Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Sebanyak 80 putra-putri terbaik Kabupaten Fakfak resmi dikukuhkan sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Kabupaten Fakfak Tahun 2026 dalam upacara pengukuhan yang berlangsung di Gedung KONI Fakfak, Minggu 16 Agustus 2026.

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Sebanyak 80 anggota Paskibra ini akan menjalankan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada rangkaian upacara yang berlangsung di Stadion 16 November Fakfak.

Bupati Samaun Dahlan dalam Berbagainya menegaskan, pengukuhan Paskibra bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan bentuk kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada generasi muda pilihan Kabupaten Fakfak.

“Kalian adalah putra-putri pilihan Kabupaten Fakfak. Kalian telah melalui proses seleksi, pelatihan, pelatihan dan tempaan kedisiplinan yang tidak mudah,” ujar Bupati.

Ia meminta seluruh anggota Paskibra menjadikan proses yang telah dilalui sebagai pengalaman berharga momentum sekaligus untuk membentuk karakter yang tangguh, disiplin, bertanggung jawab, memiliki keteladanan serta mencintai tanah air.

Menurut Bupati, tugas Paskibra tidak hanya berkaitan dengan kemampuan baris-berbaris dan tata upacara. Lebih dari itu, Paskibra menjadi bagian dari proses pembentukan karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, loyalitas, tanggung jawab dan semangat kebangsaan.

Saat berdiri tegak di hadapan Sang Merah Putih, para anggota Paskibra diminta memahami bahwa bendera tersebut merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, Bupati berpesan agar amanah tersebut dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan tidak dianggap sebagai beban.

“Jangan pernah merasa bahwa tugas ini adalah beban. Jadikan sebagai kebanggaan sekaligus bentuk pengabdian kepada daerah, bangsa dan negara,” tegasnya.

Bupati Samaun juga mengingatkan bahwa para anggota Paskibra merupakan bagian dari masa depan Kabupaten Fakfak. Pengalaman dan nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan diharapkan menjadi bekal untuk tumbuh sebagai generasi muda yang mampu membawa Fakfak semakin maju, mandiri, aman dan sejahtera, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta persatuan dan kesatuan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan penghargaan kepada para pelatih, pembina, panitia, TNI, Polri, perangkat daerah, sekolah serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses seleksi, pelatihan dan pelatihan hingga para anggota Paskibra yang dikukuhkan.

Apresiasi juga disampaikan kepada para orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan selama anak-anak mereka mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

Kepada seluruh anggota Paskibra, Bupati berpesan agar selalu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah dan Kabupaten Fakfak.

“Laksanakan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, keikhlasan dan semangat nasionalisme. Tidak ada bahwa kalian layak mendapatkan kepercayaan ini,” pesannya.

Pengukuhan Paskibra bukan sekedar seremoni menjelang peringatan kemerdekaan. Tugas mengibarkan Merah Putih menjadi kehormatan sekaligus ruang bagi generasi muda Fakfak untuk belajar tentang disiplin, tanggung jawab, pengabdian dan kecintaan kepada tanah air.

Dari 80 putra-putri pilihan inilah diharapkan tumbuh generasi yang tidak hanya mampu menjaga Merah Putih tetap berkibar, tetapi juga ikut membawa Fakfak semakin maju di masa depan.***

The post 80 Paskibra Fakfak Dikukuhkan, Bupati Samaun Dahlan: Jadikan Tugas Ini Kebanggaan dan Pengabdian appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bupati Fakfak Samaun Dahlan secara resmi meluncurkan aplikasi SI CESA (Sistem Integrasi Cepat Pelayanan Terpadu Santun) di RSUD Fakfak sebagai langkah mempercepat pelayanan, memperbaiki tata kelola, serta menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan humanis.

Peluncuran aplikasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik, unsur Forkopimda, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Senin, 3 Juli 2026.

SI CESA merupakan bagian dari implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diinisiasi oleh Direktur RSUD Fakfak. Inovasi ini diharapkan mampu mempermudah alur pelayanan pasien, memperkuat koordinasi antarunit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Fakfak.

Dalam sambutannya, Bupati Samaun Dahlan menegaskan bahwa kehadiran SI CESA harus menjadi terobosan nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis.

Bupati mengatakan, pelayanan kesehatan bukan hanya berbicara tentang fasilitas dan teknologi, tetapi juga menyangkut kepedulian serta nilai kemanusiaan dari para tenaga medis.

