Pewarta: Amryn

INFOFAKFAK.COM – Komandan Korem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, S.E., M.M., M.Han, memimpin langsung Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Kodim 1808/Manokwari Selatan dari Letkol Inf Irwansyah, S.Sos., M.Si., kepada Letkol Czi Sunandar Parius Sudarmono, S.E., di Aula GSG Makorem 182/JO, Kampung Kiat, Fakfak Barat, Selasa, 24 Februari 2026.

Upacara ini menjadi bagian dari pembinaan karier prajurit TNI AD sekaligus penyegaran kepemimpinan di satuan kewilayahan. Tradisi satuan dilakukan melalui laporan resmi, penandatanganan berita acara, pakta integritas, serta penciuman Dhuaja Korem 182/JO sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab.

Dalam amanatnya, Danrem 182/JO menekankan bahwa pergantian jabatan adalah hal wajar dan strategis, mengingat Dandim memiliki peran penting sebagai ujung tombak TNI AD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan komponen bangsa.

“Kami menghargai dedikasi pejabat lama yang telah menjaga stabilitas dan sinergitas wilayah. Kepada pejabat baru, segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah, memperkuat komunikasi sosial, dan menjaga soliditas internal satuan,” kata Kolonel Inf Irwan Budiana.

Acara diakhiri dengan ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru serta sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan keluarga besar Korem 182/JO. Turut hadir Dandim 1803/Fakfak, para Kasi Korem 182/JO, jajaran Korem 182/JO, Dansubdenpom XVIII/1-2 Fakfak, Ketua dan Wakil Persit KCK Koorcabrem 182 PD XVIII/Kasuari, prajurit, dan pengurus Persit KCK Koorcabrem 182/JO.

Dengan dilaksanakannya Sertijab ini, Kodim 1808/Manokwari Selatan diharapkan semakin solid, profesional, dan terus hadir sebagai solusi bagi masyarakat di wilayah binaannya.***

The post Sertijab Dandim 1808/Manokwari Selatan Dipimpin Danrem 182/JO: Letkol Sunandar Gantikan Letkol Irwansyah appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn

INFOFAKFAK.COM, – Prajurit Kodim 1803/Fakfak terjun langsung mengamankan pekerjaan pengelasan pipa distribusi air di Kota Fakfak, Selasa, 24 Februari 2026, demi memastikan aliran air bersih bagi masyarakat tetap lancar.

Pengamanan ini dilakukan agar proses perbaikan dan pengelasan pipa berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Kegiatan teknis ini merupakan bagian dari pemeliharaan jaringan distribusi air, yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat Kota Fakfak.

Seorang prajurit di lokasi menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan kegiatan publik adalah bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Kami hadir untuk memastikan proses perbaikan berjalan aman dan distribusi air tetap lancar,” ujarnya.

Dengan adanya pengamanan ini, pekerjaan pengelasan pipa diharapkan selesai tepat waktu sehingga aliran air Kota Fakfak kembali normal, dan kebutuhan warga tetap terpenuhi.***

The post Demi Kelancaran Air Bersih, Prajurit Kodim 1803/Fakfak Amankan Pengelasan Pipa appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan Fakfak–Teluk Bintuni serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tomage yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan di Aula Kantor Distrik Tomage, Selasa, 24 Februari 2026.

Dalam forum yang dihadiri kepala kampung, pimpinan OPD, anggota DPRK, tokoh adat, dan masyarakat setempat itu, Bupati menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga 2027.

Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah penguatan kawasan perbatasan antara Fakfak dan Teluk Bintuni. Pemerintah daerah telah menginstruksikan instansi teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Disnakertrans untuk menyusun langkah konkret, di antaranya pembangunan rumah layak huni, pendirian pos pemerintah di wilayah perbatasan, pembangunan gapura penanda batas, serta dialog administratif guna menyelesaikan persoalan batas wilayah secara damai dan bermartabat.

Bupati mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait dinamika batas wilayah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus mengedepankan komunikasi terbuka dan pendekatan dialogis demi menjaga stabilitas sosial.

