Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, — Kepala Puskesmas Fakfak Tengah, La. Djooni, AMK, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah Distrik Fakfak Tengah telah mencapai lebih dari 85 persen dari total sekitar 14.000 jiwa penduduk. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kecil masyarakat yang datang berobat tanpa memiliki kartu BPJS.
“Masih ada satu dua pasien yang belum terdaftar BPJS. Umumnya karena baru datang dari daerah lain atau belum mengurus administrasi kepesertaan,” ujar La. Djooni saat diwawancarai. Rabu, 4 Februari 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas Fakfak Tengah bersama Pemerintah Daerah terus berupaya mempermudah proses pendaftaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
“Masyarakat cukup membawa Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala kampung atau desa. Kami juga membantu komunikasi langsung dengan pihak BPJS agar kepesertaan bisa segera aktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, biaya pendukung pendaftaran BPJS relatif ringan, yakni sekitar Rp13.000, sehingga diharapkan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Selain kepesertaan BPJS, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama pelayanan kesehatan di Distrik Fakfak Tengah. Hampir seluruh kampung masih ditemukan kasus stunting, baik pada ibu hamil maupun bayi dan balita.
Melalui perencanaan Puskesmas, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilakukan secara rutin dan diperkuat dengan dukungan pemerintah kampung melalui pemanfaatan dana kampung.
“Bahan makanan disiapkan oleh kampung, kemudian diolah dan diberikan sesuai arahan petugas kesehatan kepada ibu hamil serta balita yang masuk dalam skala prioritas stunting,” ungkap La Djooni.
Penanganan stunting dilakukan berdasarkan hasil pengukuran di Posyandu, meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, serta status gizi.
Sejalan dengan arahan Presiden terkait delapan kegiatan prioritas nasional, Puskesmas Fakfak Tengah kini menerapkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Melalui konsep ini, seluruh pelayanan kesehatan digabungkan dalam satu siklus kehidupan.
“Sekarang tidak ada lagi Posyandu yang terpisah antara balita, remaja, dan lansia. Semua dilayani dalam satu Posyandu Integrasi Layanan Primer,” jelasnya.
Dalam penerapannya, hanya kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat resmi yang dapat dibiayai melalui dana kampung.
“Kader yang belum bersertifikat tidak dapat dibiayai oleh APBN. Ini ketentuan yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Dari total 13 kampung di Distrik Fakfak Tengah, baru sebagian yang kader Posyandunya telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat ILP. Kampung yang belum memiliki kader bersertifikat diharapkan segera mengalokasikan dana kampung untuk pelatihan dan uji kompetensi.
“Jika ingin kegiatan berjalan sesuai aturan, kader harus dilatih dan disertifikasi. Setelah itu kami laporkan ke kementerian agar pembiayaan dapat tervalidasi dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya, sertifikasi kader merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Posyandu ILP karena kader telah dibekali kompetensi menjalankan lima meja pelayanan, termasuk edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
“Tanpa sertifikat, kader tidak akan memahami sistem Posyandu Integrasi Layanan Primer. Ini penting demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.***