“Pekerjaan tenaga medis ini sangat humanis dan bernilai dunia-akhirat. Mengurus orang sakit adalah pekerjaan yang mulia, membutuhkan pendekatan yang berbeda, penuh kepedulian, kesabaran, dan tanggung jawab. Saya berharap inovasi SI CESA benar-benar diterapkan dan terus dievaluasi agar alur pelayanan semakin baik dari waktu ke waktu,” tegas Bupati Samaun.

Bupati juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk terus memperkuat sektor kesehatan, mulai dari pemenuhan fasilitas pelayanan, sarana prasarana, hingga peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga medis.

Menurutnya, hasil koordinasi dengan jajaran Kementerian Kesehatan di Jakarta menjadi bagian dari upaya Pemkab Fakfak dalam memperjuangkan dukungan untuk penguatan pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis di RSUD maupun puskesmas yang tersebar di wilayah Fakfak.

Terkait kebutuhan sumber daya manusia, Bupati menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pendidik saat ini telah lebih terpenuhi, sehingga perhatian pemerintah daerah diarahkan pada penguatan sektor kesehatan yang masih membutuhkan tambahan tenaga profesional.

“Kalau berbicara kekurangan tenaga medis, pemerintah daerah siap melakukan penambahan sesuai kebutuhan. Bahkan hingga 1.000 tenaga kesehatan dapat kita siapkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Fakfak,” ujarnya.

Bupati menegaskan, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan hadirnya SI CESA serta penguatan sumber daya manusia kesehatan, Pemerintah Kabupaten Fakfak optimistis pelayanan kesehatan daerah semakin maju, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.***

The post Tingkatkan Layanan Kesehatan, Bupati Samaun Dahlan Luncurkan SI CESA dan Siapkan Penambahan 1.000 Nakes appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Fakfak melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengambil langkah penguatan layanan pendidikan anak usia dini dengan membentuk Gugus PAUD bagi Distrik Kramongmongga dan Distrik Kayauni.

Kegiatan pembentukan Gugus PAUD tersebut berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026, dan dipusatkan di Distrik Kramongmongga. Pembentukan gugus ini menjadi bagian dari persiapan implementasi Kurikulum PAUD 2026, sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak usia dini di tingkat distrik.

Melalui Gugus PAUD, satuan pendidikan diharapkan memiliki wadah koordinasi yang dapat memperkuat kerja sama antarpendidik, berbagi praktik pembelajaran yang baik, serta meningkatkan kapasitas guru dan pengelola PAUD dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Distrik Kramonmongga. Kepala Distrik Kramongmongga, Husin Iha, S.Sos., MM, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Gugus PAUD yang melibatkan dua distrik tersebut.

Menurut Husin, pengembangan pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dalam mempersiapkan generasi sejak masa awal pertumbuhan. Oleh karena itu, keberadaan Gugus PAUD diharapkan mampu menjadi wadah penguatan bagi para pendidik dalam meningkatkan mutu pembelajaran di wilayah Distrik Kramongmongga.

“Pendidikan anak usia dini merupakan dasar penting dalam membentuk karakter dan kemampuan anak. Dengan adanya Gugus PAUD ini diharapkan para pendidik dapat semakin memperkuat kerja sama serta meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di Distrik Kramongmongga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah distrik akan terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada peningkatan PAUD sebagai fondasi awal dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Sementara itu, pembentukan Gugus PAUD Kramongmongga-Kayauni menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menerapkan penerapan Kurikulum PAUD 2026. Melalui wadah tersebut, lembaga PAUD diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan pendidikan serta memperkuat peran guru dalam proses pembelajaran.

Dengan terbentuknya Gugus PAUD di Distrik Kramongmongga dan Distrik Kayauni, diharapkan kolaborasi antar lembaga pendidikan anak usia dini semakin baik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun kualitas generasi Fakfak melalui pendidikan sejak usia dini.***

The post Perkuat PAUD 2026, Disdikpora Fakfak Bentuk Gugus PAUD Kramongmongga-Kayauni appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Suasana demokrasi tingkat kampung di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, berlangsung aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Babinsa Koramil 1803-04/Karas, Kopka Irianto Patur, hadir memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pemilihan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) Kampung Tuberwasa, Distrik Karas. Rabu, 29 Juli 2026.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung yang demokratis, transparan, dan kondusif. Pendampingan dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan aman, lancar, serta tetap menjaga situasi yang harmonis di tengah masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan Ketua dan Anggota BAPERKAM Kampung Tuberwasa mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat. Warga mengikuti setiap tahapan dengan tertib serta menjunjung tinggi semangat musyawarah, kebersamaan, dan demokrasi dalam menentukan wakil masyarakat yang akan membawa serta memperjuangkan aspirasi kampung.

