Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Amryn Landupa
INFOFAKFAK.COM, – Gelombang pengaduan kasus dugaan skandal kekerasan seksual yang menjerat oknum pejabat Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) berinisial BM kian kencang bergulir. Bermula dari keberanian satu orang tua korban yang membuat laporan awal, penanganan kasus di Mapolres Fakfak kini memasuki babak baru.
Kabar mengenai telah diamankannya BM di kantor polisi untuk menjalani proses penyelidikan intensif mendadak viral di media sosial. Mengetahui terduga pelaku sudah berada di Polres Fakfak, para orang tua dari mahasiswi lain turut berdatangan membawa putri mereka guna memberikan keterangan resmi kepada penyidik.
Namun di tengah proses hukum yang berjalan di kepolisian, klaim Direktur Polinef, Muhammad Nuh, yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan BM dari jabatannya, tak lantas memuaskan publik dan keluarga korban.
Sorotan kini tertuju pada keabsahan sanksi tersebut. Publik dan keluarga korban menanti bukti nyata apakah penonaktifan itu baru sebatas pernyataan lisan di hadapan wartawan demi meredam gejolak, atau sudah dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Kepastian hitam di atas putih dari kementerian dinilai sangat krusial. Pasalnya, BM menduduki posisi yang sangat strategis sebagai Wakil Direktur I (Wadir I) Bidang Akademik, jabatan vital yang berurusan langsung dengan seluruh proses perkuliahan, evaluasi nilai, hingga nasib akademis para mahasiswa.
Sebagai salah satu kampus perguruan tinggi ternama di Kabupaten Fakfak yang setiap tahunnya mencetak lulusan sarjana, penonaktifan pejabat di jabatan vital akademis tidak cukup hanya dengan penyampaian lisan. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), segala sanksi dan pergantian jabatan struktur wajib memiliki payung hukum resmi dari pemerintah pusat agar keputusan akademis di kampus Jalan Kadamber tersebut tetap sah dan tidak cacat hukum.
Infofakfak.com terus mengupayakan konfirmasi resmi dari pihak manajemen Polinef dan kementerian terkait untuk memastikan keberadaan bukti fisik SK penonaktifan tersebut.
Rekam jejak hubungan kerja antara Direktur Polinef, Muhammad Nuh, dan BM keduanya diketahui sama-sama meniti karier dari bawah sebagai dosen biasa di Polinef sejak tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, Muhammad Nuh dipercaya memimpin sebagai Direktur, sementara BM diangkat menduduki posisi strategis sebagai Wadir I.
Pengangkatan BM ke kursi pimpinan kampus ternama ini kini menuai pertanyaan besar. Pasalnya, rekam jejak kelam BM bukanlah rahasia baru di Kabupaten Fakfak. Berdasarkan arsip pemberitaan beritaLima pada Oktober 2018 lalu, BM pernah tersandung kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswanya sendiri hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Fakfak.
Merebaknya kembali dugaan skandal serupa yang kini menyeret 8 mahasiswi baru memantik keprihatinan mendalam. Publik mempertanyakan bagaimana seorang pendidik dengan rekam jejak masalah hukum di masa lalu bisa lolos verifikasi etika hingga diberi wewenang jabatan strategis yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa.
Kini, keseriusan manajemen Polinef dan Kementerian dalam menyelesaikan skandal ini benar-benar diuji. Publik dan keluarga korban menanti pembuktian nyata, apakah respons penonaktifan yang disampaikan Direktur Muhammad Nuh di hadapan wartawan sungguh-sungguh ditindaklanjuti hingga terbitnya SK resmi Kementerian, atau sekadar penenang lisan semata. Tim Infofakfak.com bersama masyarakat akan terus mengawal perkembangan kasus ini tahap demi tahap hingga proses hukum di Polres Fakfak dan kepastian administratif dari pemerintah pusat terang benderang.***
