Pewarta: Amryn Landupa

Bintuni, – Komandan Korem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Johanis Victorianus Tethool, S.Sos., melakukan lawatan kerja perdana ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Senin 2 November 2026. Kedatangan pimpinan tertinggi Korem 182/JO ini didampingi langsung oleh Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 182/JO, Ny. Patricia Tethool.

Agenda perdana ini dikonsentrasikan untuk meningkatkan sinergitas lintas sektoral dengan jajaran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, kunjungan ini sekaligus berkilau langsung kondisi pelatihan satuan di wilayah teritorial Teluk Bintuni.

​Di hadapan para prajuritnya, Kolonel Inf Johanis Victorianus Tethool menegaskan agar seluruh personel memegang soliditas yang teguh serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pertahanan dan wilayah.

​Prajurit di lapangan wajib mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Jaga nama baik satuan, tingkatkan disiplin, dan pastikan kehadiran TNI benar-benar menjadi solusi atas berbagai persoalan di tengah lingkungan warga, tegas Danrem di Bintuni.

​Di sisi lain, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 182/JO, Ny. Patricia Tethool, menyempatkan waktu untuk menggelar tatap muka bersama pengurus dan anggota Persit setempat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat soliditas organisasi istri prajurit sekaligus memberikan dorongan moril agar selalu setia mendampingi tugas suami di daerah pengugasan.

​Rangkaian kunjungan perdana ini ditutup dengan evaluasi koordinasi bersama instansi terkait di Teluk Bintuni. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan teritorial demi menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan daerah.***

The post Danrem 182/JO Kolonel Inf Tethool Tinjau Teluk Bintuni, Tekankan Sinergitas Pemda dan Prajurit Humanis appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengambil langkah berbeda dalam menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Fakfak di Gedung Winder Tuare, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Fakfak, Senin 19 Oktober 2026. Penetapan Sekda dilakukan lewat meja musyawarah bersama tiga kandidat terbaik untuk menjaga keharmonisan birokrasi.

​Langkah inklusif tersebut merupakan yang pertama kali diterapkan di masa kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik. Musyawarah ini melibatkan tiga pejabat putra daerah terbaik hasil seleksi terbuka, yakni Asisten I Arif H. Rumagesan, Kepala Bapperida Abdul Razak Ibrahim Rengen, dan Kadis PTSP Muhasim Namudat.

​Apresiasi khusus diberikan Bupati kepada Abdul Razak Ibrahim Rengen dan Muhasim Namudat atas kebesaran hati dan dukungannya demi menjaga kebersamaan. Saat nama dan penghormatan itu disampaikan, Abdul Razak berdiri memberikan penghormatan yang langsung disambut tepuk tangan riuh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, kepala bagian, kepala distrik, hingga pimpinan partai politik yang hadir.

​”Pelantikan Sekda hari ini baru kita laksanakan. Yang pertama bahwa penentuan Sekda baru kami bicara hari Kamis kemarin. Keputusan dalam menentukan Sekda ini otoritasnya ada di bupati, tetapi saya melakukan perubahan,” ujar Bupati Samaun saat diwawancarai awak media usai pelantikan.

​Bupati menceritakan bahwa dirinya memanggil ketiga pejabat yang merupakan putra daerah terbaik tersebut untuk duduk bersama Bupati dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik. Ia memilih melepas monopoli hak prerogatif demi membangun kedekatan dan suasana kerja yang kondusif di lingkungan Pemkab Fakfak.

​”Jadi bukan sebagai otoritas saya untuk menentukan siapa sih dia, tapi saya coba untuk membuat ini lain agar supaya kemesraan dan kemudian kehangatan kerja dalam lingkungan pemerintah bisa berjalan,” tegas Bupati.

​Dari hasil musyawarah tersebut, pertimbangan senioritas dan sisa masa bakti mengarahkan kesepakatan bersama pada sosok Arif H. Rumagesan. Seluruh pihak menyetujui keputusan tersebut tanpa menimbulkan rasa ketersinggungan antarpejabat.

​”Sehingga kesepakatan kami bahwa yang saat ini untuk kita sepakat adalah Arif H. Rumagesan untuk Sekda. Saudara Ab juga dengan hati yang besar bahwa senioritas kita berikan juga kepada. Jadi keputusan itu adalah keputusan bersama kami untuk penentuan sekretaris daerah. Memang ini jarang sekali terjadi, tetapi saya coba melakukan ini agar supaya dalam pemerintahan bisa dapat berjalan dengan baik dan tidak ada ketersinggungan satu dengan yang lain, begitu,” jelasnya.

​Selain keharmonisan internal, penetapan ini disiapkan sebagai langkah strategis mengantisipasi wacana pemekaran Kabupaten Kokas. “Melalui pelantikan Pak Arif H. Rumagesan hari ini, jika kelak Kokas resmi dimekarkan menjadi kabupaten baru, secara otomatis kita akan mendorong beliau untuk menjadi Penjabat Bupati di sana. Posisi Sekda Fakfak nantinya akan diisi kembali,” terang Bupati dalam sambutannya, yang kembali disambut tepuk tangan riuh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, kepala bagian, kepala distrik, hingga pimpinan partai politik yang hadir.

​Usai pelantikan, Bupati Samaun memberikan instruksi tegas kepada Sekda baru untuk segera mendisiplinkan dan membenahi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Fakfak yang dinilai perlu peningkatan.***

The post Bupati Samaun Buka Meja Musyawarah, Sepakat Pilih Arif Rumagesan Jabat Sekda Fakfak appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Arif Husein Rumagesan, S.Sos., MAP, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak di Gedung Winder Tuare, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Fakfak, Senin 19 Oktober 2026.

​Pantauan langsung Infofakfak.com di lokasi, sebelum proses pelantikan dimulai, pejabat yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Asisten I Setda Kabupaten Fakfak sekaligus Raja/Nadi Pikpik Sekar, Kokas, diarak menuju Gedung Winder Tuare, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Fakfak, dengan iringan tarian adat masyarakat oleh Kokas. Suasana pelantikan juga mendokumentasikan rekam jejak (flashback) perjalanan ASN Arif Husein sebelum resmi memimpin birokrasi tertinggi Pemkab Fakfak.

Pengangkatan jabatan ini berpatokan pada Keputusan Bupati Fakfak Nomor SK.800.1.3.3/169/Bup/2026 untuk mengisi jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Fakfak. Landasan hukum penetapan tersebut mengacu pada Surat Rekomendasi BKN tertanggal 17 Juli 2026 serta Surat Gubernur Papua Barat tertanggal 10 Agustus 2026 tentang hasil seleksi terbuka Sekda Fakfak.

​”Sekretaris Daerah mempunyai peran penting membantu Bupati menyusun arah kebijakan, mengomandoi kerja OPD, serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran,” tegas Bupati Samaun.

​Bupati Samaun membeberkan lima garis besar yang harus segera dituntaskan oleh Sekda baru. Poin-poin tersebut meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, penegakan disiplin dan profesionalisme ASN, pengawasan efektivitas anggaran daerah, pembersihan tata kelola birokrasi, hingga kepastian bahwa setiap program berdampak nyata bagi warga distrik dan kampung.

​Bupati juga mengingatkan Arif Husein agar segera merangkul seluruh pimpinan OPD, unsur Forkopimda, hingga pimpinan lembaga adat. Seluruh pimpinan OPD dan jajaran ASN diminta menyatukan langkah dan membuang sekat-sekat ego sektoral demi percepatan pembangunan di Fakfak.

​Masyarakat kini menanti langkah konkrit Sekda baru dalam membenahi perizinan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Agenda pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Fakfak, jajaran Forkopimda, Anggota DPRP Papua Barat, Anggota DPRK Fakfak, pimpinan OPD, Ketua LMA Fakfak, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, serta para Raja dari Tujuh Petuanan.***

The post Bupati Samaun Dahlan Lantik Arif Husein Rumagesan Jadi Sekda Fakfak, Bawa 5 Instruksi Tegas Birokrasi appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Objek wisata di Kampung Ubadari, Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak makin ramai dikunjungi warga. Saat akhir pekan, tercatat ada 100 hingga 150 orang yang datang berkunjung setiap harinya.

​Namun, ramainya pengunjung belum sebanding dengan fasilitas yang ada di lokasi. Sejumlah sarana pendukung hingga kini masih minim dan butuh perhatian serius dari pemerintah.

​Masalah ini disampaikan warga saat Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) turun menggelar reses di Kampung Ubadari.

​Kepala Distrik Kayauni, Stepanus Wagab, S.Sos., yang ikut mendampingi tim MRP PB menegaskan, pihak distrik siap mengawal usulan warga ini sampai ke tingkat kabupaten maupun provinsi.

​”Potensi wisata di Ubadari ini nyata. Tapi kalau cuma mengandalkan anggaran distrik, kami jelas tidak mampu. Harus ada bantuan dana dari kabupaten dan provinsi,” kata Stepanus di sela-sela kunjungan Anggota MRPB. Kamis, 1 Oktober 2026.

​Ia menyebutkan, ada empat fasilitas utama yang mendesak untuk dibangun dinas terkait agar pengelolaan wisata bisa berjalan maksimal:

​Rehabilitasi dan Pembangunan Homestay: Tempat menginap yang layak bagi pengunjung yang ingin bermalam di kampung.

​Gedung Serbaguna: Wadah kegiatan warga, tempat pameran kerajinan lokal, dan ruang pertemuan pengelola wisata.

​Pagar Pembatas Kawasan: Batas area untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung serta warga setempat.

​Lampu Penerangan Jalan: Penerangan di titik strategis demi keselamatan pengunjung saat sore hingga malam hari.

​”Ketiadaan penginapan, penerangan yang minim, dan masalah keamanan ini yang bikin pengelolaan wisata belum maksimal. Makanya usulan ini akan terus kami dorong ke Dinas Pariwisata,” ujarnya.

​​Warga Ubadari berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui penganggaran dan pengerjaan di lapangan.***

The post Tembus 150 Pengunjung Per Weekend, Wisata Ubadari Minim Fasilitas appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM,- Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kembali turun ke jalan dan lingkungan sekolah membagikan masker gratis kepada warga serta para pelajar pada Kamis 1 Oktober 2026, mulai pukul 06.30 Pagi.

​Aksi sosial lanjutan ini muncul di kompleks persekolahan Donbosco (TK, SD, SMP, SMA), SMP Negeri 1 Fakfak, serta kawasan ramai pengguna jalan di sekitar SPBU Puncak.

​Pengurus Golkar Fakfak, Djijin Suriadi menyebutkan, total masker yang disalurkan pada aksi pagi ini sebanyak 3.150 lembar.

​”Jumlah tersebut terdiri dari 2.250 masker dewasa dan 900 masker khusus anak-anak sekolah,” terang Djijin.

​Titik pembagian ini sengaja dipusatkan di kawasan sekolah untuk memastikan para pelajar terlindungi saat memulai aktivitas belajar. Sementara di SPBU Puncak, Pembagian dilakukan langsung kepada para pengendara dan warga yang sedang beraktivitas sejak pagi hari.

Aksi ini merupakan kelanjutan gerakan pembagian masker gratis yang sebelumnya telah dilaksanakan Pengurus Golkar di sejumlah titik wilayah Kota Fakfak.***

The post Tak Berhenti, Pagi-Pagi Golkar Sudah Sebar Ribuan Masker di Donbosco dan SPBU Puncak appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak secara resmi mengetok palu persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Pengesahan dokumen penganggaran daerah ini disepakati dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang Ke-3 Tahun Sidang 2026 pada Senin malam 28 September 2026, usai seluruh Fraksi dan Kelompok Khusus DPRK menyampaikan pendapat akhir mereka. Penetapan ini dilaksanakan sesuai amanat Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mewajibkan penetapan APBD Perubahan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

​Keputusan krusial tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat kuorum setelah dihadiri oleh 21 dari total 25 anggota DPRK Fakfak, sementara 4 anggota dewan lainnya berhalangan hadir dengan keterangan resmi.

​Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP., didampingi Ketua DPRK, Wakil Ketua I, serta dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan.

​Dalam pemaparannya, Pimpinan DPRK Fakfak merinci postur Perubahan APBD TA 2026 yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1,27 Triliun (Rp1.275.939.151.702,34), mengalami kenaikan Rp49,70 Miliar atau naik 4 persen dibandingkan anggaran induk. Sementara Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,37 Triliun (Rp1.376.035.380.047,42), melonjak Rp112,32 Miliar atau naik 8,9 persen dari anggaran induk.

​Lompatan target Pendapatan Daerah tersebut didorong oleh kenaikan signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meroket hingga 37 persen—dari Rp34,42 Miliar menjadi Rp47,12 Miliar. Sementara Pendapatan Transfer naik 0,90 persen menjadi Rp1,19 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah naik 11 persen menjadi Rp36,75 Miliar. Atas capaian peningkatan PAD yang progresif ini, lembaga legislatif memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemkab Fakfak.

​Kendati demikian, mengingat sisa waktu tahun anggaran yang efektif kian mepet, Pimpinan Dewan melayangkan peringatan keras kepada seluruh Kepala OPD agar tidak bekerja lamban. Jajaran eksekutif diwanti-wanti agar terhindar dari tiga jebakan utama, yakni rendahnya kualitas pelayanan akibat keterbatasan waktu, terhambatnya realisasi karena lemahnya koordinasi internal, hingga jebakan temuan hukum dari BPK akibat memaksakan pencairan 100 persen terhadap proyek fisik yang belum tuntas di lapangan.

​DPRK Fakfak menegaskan bahwa kesuksesan Visi-Misi “Fakfak Membara” sangat bergantung pada ikhtiar pimpinan OPD sebagai lokomotif pembangunan. Pimpinan dewan menekankan pentingnya fokus pada indikator makro lewat prinsip money follows program untuk menekan kemiskinan dan memacu IPM, membuang ego sektoral dalam penanganan isu strategis seperti stunting, serta membiasakan diri turun langsung mendengar aspirasi warga di distrik-distrik seperti Karas, Kokas, Kramongmongga, Teluk Patipi, Furwagi, Wartutin, dan wilayah pelosok lainnya.

​Mengakhiri sidang paripurna, Pimpinan DPRK menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD-P 2026 secara melekat agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Mbaham Matta.***

The post Sahkan Perda APBD-P 2026, DPRK Apresiasi Lonjakan PAD Fakfak Hingga 37 Persen appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Bergerak maraton dari kawasan Lampu Merah Thumburuni hingga SD Yapis, DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak kembali melanjutkan aksi pembagian masker gratis untuk masyarakat.

​Kali ini, giliran kompleks Magefa yang disasar. Sebanyak 1.000 lembar masker dibagikan langsung kepada para siswa MAN Fakfak (Magefa), pelajar MTs, serta para pengguna jalan raya yang melintas di area tersebut. Selasa, 29 September 2026.

​Aksi tanggap kesehatan di lokasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Fakfak, Djijin Suryadi, SH, bersama jajaran pengurus partai.

Menariknya, saat jajaran Golkar membagikan masker, di lokasi yang sama pihak Polres Fakfak ternyata juga sedang menggelar aksi tanggap kesehatan serupa secara mandiri. Dua kegiatan peduli kesehatan yang berlangsung secara spontan ini pun semakin menyemarakkan pembagian masker bagi para pelajar dan warga sekitar.

​Rangkaian aksi sosial yang konsisten digelar DPD Partai Golkar Fakfak mulai dari Thumburuni, SD Yapis, hingga Magefa ini menjadi bentuk respon cepat partai dalam menjaga kesehatan warga di pusat-pusat aktivitas publik.***

The post Golkar Fakfak Lanjutkan Bagi-Bagi Masker, 1.000 Lembar Disebar di Magefa appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

Kelompok Khusus DPRK Fakfak secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Fakfak pada Senin malam 28 September 2026 setelah melalui pengkajian mendalam terhadap lembar jawaban dan penjelasan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Kendati memberikan persetujuan, Kelompok Khusus menyodorkan deretan catatan kritis, penegasan, serta rekomendasi strategi kepada jajaran eksekutif.

​Rapat Paripurna yang beragendakan penyesuaian postur anggaran daerah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP., didampingi Ketua DPRK, Wakil Ketua I, serta Fraksi-fraksi DPRK Fakfak.

​Agenda politik di gedung dewan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

​Pendapat akhir Kelompok Khusus dibacakan secara rinci oleh Junaidin Rohrohmana selaku juru bicara dan pelapor. Dalam laporannya, Junaidin mendesak Bupati dan Wakil Bupati Fakfak agar seluruh komitmen yang disepakati di ruang sidang benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sekedar menjadi pemanis administratif di atas kertas.

​Kelompok Khusus menitikberatkan perhatian pada pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak penuh pada Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Fakfak melalui beberapa rekomendasi utama:

​Pencairan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Mengapresiasi verifikasi data penerima, namun mendesak Pemkab Fakfak segera mencairkan bantuan pendidikan di DPA Dinas Pendidikan demi menjamin keinginan belajar siswa.

​Tepat Sasaran Program Kesehatan Otsus: Menegaskan pemanfaatan SiLPA Otsus sebesar 1,25 persen untuk operasi mata dan pengobatan gratis harus menyasar warga OAP dengan mempertimbangkan sebaran geografis agar tidak salah sasaran.

​Akuntabilitas Bantuan Hibah: Meminta proses pendataan hingga validasi penerima hibah yang dikelola secara tujuan dan disertai pertanggungjawaban administrasi yang klir guna calon mencegah masalah hukum di kemudian hari.

​Pelatihan dan Peralatan Bagi Mama-Mama Papua: Mengapresiasi penambahan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pelatihan serta pengadaan alat jahit bagi Mama-mama Papua, termasuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

​Percepatan Proyek Pasar Mama-Mama Papua: Mendesak Pemkab mempercepat penyelesaian fisik Pasar Mama-Mama Papua di Tanjung Wagom yang saat ini progresnya mencapai 70 persen dengan alokasi anggaran Rp878 juta.

​Hilirisasi Pala Tomandin: Mendorong pengembangan dari hulu ke hilir pada Pala Tomandin sebagai komoditas unggulan Fakfak guna memberikan nilai tambah ekonomi dan mendongkrak kesejahteraan petani lokal.

​Prioritas SDM OAP pada Diklat Tera Publik: Menganggapi program diklat kompetensi tera publik (UTTP) bagi ASN, dewan meminta kuota pendidikan tersebut diprioritaskan bagi SDM OAP Fakfak untuk mengatasi keterbatasan aparatur berlisensi.

​Kawal Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja OAP: Mengingatkan Pemkab agar rencana pelatihan dan rekrutmen tenaga pengamanan (keamanan) bagi anak-anak OAP pada TA 2027 tidak berhenti pada pelatihan seremonial, melainkan dikawal hingga sertifikasi dan penempatan kerja di perusahaan swasta maupun investor.

​Tak hanya menuntut kepekaan pelayanan publik di lingkup lokal, Kelompok Khusus DPRK Fakfak juga menyentil kewajiban Pemkab dalam menjamin kenyamanan generasi muda yang sedang menuntut ilmu di luar daerah. Pemkab Fakfak didesak responsif serta proaktif mengambil langkah hukum dan diplomasi agar pemalangan Asrama Mahasiswa Fakfak di Manokwari bisa segera tuntas tanpa proses mengganggu studi para mahasiswa.***

The post Kelompok Khusus DPRK Ketuk APBD-P 2026, Kawal Dana Otsus Hingga Sertifikasi Kerja Anak OAP appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia (KDPNI) DPRK Fakfak secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Kesepakatan politik ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Fakfak pada Senin malam 28 September 2026. Meski restu politik telah diberikan pasca-pembahasan alot bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan OPD, Fraksi KDPNI mengingatkan Pemkab Fakfak agar tidak berpuas diri sekadar mengejar angka serapan anggaran di atas kertas.

​Rapat Paripurna yang beragendakan penyesuaian postur anggaran daerah tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP., didampingi Ketua DPRK, Wakil Ketua I, serta Fraksi-fraksi DPRK Fakfak.

​Panggung paripurna tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

​Sikap akhir Fraksi KDPNI, gabungan Partai Golkar, NasDem, Perindo, dan PDI Perjuangan, dibacakan oleh Hielda Yunita Talla selaku juru bicara dan pelapor fraksi.

​Dalam pandangan akhirnya, Hielda menekankan bahwa esensi utama APBD Perubahan 2026 terletak pada asas manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat bawah, khususnya dalam menekan jurang kesenjangan dan memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Untuk itu, Fraksi KDPNI menyodorkan sepuluh poin catatan strategis yang wajib ditindaklanjuti jajaran eksekutif:

​Pengendalian Fiskal Daerah: Pemkab diminta menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan memastikan kalkulasi sumber dana bergerak secara realistis.

​Optimalisasi PAD: Menolak cara kerja pasif dalam berburu PAD. Pemkab didesak mempercepat pemutakhiran data pajak, intensifikasi penagihan, digitalisasi sistem pembayaran, hingga penataan aset daerah yang mangkrak.

​Efektivitas Belanja Daerah: Anggaran wajib berorientasi pada hasil (result-oriented). Pengeluaran bernuansa administratif atau kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada warga diminta dipangkas.

​Percepatan Eksekusi APBD-P: Proses administrasi dan tender pengadaan barang/jasa harus digenjot cepat guna menghindari risiko proyek mangkrak akibat kejar tayang di akhir tahun.

​Fokus Dana Otsus Papua: Alokasi Dana Otonomi Khusus wajib menyasar kebutuhan mendasar Orang Asli Papua (OAP) Fakfak secara terukur di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan hunian layak.

​Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan: Ketersediaan tenaga medis, stok obat-obatan, serta fasilitas pendidikan tidak boleh cuma menumpuk di area kota, melainkan wajib menjangkau distrik hingga kampung terluar.

​Infrastruktur Dasar Wilayah Pelosok: Pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, jaringan listrik, dan sanitasi harus diarahkan secara adil ke kawasan pedalaman.

​Pengembangan Komoditas Pala Fakfak: Sebagai komoditas strategis daerah, tanaman pala perlu terus dikembangkan dari hulu ke hilir, mulai dari peningkatan produktivitas petani hingga kepastian akses pasar.

​Penguatan Ekonomi Warga dan Mama-Mama Papua: Program pemberdayaan ekonomi diprioritaskan untuk UMKM, petani, nelayan, pemuda, serta kelompok Mama-Mama Papua melalui bantuan modal dan pendampingan pemasaran.

​Tata Kelola Pemerintahan dan Evaluasi OPD: Penguatan manajemen aset, transparansi tata kelola dana kampung, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Pimpinan OPD wajib dijalankan secara konsisten.

​Di penghujung laporannya, Fraksi KDPNI memberikan apresiasi khusus kepada Pemkab Fakfak atas torehan prestasi di tingkat nasional. Tepat di hari yang sama, Kabupaten Fakfak menyabet penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Papua untuk kategori “Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan” dari Pemerintah Pusat.

​Hielda berharap penghargaan bergengsi tersebut tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan pemicu semangat bagi seluruh jajaran birokrasi untuk terus membenahi pelayanan publik di Bumi Mbaham Matta.***

The post Restu Politik APBD-P 2026, Fraksi KDPNI Titip Pengembangan Pala dan Kesehatan Kampung appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK,.COM, – Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Gerbang Rakyat) DPRK Fakfak secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

​Kendati memberikan lampu hijau, persetujuan yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPRK Fakfak pada Senin malam 28 September 2026 tersebut ditandatangani dengan deretan masukan strategis. Fraksi Gerbang Rakyat menilai jawaban yang disampaikan Pemerintah Daerah sebelumnya masih bersifat normatif dan belum menyentuh substansi persoalan. Kepala daerah pun didesak agar ke depan memberikan penjelasan yang lebih konkret, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

​Rapat Paripurna yang beragendakan penyesuaian anggaran daerah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP., didampingi Ketua DPRK, Wakil Ketua I, serta Fraksi-fraksi DPRK Fakfak.

​Agenda Politik ini turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

​Sikap politik Fraksi Gerbang Rakyat (gabungan Partai Gerindra, PKB, dan Hanura) disampaikan secara lugas oleh Usman Rengen, S.Sos., selaku juru bicara dan pelapor fraksi.

​Dalam laporannya, Usman Rengen menyodorkan sembilan poin rekomendasi, saran, dan catatan kritis yang disentuh langsung pada perbaikan pelayanan publik hingga penataan aset daerah:

​SOP Retribusi Pasar Thumburuni: Mendesak Pemkab Fakfak segera menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan retribusi yang jelas. Pasalnya, penarikan saat ini baru berlaku untuk kendaraan roda dua, sementara untuk kendaraan roda empat belum disediakan karcis khusus.

​Realisasi Kerja Sama DBH Otsus: Meminta anggaran kerja sama Pemerintah Daerah dengan UPN Jakarta dan UMI Makassar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Otsus segera direalisasikan. Anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam APBD Induk 2026 namun hingga kini belum disalurkan.

​Penelusuran Aset dan Barang Milik Daerah: Merekomendasikan penelusuran kembali terkait proses dan waktu penjualan Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga, Merujuk pada lembar jawaban Bupati halaman 20 poin ke-13.

​Peningkatan Pelayanan RSUD Fakfak: Menyarankan penyediaan petugas khusus pengambil obat pasien agar keluarga tidak perlu mengantre sendiri menggunakan resep dokter. Selain itu, RSUD diminta menyediakan tenaga porter khusus untuk mengantarkan pasien menggunakan kursi roda atau tempat tidur ke ruang inap.

​Percepatan Penyaluran Seragam Gratis: Meminta OPD teknis mempercepat pendistribusian pakaian seragam gratis karena seragam tahun ajaran 2026 belum sepenuhnya tersalurkan, sementara tahun ajaran baru berikutnya sudah semakin dekat.

​Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Karhutla: Mendorong pemda meningkatkan kecepatan respon penanganan bencana melalui tujuh aspek strategi, mulai dari sistem deteksi dini, aksi lapangan cepat, koordinasi antarlembaga, hingga ketahanan infrastruktur jangka panjang.

​Ketepatan Waktu KUA-PPAS APBD 2027: Mengingatkan Bupati agar dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2027 segera diserahkan ke DPRK guna menghindari keterlambatan pembahasan.

​Penambahan Trayek KM Labobar: Menyarankan koordinasi intensif dengan PT PELNI untuk menambah rute KM Labobar yang melayani rute pulang-pergi (PP) tujuan Fakfak, Sorong, dan Manokwari guna mengurai kendala transportasi laut.

​Rehabilitasi Fasilitas Umum di Kokas: Meminta bantuan pembangunan kembali Pasar Rakyat di Kokas yang beberapa bulan lalu hangus terbakar, serta rehabilitasi rumah jabatan Distrik Kokas yang kondisi fisiknya sudah tidak layak huni.

Tak cuma pelayanan di daerah, Pemkab Fakfak juga disentil agar peka terhadap nasib mahasiswa di luar daerah, termasuk bergerak cepat menuntaskan persoalan pemalangan Asrama Mahasiswa Fakfak di Manokwari.

​Mengakhiri penyampaiannya, Usman Rengen menegaskan bahwa seluruh catatan strategis ini disodorkan agar jajaran Pemkab Fakfak benar-benar hadir menyelesaikan masalah riil warga dan tidak sekadar menjalankan agenda pemerintahan di atas kertas.***

The post Sikap Politik Gerbang Rakyat: Setujui APBD-P 2026, Tapi Minta Pemkab Fakfak Jawab Persoalan Secara Konkret! appeared first on Infofakfak.com.