Home / Info Papua / KNPI Fakfak Gugat Pembangunan Smelter Freeport di Gresik

KNPI Fakfak Gugat Pembangunan Smelter Freeport di Gresik

Suasana saat rapat konsolidasi menyongsong hari Sumpah Pemuda. (Foto Amrin)

Reporter : Amrillah Landupa   | Editor: Wahyu Hidayat

INFOFAKFAK.COM, FAKAK_ DPD KNPI Kabupaten Fakfak dengan tegas menolak pembangunan smelter di Gresik,  Jawa TImur. Sikap ini ditegaskan dalam rapat konsolidasi pimpinan DPD KNPI Kabupaten Fakfak, menyongsong hari Sumpah Pemuda pada Kamis, 14 Oktober 2021 malam.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak, Ali Fuad, S.Sos. menyampaikan, pihaknya menolak pembangunan smelter milik PT. Freeport Indonesia yang dibangun di Gresik, Jawa Timur, karena dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan rakyat Papua.

“KNPI Kabupaten Fakfak sekaligus sebagai anak adat Mbaham, menolak secara tegas pembangunan smelter yang dibangun di Gresik, Jawa Timur. Karena tidak memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan di Papua. Kami menilai, pemerintah pusat belum sepenuhnya serius membangun kami rakyat Papua. Sebab bahan baku pengolahan smelter di keruk atau dieksploitasi dari tanah Papua, sementara pabrik pengolahannya justru dibangun di luar Papua. Hal ini konradiktif dengan kampanye pemerintah pusat dalam upaya pemerataan kesejahteraan di Papua,” kata Ali Fuad.

Masalah pembangunan smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, membuat eskalasi situasi di Papua menghangat. Hal ini terjadi tatkala Presiden Jokowi meresmikan peletakan batu pertama pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, Selasa, 12 Oktober 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir yang turut mendampingi Jokowi dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa investasi dalam proyek tersebut sebesar Rp. 42 triliun.

Ali Fuad juga menyampaikan bahwa, efek pembangunan smelter di Kabupaten Gresik, hanya akan dirasakan di Pulau Jawa. Sedangkan Papua yang memiliki bahan baku atau komuditas tersebut, tidak mendapatkan trickle down effect dari industry pengolahan yang ditempatkan di luar Papua tersebut.

“Kita berharap pembangunan smelter ini dibangun di tanah Papua, sehingga kebijakan strategis pemerintah pusat ini akan memberikan trickle down effect yang positif kepada pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia Papua, meningkatkan pendapatan para ekonomi mikro dan pengusaha lokal, serta yang lebih penting yaitu, menyerap tenaga kerja orang-orang Papua, yang masih banyak pengangguran. Apalagi smelter ini diperkirakan akan mempekerjakan 40 ribu tenaga kerja,” imbuh Ali Fuad.

Smelter sendiri berfungsi untuk memurnikan tembaga dan menghasilkan katoda tembaga. Selain itu, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak dan logam berharga lainnya yang diprediksi akan menghasilkan rata-rata 35 ton emas pertahun, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 30 triliun.

Ali Fuad justru berpendapat, Papua yang memiliki komuditi dan representasi wilayah yang besar. Selain itu, dukungan masyarakat dari Provinsi Papua dan Papua Barat, sangat layak untuk dibangun smelter karena ini menjadi bagian dari hak orang Papua.

Menurutnya, tanah Papua itu sangat representatif untuk dibangun smelter, sebab wilayahnya luas dan tersebar dari Provinsi Papua sampai Papua Barat.  Apalagi PT. Freeport selama ini beroperasi di Timika yang menjadi bagian dari wilayah adat Bomberai, dimana wilayah adat Bomberai itu meliputi Kabupaten Fakfak, Timika dan Kaimana.

“Masyarakat bukan mengemis smelter yang menjadi kebijakan strategis pemerintah pusat. Masyarakat hanya meminta hak-hak tradisionalnya yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang jelas, kebijakan pembangunan smelter di Gresik, mencederai rasa keadilan bagi kami rakyat Papua,” pungkasnya. ***

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Terungkap, Manusia Fakfak Telah Ada Sejak 10.000 Tahun Silam

Reporter : Jojie Matitaputty Editor : Wahyu Hidayat INFOFAKFAK.COM, FAKFAK_ Jejak peradaban manusia Fakfak, diyakini ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *