Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Fakfak_ Adanya Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungli, menjadi angin segar bagi dunia layanan publik. Bagaimanapun, jika pelayanan publik bisa zero pungli, pasti berdampak positif.
Pelindo, sebuah BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhan di Indonesia, menjadi salah satu titik pelayanan publik yang seharusnya bebas pungutan liar, alias pungli. Sebagai operator pelabuhan, Pelindo berdampak langsung atas perekonomian daerah, bahkan nasional. Sebab, jika pungli ternyata tumbuh subur, tentu berimbas pada tingkat kemahalan barang dagangan.
General Manager PT pelindo IV Cabang Fakfak, Teguh Firdaus, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjadikan pintu gerbang Fakfak tersebut, bebas dari pungli.
“Bahkan sebelum ada Perpres tersebut, yakni pada September lalu, kami telah menandatangani pakta integritas, bertekad dan berkomitmen terhadap 3 hal, yakni kepuasan pelanggan adalah mutlak, tegas menolak pungutan liar, dan utamakan pelayanan jasa kepelabuhan,” terang Teguh. “Pakta integritas tersebut kami pasang di pintu masuk terminal penumpang, agar semua pihak mengetahui,” imbuhnya.
Lebih jauh, pria kelahiran Makasar berdarah Malang, Jawa Timur tersebut menambahkan, dengan adanya pakta integritas yang ditandatangani seluruh pekerja di Pelabuhan Fakfak, diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan perekonomian di Fakfak.
“Kami juga ingin agar bongkar muat kapal dipercepat, sehingga kapal bisa lebih banyak bolak balik dari luar ke Fakfak atau sebaliknya. Dengan demikian, distribusi barang semakin cepat, maka perputaran ekonomi juga tentu cepat. Jika masyarakat mengetahui adanya pungli, bisa menyampaikan kepada customer care officer di 0821 9760 8869, atau via email ke [email protected],” lanjut Teguh.
Komitmen bebas pungli di tubuh Pelindo, menyusul komitmen serupa di Lembaga Pemasyarakat Fakfak. Lalu, bagaimana layanan publik lain, semisal pembuatan SIM dan Samsat, serta instansi layanan publik lainnya? (wah)
