Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak secara resmi mengetok palu persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan dokumen penganggaran daerah ini disepakati dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang Ke-3 Tahun Sidang 2026 pada Senin malam 28 September 2026, usai seluruh Fraksi dan Kelompok Khusus DPRK menyampaikan pendapat akhir mereka. Penetapan ini dilaksanakan sesuai amanat Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mewajibkan penetapan APBD Perubahan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Keputusan krusial tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat kuorum setelah dihadiri oleh 21 dari total 25 anggota DPRK Fakfak, sementara 4 anggota dewan lainnya berhalangan hadir dengan keterangan resmi.
Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP., didampingi Ketua DPRK, Wakil Ketua I, serta dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan.
Dalam pemaparannya, Pimpinan DPRK Fakfak merinci postur Perubahan APBD TA 2026 yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1,27 Triliun (Rp1.275.939.151.702,34), mengalami kenaikan Rp49,70 Miliar atau naik 4 persen dibandingkan anggaran induk. Sementara Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,37 Triliun (Rp1.376.035.380.047,42), melonjak Rp112,32 Miliar atau naik 8,9 persen dari anggaran induk.
Lompatan target Pendapatan Daerah tersebut didorong oleh kenaikan signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meroket hingga 37 persen—dari Rp34,42 Miliar menjadi Rp47,12 Miliar. Sementara Pendapatan Transfer naik 0,90 persen menjadi Rp1,19 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah naik 11 persen menjadi Rp36,75 Miliar. Atas capaian peningkatan PAD yang progresif ini, lembaga legislatif memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemkab Fakfak.
Kendati demikian, mengingat sisa waktu tahun anggaran yang efektif kian mepet, Pimpinan Dewan melayangkan peringatan keras kepada seluruh Kepala OPD agar tidak bekerja lamban. Jajaran eksekutif diwanti-wanti agar terhindar dari tiga jebakan utama, yakni rendahnya kualitas pelayanan akibat keterbatasan waktu, terhambatnya realisasi karena lemahnya koordinasi internal, hingga jebakan temuan hukum dari BPK akibat memaksakan pencairan 100 persen terhadap proyek fisik yang belum tuntas di lapangan.
DPRK Fakfak menegaskan bahwa kesuksesan Visi-Misi “Fakfak Membara” sangat bergantung pada ikhtiar pimpinan OPD sebagai lokomotif pembangunan. Pimpinan dewan menekankan pentingnya fokus pada indikator makro lewat prinsip money follows program untuk menekan kemiskinan dan memacu IPM, membuang ego sektoral dalam penanganan isu strategis seperti stunting, serta membiasakan diri turun langsung mendengar aspirasi warga di distrik-distrik seperti Karas, Kokas, Kramongmongga, Teluk Patipi, Furwagi, Wartutin, dan wilayah pelosok lainnya.
Mengakhiri sidang paripurna, Pimpinan DPRK menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD-P 2026 secara melekat agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Mbaham Matta.***