BAPERKAM memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, terutama dalam menampung aspirasi masyarakat, memperkuat komunikasi antara pemerintah kampung dan warga, serta mendukung pemancaran pembangunan kampung. Oleh karena itu, proses pemilihan diharapkan dapat melahirkan pengurus yang amanah, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap kemajuan Kampung Tuberwasa.

Kopka Irianto Patur menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan Babinsa bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama proses pemilihan berlangsung, sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah kampung, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas Babinsa untuk membantu menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Kami berharap Ketua dan Anggota BAPERKAM yang terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik, mampu bekerja sama dengan pemerintah kampung, serta bersama-sama membangun Kampung Tuberwasa menjadi lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kebersamaan dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung kemajuan pembangunan kampung di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak.

Kegiatan pemilihan Ketua dan Anggota BAPERKAM Kampung Tuberwasa tersebut berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Implementasi demokrasi kampung ini menjadi wujud komitmen bersama masyarakat dalam menjaga nilai kebersamaan serta mendukung tata kelola pemerintahan kampung yang baik.***

The post Babinsa Karas Kawal Demokrasi Kampung, Pemilihan BAPERKAM Tuberwasa Berjalan Aman dan Kondusif appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Fraksi Amanat Bintang Sejahtera DPR Kabupaten Fakfak menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Sidang Kedua Tahun 2026 DPRK Fakfak melalui penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Amanat Bintang Sejahtera yang dibacakan oleh Erni Fajar Wa Ode, S.Ak, selaku pelapor fraksi. Selasa, 21 Juli 2026.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak atas kerja keras dan komitmen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Fraksi menilai, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal. Menurut fraksi, setiap rupiah anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya program pelayanan publik yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat realisasi anggaran rendah, mengidentifikasi penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta menyiapkan langkah strategis agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera juga memberikan perhatian terhadap saldo akhir kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 yang mencapai lebih dari seratus miliar rupiah.

Fraksi berpandangan bahwa saldo tersebut merupakan potensi fiskal yang harus dimanfaatkan secara produktif, bukan hanya menjadi dana mengendap. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkannya melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan investasi daerah, pengembangan sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, serta pemberdayaan UMKM untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi Amanat Bintang Sejahtera juga menyoroti persoalan konektivitas transportasi laut di Kabupaten Fakfak yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi masyarakat.

Sebagai wilayah pesisir dan kepulauan, transportasi laut dinilai menjadi urat nadi perekonomian daerah. Keterbatasan akses transportasi laut menuju wilayah strategis seperti Kota Sorong hingga Jayapura berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, serta investasi.

Atas kondisi tersebut, fraksi merekomendasikan agar peningkatan konektivitas transportasi laut menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Dalam bidang ketertiban umum dan ekonomi masyarakat, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera meminta Pemerintah Daerah segera melakukan penataan Pasar Thumburuni, khususnya area lantai II, serta Pasar Kelapa Dua.

Fraksi menilai kawasan perdagangan tersebut harus kembali difungsikan secara optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta memastikan pasar menjadi ruang ekonomi rakyat yang produktif.

Selain itu, fraksi mengingatkan agar seluruh aset daerah yang telah dibangun menggunakan anggaran publik segera difungsikan.

Fraksi merekomendasikan agar fasilitas pintu masuk Pasar Tanjung Wagom dan Pasar Dulan Pokpok segera dioperasikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung aktivitas perdagangan.

Pengoperasian fasilitas tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya perbaikan akses jalan menuju kawasan pasar agar aktivitas pedagang, pembeli, dan distribusi barang dapat berjalan lebih baik.

