
Reporter: Sri Mariati
INFOFAKFAK.COM— Nada tegas disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., saat bertatap muka dengan para kepala kampung se-Distrik Teluk Patipi, Jumat, 11 Juli 2025 di Kampung Mawar. Dalam kunjungan kerjanya, Bupati tidak hanya menyoroti kemajuan layanan listrik 24 jam dan pembangunan infrastruktur jalan, namun juga menyentil keras melakukan praktik pengelolaan dana kampung yang tidak transparan.
“Saya tegaskan, dana kampung bukan untuk dikelola sesuka hati. Jika selama ini ada yang bermain-main, sekarang waktunya berubah. Pola lama itu dihentikan,” tegas Bupati Samaun di hadapan para aparat kampung.
Inspektorat Turun Gunung, Pengawasan Diperketat
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Inspektorat Provinsi Papua Barat, yang kini dinakhodai oleh seorang jaksa, untuk melakukan audit dan pengawasan intensif terhadap pengelolaan dana desa di lapangan.
“Saya sudah minta agar tim pengawasan diturunkan langsung ke kampung-kampung. Tahun ini tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” katanya.
Perintah Langsung Presiden Prabowo
Menariknya, isu ini ternyata menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Bupati Samaun, dalam pertemuan nasional bersama kepala daerah, Presiden secara terbuka merasa masih maraknya Merujuk pada dana kampung di wilayah Papua.
“Presiden berpesan agar kepala daerah benar-benar mengawasi. Fakfak harus jadi contoh daerah yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Peringatan Serius untuk Selamatkan Kampung
Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa era pengelolaan dana kampung secara tertutup sudah berakhir. Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang akuntabel demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat kampung.
“Kalau ada yang masih nekat, saya pastikan sendiri akan saya proses. Ini soal masa depan kampung dan kesejahteraan rakyat,” tutup Bupati.***
Infofakfak.com Informasi Seputar Kota Fakfak