Selain isu perbatasan, rencana investasi kelapa sawit juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Pemerintah Kabupaten Fakfak memastikan seluruh proses investasi akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel dengan melibatkan DPRK, DPR Otsus, Dewan Adat, serta Lembaga Masyarakat Adat (LMA), khususnya dalam pembahasan hak ulayat dan aspirasi masyarakat setempat.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditargetkan rampung pada Maret 2026 sehingga kegiatan investasi dapat mulai berjalan pada pertengahan tahun. Menurut Bupati, investasi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah menegaskan komitmen peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan SMA Negeri yang telah memiliki lokasi akan didorong masuk dalam perencanaan anggaran berikutnya, sementara penguatan fasilitas kesehatan terus diprioritaskan.

Pemerintah juga menargetkan layanan listrik 24 jam di wilayah daratan pada 2026, disertai alokasi anggaran untuk elektrifikasi pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Percepatan penyediaan air bersih akan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi.

“Perencanaan tidak boleh sekadar administratif. Harus jelas, terukur, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.

Melalui Musrenbang Distrik Tomage ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.***

The post Musrenbang Tomage Tegaskan Prioritas Perbatasan dan Layanan Dasar appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn

INFOFAKFAK.COM – Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, S.T., menegaskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Fakfak harus menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani kecil, dan nelayan lokal.

Ia menekankan, kehadiran MBG tidak boleh hanya dimaknai sebagai program pemenuhan gizi semata, tetapi juga sebagai peluang memperkuat rantai ekonomi daerah. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut perlu diprioritaskan dari potensi lokal sebelum mendatangkan pasokan dari luar daerah.

“Program nasional MBG tujuannya menghidupkan UMKM di masing-masing daerah. Nelayan bisa menghadirkan ikan, petani menghadirkan sayur dan buah. Jadi kehadiran MBG harus berdampak langsung pada pelaku usaha kecil di daerah,” tegas Amir.

Ia mengingatkan, apabila ketersediaan bahan pangan di Fakfak mampu memenuhi kebutuhan program dengan mutu yang terjamin, maka pasokan dari luar daerah sebaiknya dibatasi. Langkah itu dinilai penting agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam daerah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam daerah, sebaiknya bahan dari luar dibatasi dulu atau jangan dulu masuk. Kita harus utamakan potensi yang ada di sini,” ujarnya.

Amir juga mendorong pelaku usaha di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mempersiapkan diri secara serius, termasuk memastikan kontinuitas pasokan dan kualitas bahan pangan. Kesiapan tersebut menjadi kunci agar produk lokal mampu memenuhi standar program.

Ia turut mengajak petani dan nelayan Fakfak untuk melihat MBG sebagai peluang ekonomi jangka panjang. Dengan mempersiapkan produksi sejak dini, masyarakat lokal diharapkan mampu menjadi pemasok utama kebutuhan program tersebut.

“Program ini sebenarnya untuk menghidupkan petani kecil dan nelayan di Fakfak. Jadi mereka harus mempersiapkan diri agar bisa mensuplai kebutuhan MBG,” katanya.

Selain itu, Amir meminta pemerintah daerah melakukan survei pasar dan lapangan guna memetakan kemampuan produksi lokal. Hasilnya diharapkan menjadi dasar kebijakan agar distribusi bahan pangan benar-benar berpihak pada potensi daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG di Fakfak sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta petani dan nelayan lokal, sehingga program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.***

The post Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw Dorong MBG Jadi Motor Penggerak UMKM dan Produk Lokal, Batasi Pasokan dari Luar appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak resmi membuka kegiatan Kampung Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) KH Ma’ruf Amin, Senin, 23 Februari 2026. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perputaran ekonomi lokal selama bulan suci Ramadhan.

