Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM— Gubernur Papua Barat meresmikan kantor distrik baru dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Fakfak. Peresmian ini menjadi tidak penting dalam proses pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak.
Kantor yang diresmikan tersebut merupakan bagian dari program rekonstruksi pasca-kebakaran hebat yang sempat mematikan operasional pelayanan publik.
Acara peresmian berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari warga serta jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak. Kepala Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Tezzar Briand S. Rumbekwan, S.STP, menjelaskan bahwa pembangunan ini menjadi prioritas sebagai respons atas terhentinya layanan administrasi di wilayah tersebut.
“Awalnya terjadi kebakaran musibah yang berdampak pada sistem distribusi pemerintahan. Pemerintah kemudian menganggarkan dana untuk membangun kembali infrastruktur, termasuk kantor distrik sebagai pusat pelayanan publik,” ungkap Tezzar. Pada, Kamis 17 Juli 2025
Meski pembangunan infrastruktur bukan menjadi tanggung jawab utama bidang OTDA, Tezzar menuturkan bahwa memuatnya diberi mandat langsung dari pimpinan daerah untuk mengawali pembangunan hingga tuntas.
“Kami diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan ini. Sebagai Kabag OTDA, saya menjalankan tanggung jawab ini secara maksimal,” tambahnya.
Pembangunan fisik kantor dimulai pada awal tahun 2024 dan rampung menjelang akhir tahun. Tak hanya bangunan utama, fasilitas mobil juga dilengkapi secara menyeluruh guna mendukung kenyamanan dan efektivitas pelayanan publik.
Tezzar berharap kantor distrik yang baru ini bisa dijaga dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai aset bersama.
“Kami yang berasal dari kampung sangat merasakan sulitnya mendapatkan akses pelayanan. Dengan hadirnya kantor distrik ini, jangkauan layanan akan semakin luas hingga ke desa dan kelurahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti masih banyak distrik di wilayah lain yang belum memiliki kantor perwakilan. Ia pun berharap agar dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berlanjut.
“Kami tidak meminta banyak. Kami hanya membutuhkan kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan agar pelayanan publik semakin baik dan merata,” tutup Tezzar.
Peresmian kantor distrik ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan inklusif dan pemerataan masih menjadi prioritas utama pemerintah dalam membangun Papua Barat dari pinggirannya.***