Fraksi Amanat Bintang Sejahtera turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Meski demikian, fraksi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian administrasi keuangan, tetapi juga harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Daerah diminta melakukan evaluasi pertumbuhan ekonomi secara berkala melalui berbagai indikator, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan PAD, investasi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, perkembangan sektor unggulan, serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan seluruh proses pembahasan, penjelasan Pemerintah Daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRK Fakfak, serta berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera DPRK Fakfak menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Fakfak dan ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak.***

The post Fraksi ABS DPRK Fakfak Setujui APBD 2025, Minta Kas Daerah Didorong untuk Ekonomi Rakyat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia (KDPNI) DPR Kabupaten Fakfak menyatakan sikap politik dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keenam DPR Kabupaten Fakfak Masa Sidang Kedua Tahun 2026 melalui Pendapat Akhir Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia yang dibacakan oleh Wakil Ketua/Pelapor Fraksi,  Helda Yunita Talla, S.E., pada Selasa 21 Juni 2026.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi KDPNI menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak atas tanggapan serta penjelasan terhadap berbagai pertanyaan, masukan, dan saran yang disampaikan oleh Kelompok Khusus Dewan, Fraksi-Fraksi DPRK Fakfak, serta Badan Anggaran DPRK Fakfak terkait materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi KDPNI menegaskan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban APBD tidak hanya dilihat dari persentase realisasi anggaran maupun capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek penting, seperti ketepatan penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, manfaat belanja daerah, kualitas pekerjaan, pengendalian internal, serta tindak lanjut terhadap berbagai temuan.

Menurut Fraksi KDPNI, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berupaya menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan APBD Tahun 2025 secara optimal. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi KDPNI berpandangan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fraksi juga menilai bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak membutuhkan perubahan yang bersifat substansial. Perubahan tersebut tidak hanya dimaknai pada aspek kepemimpinan maupun perubahan struktur perangkat daerah, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memiliki nilai manfaat jelas serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam rekomendasinya, Fraksi KDPNI meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak segera melakukan penanganan terhadap persoalan piutang pajak daerah yang per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp11.622.708.262,26, yang merupakan akumulasi piutang dari tahun 2021 hingga 2025.

Fraksi juga menyoroti piutang retribusi daerah sebesar Rp593.802.000,00, yang merupakan piutang retribusi jasa umum, khususnya retribusi pasar dari tahun 2019 ke bawah. Pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah penyelesaian agar tidak menjadi beban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Fraksi KDPNI memberikan perhatian terhadap penyertaan modal daerah pada PD Mbiah Pohi periode 2010–2025 dengan nilai akumulasi sebesar Rp14.343.243.599,33. Fraksi merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi, termasuk audit atau langkah penanganan lainnya, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak menjadi beban pencatatan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi KDPNI mendukung pemerintah daerah untuk melakukan langkah strategis melalui pemetaan potensi sumber pendapatan baru, penguatan regulasi, perbaikan mekanisme pungutan, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik dan potensi daerah.

Fraksi KDPNI juga meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap persoalan aset tanah milik pemerintah daerah yang dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan berbagai persoalan, termasuk tindakan pemalangan dan proses hukum.

Pemerintah daerah diminta segera melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh aset tanah milik daerah, terutama aset yang berpotensi menimbulkan persoalan, serta memastikan kelengkapan dokumen administrasi sebagai bentuk pengamanan aset pemerintah daerah.

Sebagai langkah strategis penyelesaian persoalan daerah, Fraksi KDPNI merekomendasikan pembentukan Forum Kemitraan Bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, penegak hukum, akademisi, kelembagaan agama, dan adat.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bersama dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan daerah sehingga tidak terus menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Fakfak.

Fraksi KDPNI juga mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan setiap perencanaan dan penganggaran benar-benar mendukung program prioritas yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Fraksi meminta pemerintah daerah agar tidak memaksakan perencanaan program kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan sulit dilaksanakan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan, sebagaimana yang terjadi pada beberapa OPD dalam Tahun Anggaran 2025.

Setelah melalui seluruh rangkaian pembahasan, kajian Kelompok Khusus Dewan, pandangan fraksi-fraksi, serta pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK Fakfak, Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak.***

The post Fraksi KDPNI DPRK Fakfak Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemda Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn

INFOFAKFAK.COM, – Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Gerbang Rakyat) DPR Kabupaten Fakfak menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sikap politik tersebut merupakan keputusan resmi Fraksi Gerbang Rakyat yang merupakan gabungan Partai Gerindra, PKB, dan Hanura, dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Fakfak pada Selasa 21 Juli 2026.

