Home / Headline / Kajari, “Fakfak alami kelumpuhan politik. Saatnya hukum jadi Panglima.”

Kajari, “Fakfak alami kelumpuhan politik. Saatnya hukum jadi Panglima.”

Kajari Fakfak, Rilke Jefri Huwae, SH.
Kajari Fakfak, Rilke Jefri Huwae, SH.

Fakfak_ Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Rilke Jefri Huwae, SH., menyatakan bahwa, Fakfak kini dalam kondisi kelumpuhan politik. Banyak aturan, baik yang termaktub dalam UU Pilkada, maupun aturan main dalam peraturan KPU yang ditabrak.

“Saya belum mengatakan mati politik, tapi masih dalam kondisi kelumpuhan politik. Sudah saatnya hukum menjadi panglima. Maka jika dianalogikan dalam dunia kesehatan, jika ada dua pilihan, antara membiarkan mati atau mengamputasi, maka lebih baik kita melakukan amputasi terhadap organ tertentu, daripada menyebabkan kematian,” ujar Kajari.

Kejaksaan sebagai bagian dari Gakkumdu selain kepolisian dan Panwas, selama ini diabaikan. Kajari mengaku belum pernah diajak berbicara mengenai perpolitikan yang terjadi saat ini.

“Saya heran, Panwas belum pernah berdiskusi masalah hukum terkait Pilkada. Kepolisian juga. Padahal kalau saya dimintai pendapat, situasi yang terjadi di Fakfak saat ini, banyak pelanggaran pidana yang dilakukan penyelenggara Pilkada,” ujar Kajari. “Kalau saya lihat, baik di Panwas maupun di KPU, tidak ada orang yang berlatar belakang di bidang hukum. Makanya, banyak pernyataan yang justru menabrak hukum. Kalau ada yang lapor ke Gakkumdu, saya akan pidanakan orang yang menabrak aturan dan membuat kekacauan politik itu. Masa, memberikan pernyataan menabrak hukum di depan Kapolres, Ketua PN dan ada saya. Dikira kami ini bodoh, apa,” lanjut mantan jaksa eksekutor napi narkoba jilid I itu.

Bagi Jefri, pihaknya hanya fokus pada masalah hukumnya. Faktor keamanan dan politik daerah, sudah ada yang mengurusi. Tetapi menurutnya, jangan sampai menabrak perundang-undangan, dengan alasan situasional.

“Jika aturan ditegakkan, maka situasi politik di Fakfak tidak akan parah seperti saat ini. Pleno KPU itu harusnya hanya membahas pelaksanaan hasil musyarawah sengketa saja. Tapi yang terjadi saat ini, membuat kacau,” kata Kajari.

Kajari berharap, semua pihak memposisikan diri kembali pada pakem hukum. Jika tidak puas, maka ada jalur hukum yang masih bisa ditempuh. Kajari juga mengingatkan bahwa, ancaman pidana Pilkada hingga 6 tahun kurungan. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Masuk Dalam Daerah Yang Diwaspadai, TNI Polri Perkuat Soliditas

Fakfak_ Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang tinggal dalam ...

One comment

  1. Bisa2 kembali ke hukum rimba lagi kalau sdh tdk taat dengan hukum yang berlaku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *