Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM,- Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmen penuh untuk menuntaskan hak-hak masyarakat terkait ganti rugi izin lahan proyek Jalan Alternatif Fakfak–Siboru. Seluruh proses penyelesaian dipastikan berjalan transparan serta sesuai koridor hukum yang sah dan akuntabel.

​Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, ST, MT, menjelaskan bahwa pergeseran jalur atau trase jalan di lapangan dilakukan demi menyesuaikan aspirasi dan penunjukan lokasi langsung dari warga pemilik lahan.

​”Jalan yang kita bangun sekarang merupakan jalan yang awalnya tidak dijadwalkan oleh pemerintah, melainkan ditunjuk oleh keluarga. Penunjukan lokasi tersebut bukan inisiatif dari Dinas PU,” ujar Liza saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 20 Oktober 2026.

​Perubahan alur jalur tersebut membuat sebagian trase baru melintasi kawasan hutan serta kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Meski demikian, Pemerintah Daerah telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) karena jalur ini merupakan akses utama Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Siboru.

​Guna mempercepat proses administrasi, termasuk pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), DLHP saat ini tengah merampungkan revisi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

​Terkait lahan bersertifikat milik warga yang masuk dalam trase baru, Pemkab Fakfak memastikan tidak mengambil langkah sepihak. Pemerintah menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai tim penilai independen agar perhitungan nilai ganti rugi berjalan objektif dan adil.

Guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, DLHP aktif berkonsultasi dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Fakfak untuk memperoleh pertimbangan hukum, sekaligus berkoordinasi erat dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Fakfak terkait aspek pertanahan.

​”Prinsipnya pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan, tetapi harus mempunyai koridor hukum. Nilai yang kita tetapkan harus ditentukan oleh pihak yang memiliki legalitas dan kompetensi, yakni kantor jasa penilai publik,” tegas Liza.

​Mengenai skema pembiayaan, Liza memaparkan bahwa biaya jasa tim penilaian atau KJPP dialokasikan melalui Pergeseran APBD TA 2026 agar proses penilaian dapat segera berjalan. Sedangkan untuk pembayaran tahap awal ganti kerugian lahan bersertifikat, anggarannya dialokasikan secara khusus pada APBD Perubahan TA 2026 setelah nilai ganti rugi resmi ditetapkan oleh KJPP.

​Langkah ini diambil agar seluruh proses pembayaran memiliki payung hukum yang kuat dan aman secara administrasi. Pemerintah daerah pun berharap dukungan penuh dari masyarakat agar pembangunan akses vital ini dapat segera diselesaikan demi kemajuan Kabupaten Fakfak. ***

The post Trase Jalan Siboru Berubah dan Masuk Lahan Bersertifikat, DLHP Fakfak Revisi AMDAL dan Gandeng KJPP appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, MT, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak harus mempercepat kinerja untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ketersediaan kerja OPD menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai jadwal, sekaligus menjaga peluang Kabupaten Fakfak mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup Donatus kepada awak media menghadiri usai Rapat Paripurna Keenam DPRK Fakfak Masa Sidang Kedua Tahun 2026 yang membahas sejumlah agenda legislatif, termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Fakfak.

Wabup Donatus menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah mempercepat penyelesaian dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2026 sekaligus menyiapkan rancangan APBD Induk Tahun 2027.

Ia menyebutkan, penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk pergeseran anggaran 2026 telah melalui proses reviu dan tinggal memasuki tahap finalisasi.

“Tiga poin utama terkait pergeseran anggaran 2026 ini sebenarnya sudah kita siapkan. Pergeseran yang kita lakukan tinggal rapat untuk menentukan KUA-PPAS karena tahapan-tahapannya sudah direviu,” ujar Wabup Donatus.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan segera melakukan rapat finalisasi bersama Bupati Fakfak sebelum dokumen tersebut disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah ditentukan.

“Ini kan kita bahas pertanggungjawaban batasnya 31 Juli. Kalau perubahan, bulan Agustus harus sudah kita bahas, sehingga bulan September kita masuk anggarannya untuk sidang lagi. Ada jadwal waktu yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Selain menyelesaikan Pergeseran Anggaran Tahun 2026, TAPD juga secara bersamaan menyiapkan rancangan APBD Induk Tahun 2027 agar agenda pembangunan daerah pada tahun mendatang dapat berjalan tepat waktu.

