Home / Headline / Setelah MUI dan NU, DMI Serta Para Raja Juga Menyesalkan Masjid Jadi Lokasi Aksi Politik

Setelah MUI dan NU, DMI Serta Para Raja Juga Menyesalkan Masjid Jadi Lokasi Aksi Politik

Pertemuan para Raja dari 7 Petuanan menyikapi aksi KNPB
Pertemuan para Raja dari 7 Petuanan menyikapi aksi KNPB

Fakfak_ Adanya peristiwa digunakannya Masjid Al Mustafa di Kampung Ofie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, yang seakan-akan “mendukung” KNPB saat Idul Fitri 1437 H lalu, menuai banyak komentar.

Setelah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Fakfak berkomentar, kini giliran Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Fakfak, turut menyesalkan peristiwa tersebut.

Menurut Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Fakfak, Ustadz. Djamaluddin Leto, SAg. M.MPd. masjid tidak boleh dicampuradukkan untuk kegiatan yang tidak jelas.

“Jelas bahwa kegiatan itu bukan kegiatan keagamaan, sehingga mencederai fungsi masjid sebagaimana mestinya. Dengan demikian, jelas kegiatan itu tidak sepantasnya dan dilarang diadakan di masjid. Apalagi, kegiatan tersebut berpotensi memecahbelah umat dan kesatuan Bangsa Indonesia,” tegas Djamaludin.

Menyikapi peristiwa ini, para Raja dari Petuanan Fatagar, Rumbati, Ati-Ati, Wertuar, Pikpik Sekar, Patipi dan Arguni, juga menyesalkan hal tersebut.

Bertempat di kediaman Raja Rumbati, H. Abu Bakar Shaleh Bauw, para raja mengeluarkan pernyataan yang intinya, para Raja dari tujuh petuanan akan tetap setia kepada NKRI dan siap membela kedaulatannya. Menolak dengan tegas provokasi KNPB/ULMWP yang mengatasnamakan ras Melanesia, serta menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing terhadap isu-isu menyesatkan yang dibuat oleh KNPB/ULMWP.

Sebelumnya, KNPB bersama masyarakat Teluk Patipi, merayakan  Idul Fitri 1437 H di Masjid Al Mustafa Kampung Ofie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak. Di dalam masjid tersebut, KNPB membentangkan bendera bintang kejora dan spanduk bertuliskan “We want to referendum”. Aksi ini digagas agar tercipta nuansa sekaan-akan umut muslim di Kabupaten Fakfak, mendukung ULMWP atau The United Liberation Movement for West Papua untuk mendapatkan status sebagai anggota penuh atau tetap, di Melanisian Spearhead Groups (MSG), yang sidangnya digelar hari ini (14/7) di Kepulauan Solomon.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua MUI Kabupaten Fakfak, Ustadz Drs. H. Mustaghfitin, M.Si., menyesalkan aksi berbau politik di dalam masjid tersebut.

“Seluruh masjid dan mushollah merupakan tempat untuk beribadah dalam rangka meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala, sehingga jangan difungsikan untuk memecah belah umat,” ujar Ustadz Mustaghfirin.

Sedangkan Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Fakfak, Ali Hindom, SPd. secara tegas meminta agar masjid tetap menjadi tempat netral dan jangan dijadikan tempat berpolitik, apalagi bertentangan dengan NKRI.

“Saya menghimbau agar umat Islam tetap bersatu, jangan terprovokasi isu-isu yang memecahbelah kesatuan bangsa,” ujar Ali Hindom.

Sementara itu, bocoran dari sumber terpercaya yang tidak mau disebutkan namanya, dijelaskan bahwa, dalam KTT MSG yang berlangsung hari ini di Honoria, Kepulauan Solomon, yang berakhir pada 19.00 waktu Solomon, telah dihasilkan keputusan penting, diantaranya ialah, bahwa ULMWP ditolak untuk menjadi anggota penuh MSG.

Penolakan ini, informasinya, untuk menjadi anggota MSG, haruslah negara yang berdaulat.  Sehingga, syarat ini sulit dipenuhi oleh ULMWP, sebab ULMWP merupakan organisasi atau kelompok perjuangan politik dalam sebuah negara saja. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Adian Napitapulu : Sampai Saat Ini Belum Ada Bacawapres Pendamping Ganjar

  Penulis : Jojie G Matitaputty INFOFAKFAK.COM_ Adian Napitapulu Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan Pemenang ...

One comment

  1. Orang bodok yang pasang bendera & spanduk dlam t4 ibadah..
    t4 ibadah tdak boleh jadi t4 politik

Leave a Reply to Nando Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *