Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Wahyu Hidayat
INFOFAKFAK.COM_ Elizabeth Bahba, S.Th., anggota Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB wakil perempuan, mendapat banyak titipan aspirasi dari masyarakat di Distrik Wartutin dan Fakfak Barat, saat melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Perempuan, Agama dan Masyarakat Pada Umumnya, yang berlangsung pada Sabtu, 23 Desember 2023.
Lis Bahba, sapannya, merupakan tokoh perempuan asal Fakfak yang telah dikenal luas di tanah Papua. Perjuangan dan keberpihakannya kepada perempuan Papua, menjadikannya sebagai tokoh yang diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan Papua.
Dalam kegiatan penyaluran aspirasi yang berlangsung di Kantor Distrik Wartutin tersebut, Lis Bahba menyampaikan, kehadirannya di Distrik Wartutin adalah untuk menyerap aspirasi dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, sekaligus untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat.
“Kami harus tahu masalah apa yang sedang terjadi di masyarakat. Termasuk masalah dana otsus, masalah adat, masalah perempuan serta masalah yang lain. Kami harus tahu apakah hal tersebut sudah sesuai harapan masyarakat Papua. Tujuannya ialah agar masyarakat Papua mampu mengatur dirinya sendiri,” jelas Lis Bahba.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Abdolla Baraweri anggota MRPB Kelompok Kerja Adat, Kepala Distrik Wartutin, para kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Hasan Woretma Kepala Distrik Wartutin menyampaikan harapannya, agar MRPB memperhatikan masalah di DPRK jalur Otsus di Kabupaten Fakfak, karena jumlah Petuanan Raja ada 7, sedangkan DPRK akan diisi 5 kursi saja.
“Hal ini perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Hasan Woretma.
Sedangkan Marselina kabes, meminta MRPB juga memperhatikan masalah penerimaan TNI Polri, yang diharapkan lebih memprioritaskan orang Papua.
Titipan aspirasi lainnya yang mengemuka dalam kegiatan tersebut antara lain, penerimaan PNS dengan perbandingan 80.20 juga harus terealisasi dengan benar; adanya kartu berobat khusus orang Papua agar layanan kesehatan lebih cepat; adanya pendampingan bagi penggunaan dana otsus; serta perlunya dibangun Balai Latihan Kerja bagi orang Papua.
Lis Bahba lebih lanjut mengatakan, bahwa salah satu tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah, maka aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada MRPB tersebut akan disalurkan kepada pemerintah. ***