“Jadi habis kita naikkan Perubahan Anggaran 2026, Tim Anggaran Eksekutif masih menyiapkan lagi Anggaran Induk 2027. Dua-duanya sudah disiapkan untuk kita sidang lagi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Donatus juga menyoroti kemajuan pelaksanaan program di sejumlah OPD, terutama sektor pelayanan dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Untuk sektor kesehatan, ia mengungkapkan pembangunan enam unit Puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menyisakan pekerjaan penyelesaian fisik di lapangan.

“Dari enam Puskesmas, empat sudah selesai, hanya dua yang belum. Artinya sudah dikerjakan, tapi finishing-nya belum selesai, meliputi meubelair juga belum lengkap. Peresmian belum bisa dilakukan karena ada perubahan-perubahan yang harus diselesaikan dulu,” tutur Wabup Donatus.

Sementara untuk sektor pendidikan, Wabup Donatus menyampaikan pelaksanaan program secara umum berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah juga melakukan perubahan anggaran untuk menangani kebutuhan infrastruktur pendidikan yang mendesak, termasuk perbaikan fasilitas di SD Fatima.

Terkait target mempertahankan predikat WTP yang ke-12, Wabup Donatus mengakui bahwa realisasi fisik pembangunan hingga semester pertama masih berada di kisaran 50 persen. Namun, ia optimistis pencapaian tersebut akan meningkat seiring penyelesaian administrasi kontrak serta percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Ia kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar tidak bekerja lambat dan segera melakukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Perlu kerja keras menekan OPD-OPD ini supaya harus cepat kerja mengejar targetnya, baru bisa mencapai WTP. Kalau hanya kita jalan lambat, tidak bisa,” tegas Wabup Donatus.

Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat realisasi program, sehingga pembangunan berjalan optimal serta pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.***

The post Wabup Donatus Pacu OPD Kejar Target Pembangunan, Pergeseran Anggaran 2026 dan APBD 2027 Difinalisasi appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Fraksi Amanat Bintang Sejahtera DPR Kabupaten Fakfak menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Sidang Kedua Tahun 2026 DPRK Fakfak melalui penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Amanat Bintang Sejahtera yang dibacakan oleh Erni Fajar Wa Ode, S.Ak, selaku pelapor fraksi. Selasa, 21 Juli 2026.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak atas kerja keras dan komitmen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Fraksi menilai, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal. Menurut fraksi, setiap rupiah anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya program pelayanan publik yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat realisasi anggaran rendah, mengidentifikasi penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta menyiapkan langkah strategis agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera juga memberikan perhatian terhadap saldo akhir kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 yang mencapai lebih dari seratus miliar rupiah.

Fraksi berpandangan bahwa saldo tersebut merupakan potensi fiskal yang harus dimanfaatkan secara produktif, bukan hanya menjadi dana mengendap. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkannya melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan investasi daerah, pengembangan sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, serta pemberdayaan UMKM untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi Amanat Bintang Sejahtera juga menyoroti persoalan konektivitas transportasi laut di Kabupaten Fakfak yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi masyarakat.

Sebagai wilayah pesisir dan kepulauan, transportasi laut dinilai menjadi urat nadi perekonomian daerah. Keterbatasan akses transportasi laut menuju wilayah strategis seperti Kota Sorong hingga Jayapura berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, serta investasi.

Atas kondisi tersebut, fraksi merekomendasikan agar peningkatan konektivitas transportasi laut menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Dalam bidang ketertiban umum dan ekonomi masyarakat, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera meminta Pemerintah Daerah segera melakukan penataan Pasar Thumburuni, khususnya area lantai II, serta Pasar Kelapa Dua.

Fraksi menilai kawasan perdagangan tersebut harus kembali difungsikan secara optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta memastikan pasar menjadi ruang ekonomi rakyat yang produktif.

Selain itu, fraksi mengingatkan agar seluruh aset daerah yang telah dibangun menggunakan anggaran publik segera difungsikan.

Fraksi merekomendasikan agar fasilitas pintu masuk Pasar Tanjung Wagom dan Pasar Dulan Pokpok segera dioperasikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung aktivitas perdagangan.

Pengoperasian fasilitas tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya perbaikan akses jalan menuju kawasan pasar agar aktivitas pedagang, pembeli, dan distribusi barang dapat berjalan lebih baik.

Fraksi Amanat Bintang Sejahtera turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Meski demikian, fraksi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian administrasi keuangan, tetapi juga harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Daerah diminta melakukan evaluasi pertumbuhan ekonomi secara berkala melalui berbagai indikator, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan PAD, investasi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, perkembangan sektor unggulan, serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan seluruh proses pembahasan, penjelasan Pemerintah Daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRK Fakfak, serta berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera DPRK Fakfak menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Fakfak dan ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak.***

The post Fraksi ABS DPRK Fakfak Setujui APBD 2025, Minta Kas Daerah Didorong untuk Ekonomi Rakyat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia (KDPNI) DPR Kabupaten Fakfak menyatakan sikap politik dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keenam DPR Kabupaten Fakfak Masa Sidang Kedua Tahun 2026 melalui Pendapat Akhir Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia yang dibacakan oleh Wakil Ketua/Pelapor Fraksi,  Helda Yunita Talla, S.E., pada Selasa 21 Juni 2026.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi KDPNI menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak atas tanggapan serta penjelasan terhadap berbagai pertanyaan, masukan, dan saran yang disampaikan oleh Kelompok Khusus Dewan, Fraksi-Fraksi DPRK Fakfak, serta Badan Anggaran DPRK Fakfak terkait materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi KDPNI menegaskan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban APBD tidak hanya dilihat dari persentase realisasi anggaran maupun capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek penting, seperti ketepatan penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, manfaat belanja daerah, kualitas pekerjaan, pengendalian internal, serta tindak lanjut terhadap berbagai temuan.

Menurut Fraksi KDPNI, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berupaya menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan APBD Tahun 2025 secara optimal. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi KDPNI berpandangan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fraksi juga menilai bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak membutuhkan perubahan yang bersifat substansial. Perubahan tersebut tidak hanya dimaknai pada aspek kepemimpinan maupun perubahan struktur perangkat daerah, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memiliki nilai manfaat jelas serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam rekomendasinya, Fraksi KDPNI meminta Pemerintah Kabupaten Fakfak segera melakukan penanganan terhadap persoalan piutang pajak daerah yang per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp11.622.708.262,26, yang merupakan akumulasi piutang dari tahun 2021 hingga 2025.

Fraksi juga menyoroti piutang retribusi daerah sebesar Rp593.802.000,00, yang merupakan piutang retribusi jasa umum, khususnya retribusi pasar dari tahun 2019 ke bawah. Pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah penyelesaian agar tidak menjadi beban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Fraksi KDPNI memberikan perhatian terhadap penyertaan modal daerah pada PD Mbiah Pohi periode 2010–2025 dengan nilai akumulasi sebesar Rp14.343.243.599,33. Fraksi merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi, termasuk audit atau langkah penanganan lainnya, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak menjadi beban pencatatan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi KDPNI mendukung pemerintah daerah untuk melakukan langkah strategis melalui pemetaan potensi sumber pendapatan baru, penguatan regulasi, perbaikan mekanisme pungutan, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik dan potensi daerah.

Fraksi KDPNI juga meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap persoalan aset tanah milik pemerintah daerah yang dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan berbagai persoalan, termasuk tindakan pemalangan dan proses hukum.

Pemerintah daerah diminta segera melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh aset tanah milik daerah, terutama aset yang berpotensi menimbulkan persoalan, serta memastikan kelengkapan dokumen administrasi sebagai bentuk pengamanan aset pemerintah daerah.

Sebagai langkah strategis penyelesaian persoalan daerah, Fraksi KDPNI merekomendasikan pembentukan Forum Kemitraan Bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, penegak hukum, akademisi, kelembagaan agama, dan adat.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bersama dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan daerah sehingga tidak terus menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Fakfak.

