Home / Headline / Terkait Otsus, 10 Orang Fakfak Hadiri RDP Dengan MRPB

Terkait Otsus, 10 Orang Fakfak Hadiri RDP Dengan MRPB

Wakil Ketua MRPB, Cyrillus Adopak (Foto Ist)

Reporter : Wahyu Hidayat
INFOFAKFAKCOM, FAKFAK_ 10 orang Fakfak yang mewakili Dewan Adat Mbaham Matta, LMA dan tokoh perempuan Fakfak, akan menghadiri Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Majelis Rakyat Papua Barat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MRPB, Cyrillus Adopak melalui telepon beberapa waktu lalu.

“Mereka akan menghadiri RDP II dengan MRPB besok Selasa, 6 Oktober 2020. Mereka mewakili Dewan Adat Mbaham Matta, LMA dan tokoh perempuan Fakfak. Sebagian sudah ada di Manokwari dan sebagian berangkat dari Fakfak, Minggu,” ujar Cyrillus Adopak.

Menurut Cyrillus Adopak, setelah menampung aspirasi masyarakat melalui RDP, maka MRPB akan melakukan kajian yang akan dilakukan oleh tim ahli, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait otsus.

“Apapun aspirasi mereka, kami akan terima. Bagi yang berpendapat menolak, tentu ada alasannya. Begitu pula dengan yang yang menerima, tentu ada alasannya. Tugas kami adalah menjembatani pendapat masyarakat dengan pemerintah,” jelas Cyrillus Adopak.

Wakil Ketua MRPB asal Fakfak itu melanjutkan, masih banyak pasal-pasal dalam undang-undang otsus yang belum dilaksanakan, sehingga hal ini mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat di masyarakat.

RDP yang diselenggarakan oleh MRPB ini, dinilai telah memberikan kesempatan  yang sama kepada semua pihak.

“Pada RDP I, kami setelah menampung aspirasi dari saudara-saudara kami nusantara, juga perwakilan agama yang diwakili oleh FKUB Provinsi Papua Barat. Sedangkan dalam RDP II, akan ditampung asuransi dari masyarakat adat dan perempuan Papua,” jelas Cyrillus.

Cyrillus berpendapat undang-undang otsus itu selamanya. Cuma yang akan direvisi ini permasalahan keuangannya.

Menurutnya, alokasi dana otsus yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun ini, justru memanjakan orang dan bergantung terhadap dana tersebut.

“Itu justru memanjakan orang dan bergantung terhadap dana tersebut dan itu merupakan pembodohan. Lebih baik, amanat undang-undang otsus dijabarkan dan dilaksanakan keseluruhannya. Jika kebijakan otonomi khusus diberikan betul-betul kepada daerah, maka daerah tidak perlu diberi uang,” ucap Cyrillus.

Cyrillus berharap, kita bijaksana menyikapi semua aspirasi yang masyarakat sampaikan, untuk menjadikan Papua dan Papua Barat yang lebih baik.***

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Danlantamal XIV Tinjau Lokasi Rencana Lanal Di Pasir Putih

Reporter : Ayu, Wahyu                  | Editor : Wahyu Hidayat INFOFAKFAK.COM, FAKFAK_ Disambut dengan tari tumor, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *