Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus berkomitmen mengembangkan budaya literasi hingga ke tingkat kampung. Kepala Bidang Perpustakaan, Waliani Woretma, S.Sos, menegaskan bahwa keberadaan perpustakaan kampung merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintahan kampung.
Menurut Waliani, keberadaan perpustakaan kampung menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di masyarakat. Dana desa yang selama ini digulirkan pemerintah sebenarnya sudah membuka ruang bagi pengembangan sektor pendidikan, termasuk pembangunan dan pengelolaan perpustakaan di kampung.
“Sesuai dengan ketentuan penggunaan dana desa, 10 persen di antaranya dapat dimanfaatkan untuk bidang pendidikan. Nah, di dalamnya termasuk pengembangan perpustakaan kampung,” ujar Waliani saat ditemui di Fakfak.
Ia menambahkan, dalam lomba kampung tahun 2024, salah satu indikator penilaian wajib adalah keberadaan perpustakaan kampung. Namun, dari total 142 kampung di Kabupaten Fakfak, saat ini baru sekitar 10 kampung yang memiliki perpustakaan aktif.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fakfak terus berupaya menambah jumlah perpustakaan kampung secara bertahap. Hingga tahun 2025, dinas ini telah membangun empat gedung perpustakaan baru, yakni di:
Kampung Sekartemen (Distrik Listrik Tengah)
Kampung Ugar (Distrik Kokas)
Kampung Mas (Distrik Karas)
Kampung Wirabuan (Distrik Wartutin)
Pembangunan empat perpustakaan tersebut dapat terealisasi karena kampung-kampung tersebut telah menyediakan lahan hibah untuk pembangunan.
“Kami harap kampung-kampung lain dapat menyusul dengan menyiapkan lahan hibah agar bisa kami anggarkan untuk pembangunan pada tahun-tahun mendatang,” jelasnya.
Waliani menekankan bahwa pembentukan perpustakaan kampung dimulai dari tingkat pemerintahan kampung sendiri.
“Pembentukannya harus melalui SK Kepala Kampung dan kepengurusannya pun ditetapkan lewat SK yang sama. Kami dari OPD teknis siap memfasilitasi kebutuhan seperti gedung, rak buku, komputer, hingga bahan bacaan melalui dukungan dana dari pemerintah kabupaten,” terang Waliani.
Menurutnya, perpustakaan kampung bukan hanya untuk anak-anak, melainkan untuk seluruh elemen masyarakat mulai dari remaja, orang tua, hingga warga dengan keterbatasan fisik.
“Perpustakaan kampung adalah pusat belajar nonformal. Kalau sekolah hanya enam jam, maka di luar itu anak-anak bisa belajar dan berinteraksi di perpustakaan. Literasi bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami dan mengelola informasi untuk kemajuan,” ujarnya penuh semangat.
Waliani berharap agar seluruh kepala kampung di Fakfak dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan perpustakaan di wilayahnya masing-masing. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, maka pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing dapat terwujud.
“Siapa yang menguasai ilmu, maka dia menguasai dunia. Mari kita mulai dari kampung, dari perpustakaan, untuk mencerdaskan generasi Fakfak masa depan,” pungkasnya.***