Meski memberikan persetujuan terhadap penetapan Raperda tersebut, Fraksi Gerbang Rakyat tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak, terutama terkait optimalisasi penyerapan anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi, Wakil Ketua sekaligus Pelapor Fraksi Gerbang Rakyat, Burhan Landupa, S.Sos., menyoroti realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 90,70 persen atau sekitar Rp1,31 triliun.

Menurut Fraksi Gerbang Rakyat, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang muncul akibat berbagai kendala teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Secara khusus, Burhan Landupa meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Inspektorat melakukan pengawasan dan audit berkala setiap triwulan terhadap pengelolaan anggaran pada dua sektor pelayanan dasar, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, setiap anggaran yang belum terserap secara optimal perlu menjadi perhatian serius agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Fakfak,” ujar Burhan Landupa saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi.

Selain menyoroti belanja daerah, Fraksi Gerbang Rakyat juga memberikan perhatian terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 96,79 persen atau sekitar Rp1,34 triliun.

Fraksi menilai sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya retribusi daerah, masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, pemerintah daerah didorong melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat secara bertahap.

Burhan menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan program secara matang, terukur, dan berbasis data agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam Pendapat Akhir tersebut, Fraksi Gerbang Rakyat juga menyampaikan rekomendasi terkait penguatan ekonomi masyarakat dengan meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak segera merealisasikan rehabilitasi Pasar Rakyat Sosar di Kampung Sosar, Distrik Kokas.

Pembenahan fasilitas kios dan ruang dagang pascakebakaran dinilai penting untuk memulihkan aktivitas perdagangan masyarakat serta mendukung kembali perputaran ekonomi warga setempat.

Selain itu, Fraksi Gerbang Rakyat mendorong pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan pakaian safari resmi bagi pejabat struktural Eselon II, III, hingga Eselon IV sebagai bagian dari penunjang keseragaman dan kewibawaan aparatur dalam agenda resmi pemerintahan.

Di sisi lain, Fraksi Gerbang Rakyat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat untuk yang ke-11 kalinya.

Namun, fraksi mengingatkan agar seluruh catatan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Gerbang Rakyat ditutup oleh Burhan Landupa dengan pantun bernuansa lokal:

“Memetik pala tomandin di dahan,

Di bawah pohon duduk bersama.

Sebelas kali WTP kita pertahankan,

Bukti negeri tifa pandai menata.”

The post Fraksi Gerbang Rakyat Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Burhan Landupa Desak Audit Pengelolaan Anggaran Pendidikan-Kesehatan appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amrin Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak membuka Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang Kedua Tahun 2026 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Fakfak, Senin 20 Juli 2026, dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, ST. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRK memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-11 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Prestasi WTP ini merupakan bukti adanya peningkatan kualitas perencanaan serta sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Amir Rumbouw dalam pidato pembukaan sidang.

Menurutnya, predikat WTP patut diapresiasi, namun tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Keberhasilan pengelolaan anggaran, kata dia, tidak hanya dilihat dari hasil audit BPK, tetapi juga sejauh mana anggaran daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kualitas anggaran pengelolaan tidak hanya berpedoman pada hasil audit BPK, tetapi yang paling utama adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Catatan serta rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga harus terus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Fakfak mencatat realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan capaian yang cukup baik.

Untuk pendapatan daerah, dari target sebesar Rp1.384.981.347.059,16, terealisasi sebesar Rp1.340.459.307.588,65 atau mencapai 96,79 persen.

Sementara itu, belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp1.455.751.670.258,31 terealisasi sebesar Rp1.311.128.399.441,90 atau sebesar 90,07 persen.

DPRK Fakfak menilai pencapaian tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan. Namun penggunaan anggaran tetap harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain pembahasan LPj APBD 2025, Ketua DPRK Fakfak juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusung segera melengkapi dokumen dua usulan Raperda tambahan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembahasan regulasi daerah dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami hambatan administratif.

