Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
Jakarta, – Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis demi membuka akses konektivitas antarwilayah. Salah satu langkah penting yang kini dicapai adalah pengajuan permohonan pertimbangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan jalan alternatif Fakfak–Siboru.
Permohonan ini diajukan sebagai tindak lanjut dari kebutuhan mendesak untuk membuka jalur darat yang lebih efisien menuju Bandara Siboru. Jalan alternatif tersebut diharapkan dapat memperlancar arus transportasi, mendorong distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Fakfak dan sekitarnya.
Bupati Fakfak Samaun Dahlan menegaskan bahwa pembangunan jalan ini memiliki nilai strategis, bukan hanya untuk mempermudah akses masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas kawasan dengan pusat-pusat pertumbuhan baru. “Keberadaan jalan alternatif ini akan menjadi urat nadi baru bagi aktivitas sosial, ekonomi, hingga pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Fakfak tetap menekankan komitmen terhadap aturan dan kelestarian lingkungan. Karena sebagian besar mencakup kawasan hutan, maka diperlukan izin dan persetujuan resmi melalui mekanisme PPKH.
Langkah ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan pembangunan berjalan cepat, namun tetap memperhatikan aspek legalitas dan lingkungan hidup,” tambah Bupati.
Dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan alternatif Fakfak–Siboru juga datang dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saat ini, pembahasan teknis terkait trase jalan dan pengurusan izin sedang diproses, dengan harapan persetujuan dapat segera diterbitkan.
Dengan adanya jalan alternatif Fakfak–Siboru, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses bandara, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan mobilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata.
Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Fakfak menuju daerah yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.***
