Home / Headline / Bidang Aset Akan Pasang Plang Peringatan KPK Pada Rumah Jabatan “Kedaluarsa”

Bidang Aset Akan Pasang Plang Peringatan KPK Pada Rumah Jabatan “Kedaluarsa”

Bahman S Mokoginta, Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Fakfak (Foto ist)

Reporter : Wahyu Hidayat

INFOFAKFAK.COM_ Bidang aset pada DPPKAD Kabupaten Fakfak, Papua Barat, akan memasang plang atau papan peringatan KPK di beberapa rumah dinas atau rumah jabatan yang “kedaluarsa”. Demikian disampaikan Kepala Bidang Aset, Bahman S Mokoginta, kepada media ini, beberapa waktu lalu.

“Tahun ini ada himbauan dari KPK untuk memasang plang peringatan, yang intinya agar pejabat yang sudah tidak menjabat, segera keluar dari rumah jabatan. Saat ini anggarannya belum ada, namun kami upayakan di anggaran perubahan,” jelas Bahman.

Penertiban dianggap perlu, agar rumah jabatan yang memang diperuntukkan bagi eselon II tersebut, dapat dimanfaatkan sesuai peraturan.

Penjelasan Bahman disampaikan, ketika disinggung adanya beberapa rumah dinas atau rumah jabatan yang masih ditempati oleh bekas pejabat eselon II atau kepala dinas OPD yang bersangkutan, meski sudah tidak pejabat lagi.

“Kalau rumah jabatan, ketika kita sudah tidak menjabat tentu kita harus keluar, sehingga pemerintah daerah tidak setiap tahun membangun rumah. KPK mencermati hal ini karena rumah tersebut dibangun dengan uang rakyat,” ujar Bahman.

Berusaha Dimiliki Pribadi
Bahman mengakui bahwa, ada mantan pejabat yang berusaha tetap menguasai rumah jabatan tersebut. Bahkan, ada yang berusaha merubah peruntukan rumah yang seharusnya untuk eselon II itu, diminta agar dirubah menjadi rumah bagi pegawai eselon III.

“Kalau rumah dinas bagi eselon II yang selevel kepala dinas, sesuai aturannya kan memang tidak bisa dijual atau diputihkan untuk dimiliki pribadi. Tapi rumah dinas untuk pejabat eselon III selevel kepala bidang bisa diputihkan. Kecuali rumah tersebut berada dalam satu area dengan kantor OPD atau sekolah. Maka itu, ada yang meminta agar rumah jabatan untuk eselon II diubah menjadi rumah dinas untuk eselon III. Tujuannya tentu untuk diproses agar bisa dimiliki pribadi,” urai Bahman.

Bahman juga menyampaikan, dirinya hanya menjalankan tugas sesuai himbauan KPK. Jadi kalau ada yang berkeinginan untuk memiliki rumah tersebut, silakan berhubungan dengan perwakilan KPK di Manokwari.

Mobil Mewah Eks Bupati Dihargai 700 Juta
Terkait mobil dinas mewah yang dipergunakan mantan Bupati Fakfak Muhammad Uswanas, Bahman menjelaskan bahwa, mobil tersebut telah diputihkan dengan nilai 700 juta rupiah.

“Untuk mobil mantan bupati, sesuai peraturan terbaru, dapat diputihkan tanpa lelang. Aturan itu termasuk mengatur kendaraan untuk mantan gubernur/wakil gubernur, mantan bupati/wakil bupati, dan usia kendaraan tersebut sudah 4 tahun lebih. Khusus kendaraan, dilakukan penilaian dan penafsiran harga oleh tim penilai dalam hal ini oleh dinas perhubungan yang memiliki legal standing bersertifikasi. Dan mobil dinas mantan bupati diputihkan senilai 700 juta, menjadi penerimaan daerah,” pungkas Bahman.

Dari penjelasan tersebut nampak jelas, bahwa bidang aset menjadi gawang terakhir untuk mengamankan aset daerah. ***

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Songsong HUT RI Ke-77 PENA Fakfak Bentangkan Merah Putih di Ketinggian 35 Meter

Reporter : Annisa Mirandra Editor : Wahyu Hidayat INFOFAKFAK.COM_ Menyongsong HUT Republik Indonesia ke-77,  Komunitas ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *