SORONG – Pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat dinilai anggota DPRD Kota Sorong, Agustie CR. Sagrim,ST gagal total. Ia mengatakan demikian karena dari prosesntase keberhasilan penggunaan dana Otsus tersebut, indikatornya diukur di daerah-daerah. ”Yang selama ini terjadi, uang Otsus itu dipakai sebagai bargaining politik, bukan dipakai untuk kepentingan orang Papua, salah kaprah dalam pemanfaatan dana Otsus. Terkecuali kabupaten kota yang mayoritas penduduknya orang asli Papua,”ujar Gustie Sagrim yang juga Ketua Fraksi Gerakan Perjuangan Nurani Rakyat DPRD Kota Sorong.
Dikatakan Gustie Sagrim, kabupaten yang mayoritas penduduknya orang Papua jelas bahwa mau dipakai dan dijabarkan dalam bentuk apapun, pemanfaatannya pasti untuk orang Papua. Ia pun mencontohkan Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan daerah pemekaran di wilayah Manokwari.
”Kabupaten yang mayoritas penduduknya orang Papua, ketika dana Otsus dipakai untuk membangun jalan, pasti dinikmati oleh orang Papua. Yang jelas,kepala daerah jangan manfaatkan dana Otsus untuk pencitraan,”tandasnya. Ia menambahkan, kalau daerah kabupaten-kota yang penduduknya majemuk tidak serta merta dana tersebut dipakai untuk kebutuhan pembangunan fisik.
Lanjut dikatakan, cikal bakal hadirnya dana Otsus merupakan sesuatu yang mahal. ”Dana Otsus ada karena tangis dan darah orang Papua. Orang Papua punya darah baru barang itu (Otsus, Red) ada. Masa sampai hati kalau pemimpin di daerah menyalahgunakan dana Otsus untuk kepentingan lain,”ujarnya.
Bahwa salah satu point penting hadirnya Otsus itu karena nilai tawar politik agar Papua tidak menuntut merdeka (lepas dari NKRI). Menurutnya, pemanfaatan dana Otsus berhasil di Papua. Indikatornya masyarakat dapat berobat geratis, dilindungi hak-haknya dan lainnya.
“Papua Barat mana?, mungkin karena provinsi ini lahir cesar jadi, orang yang memimpin juga tidak ada hati yang baik untuk membangun orang Papua,”sorotnya seraya menambahkan bahwa membangun Papua ini pemimpin harus menggunakan hati, tapi kalau politik lebih diutamakan orang Papua tidak akan sejahtera.
Menurutnya pemanfaatan alokasi dana Otsus disemua bidang gagal. ”Coba dicek ke sekolah-sekolah, apa ada orang Papua yang sekolah gratis, biaya operasi di rumah sakit ada gratis, ada pemberdayaan yang signifikan kepada orang Papua, tidak ada,”tukasnya.
“Di Kota Sorong ini tidak ada orang Papua yang sekolah gratis, padahal uang otsus besar. Soal berapa besar dana otsus untuk pendidikan saya belum tau, tapi coba dicek ke pinggir-pinggir kota ini, banyak anak-anak papua yang putus sekolah karena tidak mampu biayai pendidikan, akhirnya jadi pengangguran, kacau, pencuri, dan bikin pemerintah pusing,”pungkasnya. (ris)
Sumber : radarsorong.com
Memang benar.. Tapi bukanx yg makan org pedatang ee… Yg atur negeri ini siapa ? Semua rata2 sekarang kepala dinas org papua.. Sampe ke tingkat kepala kampung..