Kegiatan yang berlangsung sepanjang Ramadhan ini menghadirkan bazar dan pasar takjil yang melibatkan pelaku UMKM dari berbagai distrik di Kabupaten Fakfak. Beragam produk kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Dalam berbagai hal, Bupati Samaun Dahlan menegaskan bahwa Kampung Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Momentum Ramadhan harus kita manfaatkan untuk memperkuat kerakyatan ekonomi. UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah, dan pemerintah wajib membuka ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk tumbuh,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan ini menjadi titik awal peningkatan kualitas produk, kemasan, serta manajemen usaha, sehingga UMKM Fakfak mampu bersaing secara lebih luas dan berkelanjutan, tidak hanya pada momentum musiman.

Selain bazar, Kampung Ramadhan juga diramaikan dengan pengajian bersama, pembagian takjil, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Agenda tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat kohesi sosial masyarakat di Fakfak, yang dikenal memiliki nilai toleransi dan keberagaman budaya yang kuat.

Turut mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Fakfak, Ibu Nurwidayati Samaun Dahlan, yang aktif menyapa pelaku UMKM dan masyarakat. Kehadirannya menunjukkan konsistensi TP PKK dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Namun demikian, pembukaan Kampung Ramadhan kali ini juga memunculkan catatan publik. Minimnya kehadiran anggota DPRK Fakfak serta terbatasnya partisipasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa OPD yang terlihat menghadiri kegiatan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan harapan agar ke depan sinergi antara unsur pemerintah daerah dan lembaga legislatif dapat lebih diperkuat, terutama dalam mendukung program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku UMKM.

Sebagai salah satu kabupaten di Papua Barat dengan jumlah penduduk sekitar 94 ribu jiwa, Fakfak memiliki potensi ekonomi berbasis UMKM yang cukup besar. Kehadiran Kampung Ramadhan diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat perputaran ekonomi lokal sekaligus menjaga semangat kebersamaan di tengah bulan suci.***

The post UMKM Jadi Motor Ekonomi, Bupati Samaun Dahlan Resmikan Kampung Ramadhan 1447 H di Fakfak appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, — Sejumlah organisasi profesi jurnalis, jaringan masyarakat sipil, dan pers mahasiswa resmi membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Jawa Tengah–Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY), Minggu, 20 Februari 2026. Pembentukan ini dinilai mendesak menyusul meningkatnya angka kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025.

Aliansi yang tergabung dalam KKJ Jateng-DIY antara lain perwakilan AJI Semarang, AJI Solo, AJI Purwokerto, AJI Yogyakarta, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang dan Solo, serta jaringan masyarakat sipil seperti SPLM Jawa Tengah, LBH Semarang, LRC-KJHAM, dan unsur pers mahasiswa.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia, sepanjang 2025 terjadi 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang mencatat 73 kasus, 2023 sebanyak 86 kasus, dan 2022 sebanyak 60 kasus. Jumlah tersebut diyakini belum mencerminkan keseluruhan kasus karena masih banyak korban yang tidak melapor.

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan, mengatakan pembentukan KKJ Jateng-DIY merupakan langkah awal membangun ekosistem keselamatan jurnalis di wilayah tersebut.

“Keselamatan jurnalis adalah prasyarat utama tegaknya demokrasi. Tanpa jaminan keamanan, kebebasan pers hanya menjadi slogan,” ujar Aris.

Ia mencatat, sedikitnya 23 jurnalis di Jawa Tengah menjadi korban kekerasan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk 10 anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) pada periode kepemimpinan Ahmad Luthfi. Berdasarkan data yang dihimpun, aparat kepolisian dan TNI menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan sebagai pelaku kekerasan.

Memasuki 2025, tren kekerasan disebut meningkat tajam. Tercatat sedikitnya 21 kasus di Jawa Tengah, antara lain intimidasi terhadap jurnalis yang meliput konflik agraria di Pundenrejo, kekerasan fisik saat peliputan kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang Semarang, penangkapan dan pemukulan jurnalis pers mahasiswa saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), perampasan kamera, hingga praktik doxing terhadap anggota AJI dan pekerja media.

Ketua PFI Semarang, Raditya Mahendra Yasa, menegaskan urgensi pembentukan KKJ di tengah situasi yang dinilai semakin tidak aman bagi jurnalis, khususnya pewarta foto.

“Selama ini ada kecenderungan normalisasi kekerasan, bahkan di kalangan jurnalis sendiri. Padahal, jurnalis foto sangat rentan mengalami kekerasan di lapangan,” ujarnya.

Koordinator KKJ Indonesia, Erick Tanjung, menilai situasi ini tidak lepas dari kebijakan dan narasi pemerintah yang mengedepankan isu ‘anti hoaks’, ‘keamanan nasional’, dan perlindungan moral publik.

Menurutnya, sepanjang 2025 terdapat 1.116 pengaduan yang masuk ke Dewan Pers. Namun, pemangkasan anggaran hingga 58 persen membuat banyak penanganan kasus berpotensi terhambat, termasuk penghentian sementara uji kompetensi wartawan karena keterbatasan dana.

“Ketika pengaduan meningkat dan anggaran dipotong signifikan, ada potensi banyak kasus tidak terselesaikan,” kata Erick.

Pengurus Bidang Advokasi AJI Indonesia, Miftah Faridl, menambahkan bahwa pendampingan terhadap korban menjadi aspek krusial dalam memastikan keadilan. AJI Indonesia memiliki program Safety Corner yang menyediakan informasi dan pendampingan keamanan bagi jurnalis.

“KKJ Jateng-DIY diharapkan menjadi ruang aman bagi korban serta memperkuat gerakan kolektif lintas organisasi dalam mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis,” ujarnya.

Kegiatan pembentukan KKJ ini didukung oleh Yayasan Tifa Foundation. Project Officer for Jurnalisme Aman, Arie Mega, menyebut pelatihan keamanan jurnalis penting mengingat tingginya angka kekerasan dan meningkatnya praktik swasensor di kalangan jurnalis.

Menurut Arie, selain kekerasan fisik dan intimidasi, jurnalis juga menghadapi tekanan dalam peliputan isu-isu sensitif seperti MBG dan PSN. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi.

“Jurnalisme Aman mendorong kolaborasi lintas organisasi, termasuk dengan LBH dan NGO lainnya, agar jurnalis tidak berjuang sendiri saat menghadapi intimidasi atau pelaporan,” katanya.

Dengan deklarasi KKJ Jateng-DIY, para inisiator berharap tercipta sistem perlindungan yang lebih terstruktur, responsif, dan berkelanjutan bagi jurnalis di wilayah Jawa Tengah dan DIY.***

The post Lonjakan Kekerasan Jurnalis di Era Prabowo–Gibran, KKJ Jateng-DIY Resmi Dibentuk appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn

INFOFAKFAK.COM, – Prajurit Kodim 1803/Fakfak bersama masyarakat melakukan perbaikan pipa air bersih di kawasan Kepala Air Besar, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Sabtu, 21 Februari 2026. Perbaikan ini dilakukan untuk mengatasi gangguan distribusi udara yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari warga Kota Fakfak.

Kegiatan terfokus pada perbaikan sambungan pipa yang mengalami kerusakan sehingga aliran udara sempat terganggu. Kepala Air Besar merupakan salah satu sumber utama distribusi air bersih bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu prajurit di lokasi kegiatan menyampaikan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan rakyat.

“Kami hadir untuk membantu masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan vital, sehingga harus segera ditangani agar aktivitas warga tidak terganggu,” ujarnya.

Proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Sinergi tersebut mempercepat penanganan kerusakan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat dalam semangat kemanunggalan.

Dengan selesainya perbaikan, distribusi air bersih ke wilayah Kota Fakfak diharapkan kembali normal dan mampu memenuhi kebutuhan secara optimal masyarakat.***

The post TNI–Masyarakat Bersinergi Perbaiki Pipa Rusak, Distribusi Air Bersih di Fakfak Kembali Normal appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM,– Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik tujuh pejabat struktural yang terdiri atas enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu Sekretaris OPD. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., MAP., di Gedung Winder Tuare Fakfak, pada Jumat, 20 Februari 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antar OPD, serta mendorong percepatan pelayanan publik dan pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang dilantik segera beradaptasi, bekerja profesional, dan menjaga integritas.

“Saya percaya pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta menjawab tantangan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Fakfak,” ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik jabatan dan barunya sebagai berikut:

1. Diana Toting – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Fakfak (Eselon III/a).

2. Zulfiqar W. Bauw, SE, MM – Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Fakfak (Eselon II/b).

3. Drs. Hengky Tetimau, M.Si. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Eselon II/b).

4. Muhammad Taufiq Safaat, SIP, M.Si. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian (Eselon II/b).

5. Marhaban Weripih, SSTP, M.Si. – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Eselon II/b).

6. Angelina Sirfefa, SSTP, M.Si. – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak (Eselon II/b).

7. Muhammad Ilham Nurdin, SSTP, M.Si. – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Eselon II/b).

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.***

The post Perkuat Kinerja OPD, Bupati Fakfak Lantik Tujuh Pejabat Strategis appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn

INFOFAKFAK.COM, – Untuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan personel tetap optimal dalam menjalankan tugas, Kodim 1803/Fakfak melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkes), Kamis, 19 Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Makodim, Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan program rutin satuan yang bertujuan memantau kondisi kesehatan prajurit secara menyeluruh. Dengan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan setiap personel mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal di wilayah binaan.

Pelaksanaan Rikkes meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan fisik umum, serta evaluasi kesehatan lainnya sesuai standar medis yang berlaku. Seluruh prajurit mengikuti rangkaian pemeriksaan dengan tertib dan disiplin.

Komandan Kodim 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., menegaskan bahwa kesehatan merupakan faktor utama dalam menunjang profesionalisme prajurit.

“Kesehatan adalah modal utama dalam melaksanakan tugas. Melalui pemeriksaan kesehatan berkala ini, kita memastikan seluruh prajurit tetap dalam kondisi prima dan siap menjalankan tanggung jawab kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, seluruh prajurit diharapkan semakin sadar pentingnya menjaga pola hidup sehat, meningkatkan kebugaran jasmani, serta senantiasa siap menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah.***

The post Pastikan Kesiapan Tugas, Prajurit Kodim 1803/Fakfak Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM,– Bupati Samaun Dahlan memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI–POLRI, serta aparat kampung di Distrik Bomberay, Senin, 16 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen penegakan disiplin aparatur hingga tingkat distrik dan kampung sebagai fondasi pelayanan masyarakat yang profesional dan berpihak kepada.

Dalam arahannya, dijelaskan bahwa kedisiplinan merupakan kunci utama pemerintahan yang responsif dan berintegritas. Aparatur tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memikul tanggung jawab moral dan institusional terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai bentuk ketegasan, telah ditandatangani izin gaji terhadap 60 pegawai yang dinilai tidak disiplin. Selain itu, sebanyak 26 pegawai resmi dihentikan karena melakukan pelanggaran serius. Langkah tersebut diambil untuk memastikan tidak ada lagi aparatur yang mengabaikan kewajiban namun tetap menerima hak keuangan dari negara.

Ditegaskan pula bahwa praktik tidak masuk kantor tetapi tetap menerima gaji merupakan tindakan yang mencederai rasa keadilan, terutama bagi pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Penegakan reformasi aturan disebut sebagai bentuk komitmen terhadap birokrasi yang bersih dan profesional.

Instruksi juga diberikan kepada kepala distrik, perangkat kampung, guru, serta tenaga kesehatan di puskesmas agar meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. Sistem absensi diminta untuk diperiksa dan dilaporkan setiap minggu sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan.

Apel gabungan tersebut turut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI–POLRI, dan aparat kampung dalam menjaga keamanan dan menjaga masyarakat. Stabilitas wilayah dinilai sebagai prasyarat penting dalam mempercepat pembangunan serta pemerataan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Konsolidasi lintas sektor di tingkat distrik diharapkan mampu menjawab tantangan geografis serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Penegasan disiplin dinyatakan bukan sekadar imbauan, melainkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.***

The post Tegakkan Disiplin Tanpa Kompromi, Bupati Fakfak Hentikan Gaji 60 ASN dan Berhentikan 26 Pegawai di Bomberay appeared first on Infofakfak.com.