Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.com,— Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten Fakfak. Penguatan tersebut difokuskan pada pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, remaja, dewasa, hingga usia lanjut (lansia).
Komitmen ini disampaikan oleh Andry Eliza Parinussa, SKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, saat menghadiri rangkaian Rapat Kerja Dinas Kesehatan (Rakerkesda) Kabupaten Fakfak, Selasa, 16 Desember 2025, di Hotel Grand Papua Fakfak. Kehadirannya mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
Menurut Andry, transformasi layanan kesehatan primer saat ini tidak lagi berfokus pada pendekatan program semata, melainkan pada memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan tahapan kehidupan.
“Kalau dulu layanan kesehatan lebih menitikberatkan pada program, kini pendekatannya berbasis siklus hidup. Mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa hingga lansia. Inilah arah utama integrasi layanan primer,” jelas Andry.
Dalam penerapan ILP, Puskesmas dibagi ke dalam lima klaster layanan. Khusus klaster dua, fokus diarahkan pada pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Seluruh indikator layanan pada klaster ini wajib memenuhi standar, karena menjadi tolok ukur utama keberhasilan program.
Andry menambahkan, standar pelayanan kehamilan juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan empat kali, kini ditingkatkan menjadi enam kali pemeriksaan wajib selama masa kehamilan.
“Setiap ibu hamil harus menjalani pemeriksaan minimal enam kali. Ini penting untuk memastikan kondisi ibu dan janin terpantau secara optimal,” ujarnya.
Penguatan layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di Puskesmas, tetapi juga mencakup Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Pemerintah berkomitmen membenahi sarana dan prasarana, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas layanan di seluruh lini pelayanan dasar.
Rakerkesda ini juga melibatkan berbagai lintas sektor, mulai dari pemerintah kampung, distrik, PKK, hingga sektor pendidikan. Keterlibatan lintas sektor yang dinilai penting agar pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan menjadi gerakan bersama.
Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah kampung diharapkan lebih aktif, khususnya dalam mencatat ibu hamil sejak awal kehamilan serta mendapatkan pemeriksaan rutin.
“Kami berharap dukungan nyata, baik dari sisi penganggaran maupun program kampung, agar ibu hamil di wilayah terpencil mendapat kemudahan akses layanan, mengingat tantangan transportasi dan komunikasi yang masih terbatas,” kata Andry.
Dinas Kesehatan Papua Barat menegaskan bahwa fokus utama pembangunan kesehatan bukan semata-mata pada jumlah kasus, melainkan pada penyediaan layanan standar. Dengan layanan yang berkualitas, berbagai risiko kesehatan dapat dicegah sejak dini.
Selain itu, upaya pencegahan terus diperkuat melalui peningkatan cakupan imunisasi serta pemeriksaan bayi baru lahir, termasuk pemeriksaan sampel darah untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan sedini mungkin.
Terkait stunting, Andry mengakui bahwa angkanya masih menjadi tantangan di Papua Barat. Penurunan stunting pada tahun 2024 dinilai belum signifikan, namun melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan hasil yang lebih optimal pada periode 2025–2026.
“Dengan kerja sama semua pihak, kami optimistis upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak akan memberikan hasil yang lebih baik ke depan,” tutupnya.***
