Home / Headline / Keuangan Pilkada Masih Ruwet

Keuangan Pilkada Masih Ruwet

Suasana Raker DPRD membahas dana hibah Pilkada
Suasana Raker DPRD membahas dana hibah Pilkada

Fakfak_ DPRD Kabupaten Fakfak, untuk kali kesekian, kembali menggelar rapat kerja membahas dana hibah penyelenggaraan Pilkada yang tinggal 7 bulan lagi itu. Selain dihadiri KPUD Fakfak, rapat yang digelar di ruang rapat komisi ini, juga dihadiri oleh Panwas, Sekretaris Kabupaten Fakfak beserta jajaran, Kapolres dan beberapa anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD, Semuel Hegemur, memimpin rapat yang cukup hangat ini.

Permasalahan pencairan dana hibah Pilkada yang dicairkan secara bertahap, menjadi pokok bahasan. KPU selama ini keberatan dengan mekanisme pencairan yang “diicrit-icrit” alias dicairkan bertahap, sebab hal itu dianggap bisa menghambat tahapan Pilkada. Bahkan beberapa waktu lalu, Ketua KPUD Kabupaten Fakfak, Zainudin S Hakim, sempat memberikan statemen, jika memang dana Pilkada belum siap, sebaiknya Pilkada diundur.

Mendampingi Sekretaris Kabupaten, Sekretaris DPPKAD Handayani beralasan bahwa, pencairan secara bertahap memang sudah diatur demikian, dan itu untuk memudahkan pengawasan.

Ketua KPUD Zainudin S Hakim menghendaki agar dana hibah Pilkada sebesar 20 miliar itu dapat dicairkan segera. Zainudin sempat curhat, bahwa untuk tahapan Pilkada, pihaknya harus hutang. Termasuk saat pelantikan anggota KPUD PAW beberapa waktu lalu.

“Dana Pilkada adalah dana spesial. Pencairannya pun spesial. Dalam aturan, dana Pilkada bahkan bisa mengambil dari dana manapun, sebab itu merupakan dana spesial. Jangan sampai proses Pilkada tersandera soal anggaran.” Kata Zainudin.

Pimpinan sidang, Semuel Hegemur juga mengkritik kinerja DPPKAD yang dianggap berbelit-belit.

“Kalau masih dibahas, mereka sibuk menghubungi kami di dewan ini. Giliran pencairan, kami digiring kesana kemari. Kami saja seperti itu, bagaimana orang lain,” ujar Semuel.

Sekretaris Kabupaten, Husein Thofer mengingatkan bahwa, masalah dana hibah adalah pintu masuk yang paling mudah bagi BPK. Untuk itu, soal dana hibah harus hati-hati.

“Penggunaan dana hibah dalam Pilkada, adalah yang pertama kalinya. Jadi semua pihak harus hati-hati, agar tidak ada celah kesalahan yang berujung pidana,” ujar Husein Thofer.

Rapat kerja ini masih belum memberikan solusi tuntas. Nampaknya, KPUD, Panwas dan kepolisian, harus tunduk pada aturan bahwa, dana hibah memang dicairkan secara bertahap. Dan jika kurang, bisa dianggarkan kembali. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Masuk Dalam Daerah Yang Diwaspadai, TNI Polri Perkuat Soliditas

Fakfak_ Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang tinggal dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *