Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFAKFAK.COM– Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Willy Hegemur, menyampaikan sejumlah masukan strategi dalam kegiatan sinkronisasi dan pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelar oleh BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Kabupaten Fakfak. Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Dewan Pengarah Papua di Provinsi Papua Barat, dalam memastikan terlaksananya Otsus sesuai regulasi yang ada dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat asli Papua.
Willy menilai, kegiatan hari ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak, terutama kepada Bupati dan jajarannya, atas tanggapan positif dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
“Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan Dana Otsus, kami dari MRP melihat kegiatan ini sangat penting dan konstruktif,” ujar Willy.
Salah satu catatan penting yang disampaikan Willy adalah terkait Musrenbang Otsus di tingkat kabupaten. Pentingnya pentingnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan terkait Dana Otsus tidak lagi hanya dilakukan di tingkat provinsi, melainkan di tingkat kabupaten sesuai dengan amanat UU Otsus terbaru.
“Saat Musrenbang Otsus ini hanya dilakukan di provinsi. Padahal sekarang, dana Otsus langsung masuk ke kabupaten. Maka perencanaan di tingkat kabupaten sangat penting agar kita bisa menghasilkan capaian secara jelas dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Willy juga mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pembentukan proyek percontohan atau model daerah dalam penyelenggaraan Otsus ke depan. Menurutnya, Fakfak bisa menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai lokus model implementasi penyelenggaraan Otsus secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Belajar dari pengalaman 20 tahun lalu, tidak pernah ada model penyelenggaraan Otsus yang dijadikan referensi. Oleh karena itu, perlu ada daerah untuk contoh model penyelenggaraan yang bisa direplikasi di tempat lain,” jelasnya.
Willy juga mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan revisi terhadap beberapa peraturan penting yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, seperti PP Nomor 54 Tahun 2004 dan PP Nomor 64 Tahun 2008, agar lebih selaras dengan Undang-Undang Otsus yang diperbarui melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.
Peringatan Masuknya Islam di Fakfak: Sejarah Peradaban yang Harus Diangkat
Selain membahas soal Otsus, Willy juga menyampaikan terkait peringatan masuknya Islam di Fakfak yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 1360. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai bagian penting dari sejarah peradaban Papua yang patut dihormati dan diteliti lebih lanjut.
“Penetapan tanggal 8 Agustus sebagai hari masuknya Islam di Fakfak harus kita sambut dengan baik. Tapi saya juga mendorong agar ke depan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan keabsahan sejarah tersebut secara ilmiah,” ucapnya.***
