Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Sorong_ Otniel Wafom, Kepala Urusan Humas SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, mengakui bahwa masalah hak adat, menjadi salah satu kendala yang harus mendapatkan solusi terbaik, dalam membuka usaha migas di Papua. Hal ini disampaikan Otniel kepada media, dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Sorong, pada Rabu (2/11) lalu.
Menurut Otniel, setiap daerah tentu memiliki kendala sendiri. Selain kendala teknis, maka masalah adat atau hak ulayat yang merupakan kearifian lokal, menjadi hal pertama yang harus mendapatkan perhatian perusahaan perminyakan.
“Setiap daerah ada masalah adat ini. Kami tidak perlu menyebutkan di daerah mana tensi masalah ini yang tinggi. Yang pasti, penyelesaian adat adalah hal pertama yang menjadi perhatian setiap perusahaan yang akan beroperasi,” jelas Otniel.
Ditambahkan, kedewasaan masyarakat dalam berkomunikasi, akan membawa angin positif dalam membuka komunikasi dengan perusahaan. Bahkan, Otniel menegaskan, apabila kedewasaan berkomunikasi masyarakat telah baik, maka tidak perlu ada keterlibatan polisi dan TNI.
“Sebenarnya tidak perlu ada keterlibatan polisi dan TNI, bila komunikasi masyarakat telah dewasa. Apapun masalahnya, akan bisa diselesaikan dengan baik,” kata Otniel ketika disinggung seringnya polisi dan TNI hadir dalam masalah hak ulayat yang muncul.
Untuk itu, Otniel menyampaikan bahwa, pihaknya melakukan study untuk membuat peta marga, agar pihaknya bisa berhubungan dengan marga yang tepat.
Disinggung soal produksi minyak di Papua dan Maluku, Otniel menyebut bahwa, produksi minyak di Papua dan Maluku tidak sampai 3% dari produksi minyak secara naisonal.
“Orang beranggapan bahwa Papua dan Maluku ini kaya minyak. Kenyataannya, produksinya tidak sampai 3% dari produksi minyak secara nasional. Dibawah produksi dari Sumatera, Kalimantan dan Jawa,” jelasnya.
Masalah hak ulayat, khususnya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menjadi “PR” bagi semua pihak. Masyarakat, menaruh perhatian serius terhadap masalah ini, agar masyarakat sebagai pemilik tanah adat, mendapat perhatian dalam pembangunan daerahnya. (wah)