Dalam kesempatan yang sama, Amir Rumbouw turut menyampaikan penghargaan kepada mantan Kapolres Fakfak, AKBP Dr. Hendriyana, SE, MH, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Fakfak.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Fakfak yang baru, AKBP Naim Ishak, SH, serta berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

“Selamat datang di negeri Mbaham. Kami berharap di bawah kepemimpinan yang baru, Polres Fakfak dapat terus memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan rasa aman, serta menjaga kepastian hukum yang adil bagi masyarakat,” ujar Amir.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danrem 182/Jazirah Onim, Pj. Sekretaris Daerah Fakfak, pimpinan instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, serta pimpinan dan anggota DPRK Fakfak.***

The post DPRK Fakfak Bahas LPj APBD 2025, Apresiasi WTP ke-11 dan Ingatkan Dampak Anggaran bagi Masyarakat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menggelar Rapat Paripurna Keenam Masa Sidang Kedua Tahun 2026 dengan agenda meliputi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025, Senin 20 Juli 2026.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRK Fakfak tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, MT Nota tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRK sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam menyampaikan pidatonya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Fakfak kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil diraih Kabupaten Fakfak secara berturut-turut.

Menurut Wabup Donatus, keberhasilan tersebut menunjukkan semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ia juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengkonfirmasi rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK demi memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Pada rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak turut memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,38 triliun terealisasi Rp1,34 triliun atau mencapai 96,79 persen.

Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp38,85 miliar atau 87,68 persen, pendapatan transfer sebesar Rp1,26 triliun atau 97,07 persen, serta pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp60,70 miliar atau 89,21 persen.

Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,45 triliun terealisasi Rp1,31 triliun atau 90,07 persen. Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp981,16 miliar, belanja modal Rp147,77 miliar, belanja tidak terduga Rp5,55 miliar, serta belanja transfer Rp176,63 miliar.

Dari sisi pembiayaan, pembiayaan pendapatan dan pembiayaan netto terealisasi 100 persen sebesar Rp70,77 miliar, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp100,10 miliar.

Selain itu, laporan neraca daerah per 31 Desember 2025 mencatat total aset Pemerintah Kabupaten Fakfak sebesar Rp2,77 triliun, total kewajiban Rp2,17 miliar, serta total ekuitas sebesar Rp2,77 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada kontingen Pesparawi, Pesparani, dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Papua Barat asal Kabupaten Fakfak yang telah membawa nama baik daerah melalui berbagai prestasi. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Fakfak dan diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk terus berprestasi.

Mengakhiri pidatonya, Wakil Bupati berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik bersama DPRK Fakfak hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK diharapkan terus memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak.***

The post Paripurna DPRK Fakfak, Pemkab Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Pertahankan WTP ke-11 appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Tiga lembaga keagamaan Kabupaten Fakfak mencatat prestasi yang diterima di tingkat Provinsi Papua Barat. Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak memberikan penghargaan berupa bonus pelatihan senilai total Rp1 miliar yang disampaikan langsung Bupati Fakfak Samaun Dahlan dalam malam syukuran di Rumah Jabatan Bupati Fakfak, Jumat 17 Juli 2026.

Bonus tersebut diberikan kepada tiga lembaga keagamaan, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), dan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KAD), sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para peserta, pembina, dan pengurus yang telah membawa nama Kabupaten Fakfak semakin dikenal melalui prestasi keagamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan penghargaan kepada seluruh kontingen, pelatih, pembina, pengurus lembaga keagamaan, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pelatihan hingga menghasilkan prestasi di tingkat provinsi.

Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap semangat pelatihan, Pemerintah Kabupaten Fakfak memberikan bonus sebesar Rp1 miliar. LPTQ Kabupaten Fakfak menerima Rp400 juta, sementara LPPD dan LP3KAD masing-masing mendapat Rp300 juta.

Malam syukuran tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, MT, jajaran Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pembina, serta perwakilan peserta dari tiga lembaga keagamaan.

Ketua LPTQ Kabupaten Fakfak, Ahmad Uswanas menyampaikan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak yang berhasil meraih predikat Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana.

Prestasi tersebut menjadi catatan bersejarah bagi Kabupaten Fakfak karena berhasil mengakhiri penantian panjang sejak tahun 2008, ketika Fakfak terakhir kali meraih gelar juara umum tingkat provinsi.

Menurut Ahmad Uswanas, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh peserta, pelatih, pembina, pengurus LPTQ, serta dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Fakfak.

“Prestasi ini adalah hasil kolaborasi dan kerja keras semua pihak, terutama perhatian penuh dari Bapak Bupati Samaun Dahlan dan Bapak Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik dalam proses pelatihan,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah mengikuti seleksi lanjutan yang dilaksanakan pengurus tingkat provinsi, dua peserta asal Fakfak dari cabang kaligrafi kembali berhasil lolos sehingga menambah jumlah wakil daerah yang akan tampil di ajang nasional.

