Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM,- Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB), Willson M. Hegemur, ST, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat Kampung Offie, mulai dari listrik, pendidikan, hingga layanan kesehatan, dalam agenda penyerapan aspirasi masyarakat triwulan I tahun 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sekaligus silaturahmi bersama masyarakat Kampung Offie yang bertepatan dengan momentum Hari Raya Idulfitri, Selasa, 24 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Willson tidak hanya mempererat hubungan kekeluargaan dengan warga, tetapi juga mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan melalui kepala kampung dan tokoh masyarakat setempat.
“Selain silaturahmi dan doa bersama, hari ini kita juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang nantinya akan saya bawa dan perjuangkan di tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah terkait kebutuhan listrik. Meski tiang jaringan listrik telah terpasang, hingga kini aliran listrik belum dapat dinikmati masyarakat.
“Kalau infrastrukturnya sudah ada, maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk menuntaskan. Harapan masyarakat, kawasan ini bisa segera terang dengan aliran listrik,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengusulkan pembangunan sekolah lanjutan tingkat SMA atau SMK. Saat ini, fasilitas pendidikan di wilayah tersebut baru tersedia hingga jenjang SMP, sehingga banyak siswa harus melanjutkan pendidikan ke luar daerah.
“Saya kira sudah saatnya pemerintah menghadirkan SMA atau SMK di kawasan ini agar anak-anak tidak lagi kesulitan melanjutkan sekolah,” tambah Willson.
Sementara itu, di bidang kesehatan, kepemilikan kartu BPJS dan akses terhadap layanan kesehatan gratis juga menjadi perhatian. Ia mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih aktif melakukan pendataan warga bekerja sama dengan pemerintah kampung.
“Kita ingin semua masyarakat memiliki akses BPJS dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” katanya.
Selain itu, aspirasi terkait afirmasi pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua turut mengemuka. Willson mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak, termasuk peningkatan kuota penerimaan mahasiswa dari Papua.
“Kita dorong agar kesempatan pendidikan tinggi semakin terbuka luas, bahkan kalau bisa 100 persen afirmasi bagi anak-anak Papua,” jelasnya.
Tak hanya sektor dasar, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur kampung, seperti kantor kampung, sanggar PKK, hingga pemanfaatan program reklamasi pantai untuk pengembangan wilayah.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Willson memastikan akan mengawal dan memperjuangkannya dalam agenda kerja bersama pemerintah daerah.
“Kami akan kawal dan perjuangkan semua aspirasi ini agar dapat direalisasikan secara bertahap. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen pembangunan yang merata dan berkeadilan di Papua Barat.***
