Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.com, — Menjelang pelaksanaan Konferensi III Dewan Adat Mbaham Matta pada Oktober 2025, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat bersama panitia pelaksana menyampaikan pentingnya dukungan serius dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan agenda adat terbesar di Fakfak tersebut.
Anggota MRP Papua Barat Willson M. Hegemur, ST dalam wawancaranya menegaskan bahwa konferensi adat ini bukan sekadar hajat suku Mbaham Matta, melainkan kepentingan daerah secara keseluruhan.
“Ini hajat besar, bukan hanya untuk masyarakat Mbaham Matta, tetapi untuk daerah. Karena itu, kami minta perhatian serius dari pemerintah daerah sama halnya seperti dukungan terhadap MTQ atau perayaan besar lainnya,” tegas Willson, Minggu, 19 Oktober 2025.
Menurut Willson, dukungan pemerintah Kabupaten Fakfak sangat penting untuk memperkuat posisi masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan daerah. Ia juga mendorong Bupati Fakfak untuk mengambil kebijakan strategis demi kelancaran pelaksanaan konferensi.
Willson juga mengingatkan lima anggota DPRK Fakfak agar ikut aktif memberikan dukungan.
“Kalau tidak mampu berkontribusi dalam mendukung konferensi ini, maka harus ada evaluasi posisi mereka. Ini agenda penting masyarakat adat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan kritik kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Wakil Gubernur, terkait belum jelasnya tindak lanjut proposal panitia yang telah diajukan sejak Februari 2025.
“Kami sayangkan, sampai hari ini belum ada kejelasan. Kami harap kritik ini jadi koreksi, karena ini agenda besar masyarakat adat,” tambahnya.
Fokus Panitia: Sudah 70% Siap, Kekurangan Dana 800 Juta
Sementara itu, Sekretaris Panitia Konferensi III Dewan Adat Mbaham Matta, Kaleb Komber, mengungkapkan bahwa persiapan teknis konferensi telah mencapai 70 persen.
“Kami sudah melaksanakan pra-konferensi atau musyawarah komunal di 22 wilayah adat. Kami juga menjangkau etnis Nusantara dan kelompok keagamaan di Fakfak. Tema besar konferensi ini adalah menyatukan pokok pikiran untuk menata budaya dan kebersamaan ke depan,” ujar Kaleb.
Pemerintah Kabupaten Fakfak telah memberikan bantuan anggaran sebesar Rp500 juta untuk mendukung pra-konferensi. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan musyawarah di berbagai dusun, marga, dan etnis.
Namun, total anggaran yang dibutuhkan panitia untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan mencapai Rp1,159 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp800 juta.
Untuk menutup kebutuhan ini, panitia telah melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Fakfak serta bertemu langsung dengan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, yang menyatakan siap mendukung dengan kebijakan daerah.
Agenda Adat Tujuh Tahun Sekali
Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta merupakan agenda besar yang digelar tujuh tahun sekali. Konferensi pertama berlangsung pada 2009, disusul konferensi kedua pada 2018. Salah satu capaian penting konferensi sebelumnya adalah identifikasi 22 subwilayah komunal dan 144 marga adat.
Tahun 2025 ini, konferensi ketiga diharapkan menjadi momentum redefinisi dan reorientasi peran dewan adat, sekaligus memperkuat posisi lembaga kultur dalam pembangunan daerah.
“Kami mengajak semua pihak masyarakat adat, etnis Nusantara, kelompok keagamaan, dan pemerintah untuk mendukung konferensi ini. Ini momentum penting untuk masa depan Fakfak dan Papua,” tutup Willson.***
