Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Provinsi Papua Barat, Willson M. Hegemur, S.T., menekankan percepatan pembangunan infrastruktur, akses telekomunikasi, dan pengelolaan migas yang adil saat kunjungan kerjanya ke Kampung Offie dan Kampung Sum, Kabupaten Fakfak. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi yang telah lama menunggu perhatian pemerintah.
Willy Hegemur turun langsung berdialog dengan aparat kampung, tokoh masyarakat, dan pihak gereja untuk menyerap persoalan yang dihadapi warga. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat bukan sekadar catatan, tetapi amanat yang wajib diperjuangkan hingga ke tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
“Tanpa jaringan komunikasi yang memadai, masyarakat akan terus tertinggal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Willy, menyoroti keterbatasan akses telekomunikasi yang dinilai menghambat pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Rabu, 25 Maret 2026
Selain itu, Willy menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih tertinggal. Warga mengeluhkan akses yang belum layak, sementara pembangunan yang telah direncanakan belum rampung sepenuhnya. Menurutnya, jalan merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan pergerakan barang dan jasa.
Ia juga mendorong pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, dan pihak terkait lainnya agar penanganan persoalan masyarakat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. “Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Dalam kunjungannya, Willy turut meninjau Pulau Bonyom (Pulau Bone), yang dikenal sebagai salah satu situs sejarah masuknya agama Katolik di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus tetap menghormati nilai adat dan kehidupan keagamaan yang menjadi fondasi masyarakat Papua.
Willy juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor migas di Arguni. Ia menegaskan bahwa pengelolaan migas harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan Kementerian ESDM dan mendampingi tim investigasi yang turun ke lapangan untuk memastikan transparansi dan keadilan.
“Migas harus menjadi sumber kesejahteraan bersama, bukan sumber ketimpangan,” kata Willy. Ia menutup kunjungannya dengan menegaskan komitmen untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terealisasi, berharap adanya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRK, dan pihak terkait.***
