Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Provinsi Papua Barat, Amin Ngabalin, menegaskan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur pembangunan, perlindungan, dan pelestarian situs-situs keagamaan di Papua Barat. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menjaga warisan sejarah, nilai toleransi, serta kerukunan antarumat beragama yang telah lama menjadi identitas masyarakat daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Amin saat kegiatan penyusunan naskah akademik sekaligus konsultasi publik rancangan Perdasus yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur organisasi kemasyarakatan di Fakfak. Senin, 9 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Amin menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai pihak yang turut memberikan masukan dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan para tokoh menjadi bagian penting untuk memastikan Perdasus yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah.
Ia menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan langkah awal dalam membangun landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melindungi dan mengembangkan situs-situs keagamaan yang memiliki nilai sejarah dan spiritual.
“Melalui forum ini kita ingin memastikan bahwa warisan sejarah dan nilai toleransi yang telah lama hidup di masyarakat Papua Barat dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Amin menilai, Papua Barat memiliki kekayaan sejarah keagamaan yang unik karena berbagai agama berkembang dan hidup berdampingan secara damai sejak lama. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat mampu menjaga harmoni dalam keberagaman.
Ia bahkan menyebut Fakfak sebagai salah satu daerah yang dikenal luas karena tradisi toleransinya yang kuat. Selain dikenal sebagai kota sejarah, Fakfak juga menjadi salah satu wilayah yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan agama dan budaya.
Menurutnya, nilai kebersamaan tersebut perlu dijaga melalui langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan regulasi yang mampu melindungi situs-situs keagamaan sekaligus memperkuat nilai persaudaraan antarumat beragama.
Amin juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan arus informasi global dapat membawa perubahan besar dalam cara pandang generasi muda. Tanpa upaya menjaga dan merawat nilai-nilai toleransi, ia khawatir warisan sosial yang telah lama terbentuk bisa memudar di masa depan.
Oleh karena itu, ia menilai keberadaan Perdasus menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melindungi situs-situs keagamaan sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan secara adil dan transparan.
Ia menambahkan, gagasan penyusunan regulasi tersebut sebenarnya telah dirintis sejak beberapa tahun lalu setelah DPR Papua Barat melakukan kunjungan ke sejumlah situs keagamaan bersejarah di berbagai wilayah.
Dari kunjungan tersebut ditemukan bahwa banyak situs memiliki nilai sejarah tinggi, namun belum seluruhnya terdokumentasi maupun terlindungi secara maksimal.
“Melalui Perdasus ini kita ingin memastikan bahwa situs-situs bersejarah yang menjadi simbol toleransi dan persaudaraan di Papua Barat dapat terus dijaga dan menjadi bagian dari identitas daerah,” jelasnya.
Amin berharap penyusunan regulasi tersebut dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat harmoni sosial serta menjaga warisan nilai kebersamaan masyarakat Papua Barat bagi generasi yang akan datang.***
