Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Papua Barat Tahun Anggaran 2025 menyoroti pengelolaan anggaran di Kabupaten Fakfak, termasuk potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.
Anggota Pansus, Clifford H Ndarndarmana, S.E., mengungkapkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Otonomi Khusus sekitar Rp78 miliar, terdapat potensi sekitar Rp15 miliar yang menjadi Silpa.
“Ini sangat disayangkan. Di satu sisi daerah butuh anggaran, tapi di sisi lain penyerapannya belum maksimal,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program di masing-masing OPD teknis.
Selain persoalan Silpa, pansus juga menyoroti pengelolaan dana hibah, khususnya untuk rumah ibadah. Ia menilai perlu adanya tim khusus agar penyaluran hibah lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pansus juga mencatat pentingnya peningkatan pelayanan Samsat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski target pendapatan tercapai, masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas, termasuk penyediaan perumahan bagi pegawai.
Di sisi lain, pansus menyoroti belum optimalnya koordinasi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu contoh adalah pembangunan jaringan air bersih yang tidak terintegrasi dengan sistem milik pemerintah kabupaten.
“Jangan sampai pipa dan bak sudah dibangun, tapi air tidak jalan. Ini harus jadi perhatian ke depan,” tegasnya.
Dengan adanya tambahan dana Otsus ke depan, pansus berharap pengelolaan anggaran bisa lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pansus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar setiap program pembangunan tidak hanya terealisasi, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***
