Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM, — Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, melayangkan jawaban resmi atas berbagai masukan dari fraksi DPRK dalam Sidang Paripurna terkait perubahan APBD 2025. Acara yang digelar di ruang utama DPRK ini menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menyelaraskan harapan pembangunan daerah. Senin, 29 September 2025.
Apresiasi dan Prinsip Keterbukaan
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan penghargaan kepada anggota DPRK yang telah menyumbangkan kritik dan ide konstruktif pada pembahasan sebelumnya. Menurutnya, perspektif fraksi-fraksi dan kelompok khusus menjadi pijakan penting dalam merumuskan revisi anggaran yang lebih matang.
Strategi Peningkatan Pendapatan
Menanggapi sorotan tentang target pendapatan daerah, Pemda Fakfak bakal memacu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta meninjau ulang peraturan daerah terkait pajak dan retribusi untuk membuka ruang fiskal baru yang realistis.
Efisiensi Belanja & Akuntabilitas
Untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala dari setiap program. Pemda juga akan memperkuat sistem monitoring melalui aplikasi Simoneva (Sistem Monitoring dan Evaluasi) berbasis digital untuk memantau realisasi anggaran secara transparan.
Prioritas Kesehatan & Pendidikan
Walau tidak lagi dikategorikan sebagai “mandatory spending” pasca UU No. 17/2023, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas. Bupati menegaskan bahwa anggaran kesehatan 2025 akan tetap dialokasikan di atas 10% dari total APBD untuk menjaga mutu layanan kesehatan bagi warga.
Permasalahan distribusi obat di puskesmas, menurutnya, telah ditanggapi dengan penjadwalan rutin dan penguatan sistem pengawasan agar stok dan mutu pelayanan tetap stabil.
Pemberdayaan Potensi Lokal
Merespons sorotan mengenai ekonomi kerakyatan, Bupati menyetujui peningkatan alokasi anggaran untuk sektor perkebunan pala melalui dukungan produksi, promosi, dan insentif investasi. Di samping itu, gagasan pembangunan pasar tani juga mendapat perhatian, meski diperlukan kajian mendalam agar manfaatnya maksimal bagi masyarakat.
Infrastruktur & Akses Pedagang
Isu pasar rakyat Tumburuni yang dinilai belum tertata rapi tak luput dari tanggapan. Pemerintah sedang mencari alternatif agar pedagang memperoleh ruang jual yang layak meski akses jalan terbatas. Untuk ruas jalan Kayuni–Kokas yang kewenangannya di provinsi, Pemda akan mengajukan kembali penggunaan dana untuk perbaikan pada APBD 2026.
Adat & Kelembagaan Lokal
Untuk memperkuat identitas budaya dan kapasitas adat, Pemda mengalokasikan Rp 500 juta sebagai hibah penyelenggaraan Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam pembangunan lokal.
Postur APBD & Harapan Sinergi
Laporan dari Badan Anggaran DPRK menunjukkan bahwa pendapatan daerah naik Rp 430 juta menjadi Rp 44,31 miliar, sedangkan belanja juga bertambah ke kisaran Rp 1,45 triliun. Defisit dan pembiayaan tidak berubah dari versi awal.
Menutup jawabannya, Bupati mengajak semua pihak untuk menjalin sinergi agar realisasi pembangunan daerah betul-betul efektif:
“Tidak ada superman, tapi ada superteam,” tegasnya, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci sukses APBD Perubahan 2025.
Sidang paripurna ini dihadiri unsur Forkopimda, OPD, tokoh adat, agama, dan masyarakat umum, menunjukkan bahwa perubahan APBD bukan urusan partai atau birokrasi semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.***