Dengan demikian, sebanyak delapan utusan asal Kabupaten Fakfak akan memperkuat Kontingen Provinsi Papua Barat pada MTQ Nasional ke-30 di Semarang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

Mengusung moto “Potensi Lokal Tewer Pala Malakat”, LPTQ Fakfak optimistis para kafilah mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Papua Barat di tingkat nasional.

Sementara itu, mewakili Ketua LPPD Kabupaten Fakfak, Yusuf Tuturop menyampaikan rasa terima kasih atas keberhasilan kontingen Pesparawi Fakfak pada ajang Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat di Manokwari.

Yusuf mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Fakfak yang terus memberikan perhatian sejak tahap hingga persiapan pelaksanaan lomba.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah bukan hanya melalui fasilitas dan kebijakan, tetapi juga melalui kehadiran langsung yang memberikan motivasi bagi para peserta. Perhatian tersebut menjadi energi moral bagi kontingen yang sedang berjuang membawa nama Kabupaten Fakfak di tingkat provinsi.

Ia secara khusus mengapresiasi kehadiran Ibu Bupati Fakfak Nurwidayati Samaun Dahlan yang menyempatkan hadir langsung di Manokwari untuk bertemu dan memberikan semangat kepada kontingen Pesparawi Fakfak.

“Kehadiran Ibu Bupati di kontingen tengah menjadi penyemangat tersendiri bagi anak-anak kami yang sedang berjuang membawa nama Kabupaten Fakfak,” ujar Yusuf.

Yusuf juga menyampaikan penghargaan kepada anggota DPR Provinsi Papua Barat asal daerah pemilihan Fakfak, yakni Saleh Siknun, Amin Ngabalin, dan Cliford Ndarndarmana, yang turut memberikan perhatian dan dukungan kepada kontingen.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Dinas PUPR Fakfak yang ikut membantu kelancaran persiapan hingga pelaksanaan lomba.

Ia menegaskan, keberhasilan Pesparawi merupakan langkah awal menuju agenda besar tahun 2027, ketika Kabupaten Fakfak dipercaya menjadi tuan rumah Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat yang akan mempertemukan kontingen dari Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“LPPD berkomitmen bersama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Fakfak untuk menyukseskan pelaksanaan Pesparawi 2027 serta menjadikan Fakfak sebagai tuan rumah yang ramah, sukses, dan efektif,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LP3KAD Kabupaten Fakfak Silvester Sia mengungkapkan bahwa keberhasilan LPTQ meraih Juara Umum MTQ tingkat Provinsi Papua Barat di Kaimana turut membangkitkan semangat kontingen Pesparani Fakfak saat mengikuti ajang Pesparani Katolik tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Silvester memberikan apresiasi khusus kepada Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, MT, yang setia mendampingi langsung kontingen selama pelaksanaan lomba.

Menurut Silvester, kehadiran pimpinan daerah di tengah perjuangan kontingen menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pembinaan prestasi keagamaan.

“Kehadiran Bapak Wakil Bupati yang terus mendampingi kami sejak sore hingga larut malam menjadi penyemangat luar biasa bagi seluruh kontingen. Anak-anak merasa pemerintah benar-benar hadir bersama mereka,” ujar Silvester.

Atas pencapaian tersebut, kontingen Pesparani Fakfak kini menjadi salah satu penyumbang peserta terbesar di Kontingen Provinsi Papua Barat yang akan berlaga pada Pesparani Nasional di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Silvester berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berlanjut agar proses pelatihan menuju ajang nasional dapat berjalan maksimal.

“Kami berharap dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Fakfak terus diberikan, karena persiapan menuju Pesparani Nasional membutuhkan pelatihan yang panjang, serius, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Malam syukuran upacara keagamaan tersebut ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah yang diikuti pemerintah daerah, pimpinan lembaga keagamaan, para pembina, peserta, serta seluruh tamu undangan.

Keberhasilan LPTQ, LPPD, dan LP3KAD menjadi bukti bahwa pembangunan Kabupaten Fakfak tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan karakter, spiritualitas, dan prestasi generasi muda melalui sinergi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat.***

The post LPTQ, LPPD dan LP3KAD Fakfak Ukir Prestasi, Bupati Samaun Dahlan Berikan Bonus Rp1 Miliar appeared first on Infofakfak.com.