Fraksi KDPNI juga mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan setiap perencanaan dan penganggaran benar-benar mendukung program prioritas yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Fraksi meminta pemerintah daerah agar tidak memaksakan perencanaan program kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan sulit dilaksanakan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan, sebagaimana yang terjadi pada beberapa OPD dalam Tahun Anggaran 2025.

Setelah melalui seluruh rangkaian pembahasan, kajian Kelompok Khusus Dewan, pandangan fraksi-fraksi, serta pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK Fakfak, Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak.***

The post Fraksi KDPNI DPRK Fakfak Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Minta Pemda Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Kabupaten Fakfak terus mempersiapkan diri menghadapi era industri minyak dan gas (migas) yang diproyeksikan mulai aktif pada tahun 2027. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, saat menutup kegiatan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) di RSUD Fakfak, Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula RSUD Fakfak itu menghadirkan unsur DPRK Fakfak, jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak, manajemen rumah sakit, dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan, serta tim Pro Emergency Jakarta.

Dalam berbagai hal, Bupati menekankan pentingnya membangun kekompakan dan kerja sama di lingkungan rumah sakit sebagai landasan utama pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas.

Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga soliditas kerja tim antar tenaga medis dan seluruh elemen pendukung rumah sakit.

“Tim kerja harus dilakukan dengan baik. Kekompakan dalam bekerja harus dijaga. Dokter spesialis maupun seluruh petugas medis harus mendapat perhatian, karena pelayanan kesehatan menjadi wajah utama rumah sakit,” ujar Bupati

Ia juga mengapresiasi simulasi penanganan kegawatdaruratan yang diperagakan dalam kegiatan BTCLS tersebut. Menurutnya, pelatihan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam menghadapi situasi darurat secara cepat dan tepat.

Bupati menilai kesiapan energi kesehatan menjadi kebutuhan mendesak karena Fakfak tengah menuju transformasi besar menjadi daerah industri migas baru di Papua Barat.

“Saya sedang mengejar investasi minyak dan gas. Tahun 2027 nanti daerah kita sudah masuk daerah produksi. Ini peluang besar untuk Fakfak,” katanya.

Menurut Samaun, potensi migas yang dimiliki Fakfak diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil sekaligus membuka peluang pembangunan di berbagai sektor.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai mempersiapkan pelayanan publik sejak dini, terutama sektor kesehatan yang nantinya menjadi salah satu penopang utama kawasan industri.

“Petugas kesehatan harus mampu menyiapkan pelayanan secara baik, termasuk peralatan rumah sakit. Karena nanti mobilitas masyarakat dan pekerja akan semakin tinggi,” lanjutnya.

Selain sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur pemeliharaan daerah. Salah satunya pengembangan Bandara Fakfak yang saat ini mulai dikerjakan.

Bupati menjelaskan, landasan pacu bandara yang saat ini sekitar 1.600 meter ditargetkan diperpanjang menjadi 2.600 meter pada tahun 2027 agar dapat melayani pesawat berbadan besar.

“Bandara kita sedang mulai dikerjakan. Insya Allah tahun 2027 nanti runwaynya diperpanjang menjadi 2.600 meter sehingga pesawat besar bisa masuk ke Fakfak,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Fakfak, Farid Fauzan Mahubessy, mengatakan kegiatan BTCLS merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan dan keselamatan pasien.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga mengacu pada surat undangan resmi RSUD Fakfak Nomor: 440/UM.04/RSUD-FFK/529/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026 sebagai bagian dari penguatan saling pelayanan kesehatan di lingkungan rumah sakit daerah.

Farid berharap pelaksanaan BTCLS mampu meningkatkan kualitas penilaian tenaga medis sekaligus memperkuat kesiapan RSUD Fakfak dalam menghadapi pelayanan darurat yang semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan investasi di Kabupaten Fakfak.

