Tegakkan Disiplin Tanpa Kompromi, Bupati Fakfak Hentikan Gaji 60 ASN dan Berhentikan 26 Pegawai di Bomberay

 

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM,– Bupati Samaun Dahlan memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI–POLRI, serta aparat kampung di Distrik Bomberay, Senin, 16 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen penegakan disiplin aparatur hingga tingkat distrik dan kampung sebagai fondasi pelayanan masyarakat yang profesional dan berpihak kepada.

Dalam arahannya, dijelaskan bahwa kedisiplinan merupakan kunci utama pemerintahan yang responsif dan berintegritas. Aparatur tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memikul tanggung jawab moral dan institusional terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai bentuk ketegasan, telah ditandatangani izin gaji terhadap 60 pegawai yang dinilai tidak disiplin. Selain itu, sebanyak 26 pegawai resmi dihentikan karena melakukan pelanggaran serius. Langkah tersebut diambil untuk memastikan tidak ada lagi aparatur yang mengabaikan kewajiban namun tetap menerima hak keuangan dari negara.

Ditegaskan pula bahwa praktik tidak masuk kantor tetapi tetap menerima gaji merupakan tindakan yang mencederai rasa keadilan, terutama bagi pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Penegakan reformasi aturan disebut sebagai bentuk komitmen terhadap birokrasi yang bersih dan profesional.

Instruksi juga diberikan kepada kepala distrik, perangkat kampung, guru, serta tenaga kesehatan di puskesmas agar meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. Sistem absensi diminta untuk diperiksa dan dilaporkan setiap minggu sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan.

Apel gabungan tersebut turut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI–POLRI, dan aparat kampung dalam menjaga keamanan dan menjaga masyarakat. Stabilitas wilayah dinilai sebagai prasyarat penting dalam mempercepat pembangunan serta pemerataan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Konsolidasi lintas sektor di tingkat distrik diharapkan mampu menjawab tantangan geografis serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan disiplin dinyatakan bukan sekadar imbauan, melainkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.***