pembiayaan pembangunan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bagian dari tugas MRP Papua Barat untuk menyerap, mengawal, dan menyampaikan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah. Selain itu, dialog bersama masyarakat juga menjadi sarana untuk menjaga komunikasi serta membangun pemahaman bersama dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan.
“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan suara mereka dapat tersampaikan melalui mekanisme yang ada. Harapannya, berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Baraweri menyatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi ruas jalan Kayauni-Kokas kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, Bappeda, serta OPD teknis terkait. Pokja Adat MRP Papua Barat juga berencana memberikan rekomendasi khusus terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah pesisir yang terdampak langsung aktivitas industri migas.
Ia berharap perhatian terhadap pembangunan jalan Kayauni-Kokas dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Fakfak.
“Harapan masyarakat adalah tersedianya akses jalan yang layak sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Ini menjadi aspirasi yang perlu dikawal bersama demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Baraweri.***
