Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan Fakfak–Teluk Bintuni serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tomage yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan di Aula Kantor Distrik Tomage, Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam forum yang dihadiri kepala kampung, pimpinan OPD, anggota DPRK, tokoh adat, dan masyarakat setempat itu, Bupati menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga 2027.
Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah penguatan kawasan perbatasan antara Fakfak dan Teluk Bintuni. Pemerintah daerah telah menginstruksikan instansi teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Disnakertrans untuk menyusun langkah konkret, di antaranya pembangunan rumah layak huni, pendirian pos pemerintah di wilayah perbatasan, pembangunan gapura penanda batas, serta dialog administratif guna menyelesaikan persoalan batas wilayah secara damai dan bermartabat.
Bupati mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait dinamika batas wilayah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus mengedepankan komunikasi terbuka dan pendekatan dialogis demi menjaga stabilitas sosial.
Selain isu perbatasan, rencana investasi kelapa sawit juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Pemerintah Kabupaten Fakfak memastikan seluruh proses investasi akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel dengan melibatkan DPRK, DPR Otsus, Dewan Adat, serta Lembaga Masyarakat Adat (LMA), khususnya dalam pembahasan hak ulayat dan aspirasi masyarakat setempat.
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditargetkan rampung pada Maret 2026 sehingga kegiatan investasi dapat mulai berjalan pada pertengahan tahun. Menurut Bupati, investasi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah menegaskan komitmen peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan SMA Negeri yang telah memiliki lokasi akan didorong masuk dalam perencanaan anggaran berikutnya, sementara penguatan fasilitas kesehatan terus diprioritaskan.
Pemerintah juga menargetkan layanan listrik 24 jam di wilayah daratan pada 2026, disertai alokasi anggaran untuk elektrifikasi pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Percepatan penyediaan air bersih akan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi.
“Perencanaan tidak boleh sekadar administratif. Harus jelas, terukur, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.
Melalui Musrenbang Distrik Tomage ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.***
