Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Oleh: Wahyu Hidayat, Pemerhati Masalah Biasa
INFOFAKFAK.COM_ Judul di atas laksana sebuah bisikan gaib alias wangsit dari atas, ketika seseorang yang mengunjungi saya saat “bertapa” di RSUD Fakfak beberapa hari lalu, menunjukkan hp-nya yang berisi kalimat tersebut.
Membaca itu, saya tersenyum. Pikiran saya langsung teringat penjelasan atau lebih tepatnya klarifikasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak.
Dan pagi ini, saya mencoba mengaitkan kalimat tersebut dengan pernyataan mantan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik yang mengatakan bahwa, pemekaran kampung untuk saat ini tidak realistis, sebagaimana dimuat di salah satu media online.
Saya mencoba untuk tidak terpengaruh polemik politik yang saat ini sedang bergerak menggelora, lantaran beberapa hari ke depan, KPU Fakfak akan menetapkan para pasangan kandidat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Pilkada 2024, yang hari H-nya jatuh pada 27 November 2024 mendatang.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan berderet-deret argumentasi yang masuk akal, karena disertai dengan paparan regulasi untuk meyakinkan masyarakat terkait dugaan bahwa, pemekaran kampung yang berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada ini adalah tidak berbau politis. Dan dari penjelasan itu, saya menilai pemekaran Kampung tentu saja baik.
Di lini yang lain, Donatus Nimbitkendik terang-terangan menganggap bahwa pemekaran kampung untuk saat ini tidak realistis, utamanya bila dikaitkan dengan ketersediaan anggaran Kabupaten Fakfak serta perlunya kemauan pemekaran kampung ini dibicarakan dan dibahas secara komprehensif. Apalagi, pemekaran kampung tentu berimplikasi alias berimbas pada pemakaian anggaran rakyat yang besar.
Mantan Wakil Bupati Fakfak tersebut juga mengatakan, proses pemekaran sebuah kampung memakan waktu yang lama dan tak jarang gagal di tengah jalan.
Donatus justru memilih alternatif yang dirasanya sangat tepat, yakni memaksimalkan anggaran yang ada di kampung, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat baik itu di bidang kesehatan, pendidikan serta layanan lainnya.
Belum tuntas saya memikirkan masalah pemekaran kampung ini, terlintas pula sentilan teman saya tersebut yang mengatakan bahwa, pencairan TPP juga penting.
Sekali lagi Saya berusaha tidak mengaitkan hal-hal tersebut dengan politik.
Lalu saya berpandangan bahwa, masalah pemekaran kampung memang isu seksi untuk saat ini, lebih seksi bila dibanding mengangkat isu pemekaran Kabupaten Kokas yang kini isu itu entah disimpan dimana. Lalu terkait pencairan TPP, seharusnya isu ini menjadi kado nyata bagi para”abdi dalam” Negeri Pala tercinta ini.
Iya, kita paham bahwa urusan perut menjadi urusan yang layak dikedepankan, seperti bentuk perut yang maju ke depan meskipun berada di bagian tengah tubuh.
Mungkin saya bisa menyimpulkan, kita tetap berjuang memaksimalkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya, dengan berbagai program, sembari berusaha memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyat dan pegawainya, yang pilihannya hanya satu, harus ada untuk bertahan hidup. Anggaran harus disiapkan lebih baik, meski tahun ini kita tahu bahwa anggaran daerah banyak terserap untuk biaya Pilkada. Wallahua’lam. Hanya Tuhan yang tahu. ***