Dengan meningkatnya pembangunan dan masuknya investasi migas di Fakfak, RSUD Fakfak diharapkan mampu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, dan responsif. Melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta dukungan pemerintah daerah, Fakfak optimis menyambut era industri migas dengan kesiapan pelayanan publik yang semakin berkualitas.***

The post Bupati Samaun Dahlan Tutup BTCLS RSUD Fakfak, Tegaskan Kesiapan Daerah Sambut Era Industri Migas appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn

INFOFAKFAK.com – Komandan Kodim (Dandim) 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Wahlin Rahman juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang telah bersinergi mendukung berbagai program TNI AD, serta program pemerintah pusat maupun daerah yang telah terlaksana selama tahun 2025. Ia berharap soliditas dan kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk mendorong kemajuan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Fakfak.

“Momen pergantian tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memancarkan berbagai pencapaian dan tantangan yang telah dilalui. Semoga menjadi awal yang baik bagi seluruh pihak untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semangat baru, dedikasi yang lebih kuat, serta komitmen memberikan kontribusi terbaik di masa mendatang,” ujar Dandim.

Ia juga mendoakan agar tahun baru membawa suasana damai, penuh kasih, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Letkol Inf Wahlin Rahman menghimbau warga untuk merayakan Tahun Baru 2026 dengan gembira bersama keluarga, serta menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Dandim juga mengajak masyarakat untuk berempati kepada saudara yang tengah tertimpa musibah di daerah lain, dengan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan.

“Selamat Tahun Baru 2026, semoga di tahun baru ini keberkahan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Fakfak tercinta,” tutup Dandim 1803/Fakfak.***

The post Dandim 1803/Fakfak Apresiasi Masyarakat dan Stakeholder, Sampaikan Harapan di Tahun Baru 2026 appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM,- Dalam sambutan apel gabungan, Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan nasib 500 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan resmi. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kesejahteraan para tenaga honorer tersebut.

“Beberapa hari lalu saya bersama Asisten I bertemu langsung dengan Ibu Menteri PAN-RB dan pihak terkait lainnya di Jakarta. Saya tegaskan, saya tidak minta tes, saya tidak minta proses panjang. Saya hanya minta persetujuan pengangkatan SK bagi 500 tenaga P3K,” ujar Bupati. Senin, 4 Agustus 2025.

Bupati juga menyinggung soal keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan utama, sebagaimana disampaikan pihak Kementerian Keuangan yang menyebut bahwa tidak ada tambahan anggaran untuk pembayaran gaji tenaga P3K di seluruh Indonesia. Meski begitu, Bupati Samaun menegaskan akan tetap mengambil sikap berani demi menyelamatkan hak-hak 500 tenaga P3K.

“Saya tidak peduli jika harus menerima semua kritikan. Tugas saya sebagai pembina kepegawaian adalah memastikan mereka terselamatkan. Ini bentuk tanggung jawab moral saya,” tegasnya di hadapan para ASN dan peserta apel.

“Kalau kita seleksi ulang 100 kali pun, saya yakin mereka belum tentu lulus. Tapi mereka punya semangat dan pengalaman panjang, bahkan sebelum kita jadi pejabat hari ini,” katanya.

Mengenang masa lalu, Bupati menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU pada tahun 2015. Kala itu, ia mengundang puluhan tenaga kebersihan dan memberikan dukungan agar mereka bisa diberangkatkan dan diangkat secara resmi. Hal ini menjadi pijakan moral baginya untuk terus memperjuangkan yang 500 orang saat ini.

“Waktu itu saya bantu 70–80 orang, dan hari ini mereka sudah bekerja dengan baik. Sekarang saya jadi Bupati, dan saya pastikan yang 500 ini pun akan saya perjuangkan sampai tuntas,” pungkasnya.

Di akhir sambutan, Bupati juga menyentil kejadian pemalangan yang dilakukan oleh sejumlah tenaga P3K di kantor pemerintahan akibat belum diterbitkannya SK mereka. Ia memahami tekanan yang dihadapi para tenaga honorer, namun berharap agar semua pihak tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah daerah terus bekerja keras menyelesaikan hal ini secara bertahap dan bertanggung jawab.***

The post Bupati Fakfak Tegaskan Komitmen Perjuangkan Nasib 500 Tenaga P3K dalam Apel Gabungan appeared first on Infofakfak.com.