Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Fakfak_ Belasan orang yang tergabung dalam Solidaritas Anak Mbaham Matta, yang tak lolos dalam seleksi CPNS formasi K2 atau jalur honorer, kembali melakukan aksi. Kali ini, mereka menggelar aksi di Kantor Sementara DPRD Kabupaten Fakfak. Mereka mendesak DPRD untuk segera menuntaskan masalah tersebut, karena diduga kuat sarat dengan pelanggaran.
Awalnya, mereka bersikeras ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPRD, namun hingga siang, tak satupun pimpinan DPRD menemui mereka. Kabarnya, pimpinan dewan sedang mempersiapkan pembahasan APBD Perubahan.
Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya mereka bersedia ditemui Komisi A, yang memang membidangi masalah tersebut.
Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Ketua Komisi A, Baguna Polisoa, dan didampingi oleh Wakil Ketua serta Sekretaris Komisi A. Dari anggota dewan yang lain, hadir pula Ketua Banggar, Kelly Ndandarmana dan Sony Hegemur.
Kepada anggota DPRD yang hadir, Solidaritas Anak Mbaham Matta meminta agar DPRD menuntaskan masalah K2 yang berlarut-larut sejak 2013. Mereka menduga kuat adanya banyak pelanggaran dalam proses rekruitmennya.
“Kami sudah lama menuntut keadilan atas kasus ini. Kami minta agar DPRD menuntaskan masalah ini, secepat mungkin,” ujar koordinator aksi, A Hegemur.
Dalam pertemuan tersebut, diungkap beberapa contoh kasus yang mereka temukan, antara lain, lolosnya penjual nasi kuning, tukang foto, pekerja dealer, ibu rumah tangga, serta wanita pekerja bar, yang tak pernah honorer di kantor manapun, tetapi lolos dan kini sudah pegang SK. Bahkan, santer diinfokan adanya seorang tahanan di LP saat itu, yang tiba-tiba lolos CPNS, juga dari jalur formasi hononer.
Baguna Polisoa menegaskan bahwa komisi A serius untuk menyelesaikan masalah ini. “Hari ini juga, kami akan segera rapat komisi dan akan memanggil pihak terkait, yaitu BKD. Yakinlah, bahwa kami serius,”
Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Fakfak, Kelly Ndandarmana, menyatakan dukungannya atas perjuangan Solidaritas Anak Mbaham Matta.
“Kami akan melihat anggaran kegiatan pra jabatan seperti yang adik-adik minta,” kata Kelly, menanggapi permintaan, agar DPRD memangkas anggaran pra jabatan bagi CPNS yang lolos K2 tersebut.
Diakhir pertemuan, Solidaritas Aksi Anak Mbaham Matta mengancam akan menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, untuk membatalkan SK CPNS yang lolos.
“Ini merupakan upaya kami yang terakhir, melalui PTUN. Sebenarnya, kami hanya ingin agar yang bermasalah saja yang SKnya dibatalkan. Yang memang benar-benar honorer, kami tidak akan mengganggu. Tetapi, jika masalah ini tidak mendapat penyelesaian, maka langkah terakhir adalah melalui PTUN, agar seluruh SK dibatalkan,” tegas A Hegemur.
Ketua Komisi A dan beberapa anggota dewan yang hadir, akhirnya menandatangani tanda terima, bahwa mereka telah menerima aspirasi Solidaritas Aksi Anak Mbaham Matta dan akan melanjutkan masalah tersebut sesuai tupoksi mereka. (wah)
